Sudah hampir memasuki bulan ke-2 masyarakata indonesia menjalani masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak diterapkannya kebijakan itu sendiri pada tanggal 10 april 2020 untuk provinsi DK Jakarta, dan diikuti oleh provinsi - provinsi lainnya diIndonesia.
Pembatasan Physical Distancing secara besar besaran dimaksudkan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang kian hari makin memburuk keadaanya, yang di mana terdapat 3.512 pasien yang terkonfirmasi posisf Covid19 di seluruh provinsi diIndonesia.
Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang kiranya dapat memicu penyebaran covid19 seperti tidak berkerumun dan seelalu menaati protokol kesehatan pencegahan penyebara virus covid-19.
Pemberlakuan PSBB ini tentu saja menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, segala bentuk kegiatan masyarakat dipindahkan menjadi kegiatan dari rumah, seperti untuk para pelajar di mana sistem kegiatan belajar tatap muka diubah menjadi sistem PJJ ( Pembelajaran Jarak Jauh) dan juga untuk dikalangan para pegawai diterapkan sistem WFH (Work From Home).
Dengan adanya perubahan aktivitas menjadi di rumah saja tentunya akan menciptakan kebiasaan baru dalam tatanan masyarakat indonesia, di mana masyarakat dituntut untuk tetap melakukan segala rutinitasnya dengan suatu cara yang baru, hal ini biasa disebut dengan new normal.
Dalam kondisi apapun pemerintahan disuatu negara tetap harus berjalan, begitu pula dengan indonesia, maka walau harus dirumah, ASN harus tetap bekerja dengan maksimal dan sebagaimana mestinya, agar pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini.
Joko Widodo, selaku presiden republik Indonesia menghimbau agar para Aparatur sipil negara agar tetap bekerja dari rumah guna menekan penyebaran covid-19 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), di mana Menteri PANRB sudah mengeluarkan surat edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, di mana didalam surat edaran tersebut berisikan penyesuaian sistem kerja untuk para ASN untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Melihat dari keputusan yang dibuat oleh Joko Widodo tipe kepemimpinan yang ia gunakan dalam mengambil keputusan tersebut adalah kepemimpinan dan perubahan organisasi, di mana merurut Anne Maria (1998) mengungkapkan bahwa perubahan organisasi merupakan suatu kegiatan yang menyusun kembali perangkat perangkat organisasi guna mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi.
Dalam menanggapi arahan dari presiden Joko Widodo, menpar rb dalam dalam surat edarannya juga melakukan manajemen kerja terhadap ASN yang meliputi pengawasan dan pemantauan, juga mempersiapkan sarana dan prasarana guna mempersiapkan ASN untuk menghadapi tatanan kehidupan new normal.
Artikel Terkait
-
TPG 100 Persen dalam Komponen THR dan Gaji ke-13 Cair, Cek Tanggalnya
-
Gagal Login Akun ASN Digital gara-gara Lupa Password? Begini Cara Mengatasinya
-
PNS Wajib Aktivasi ASN Digital 2026, Update Cara Aktifkan MFA di asndigital.bkn.go.id
-
ASN Digital 2026: Cara Login, Aktivasi MFA, dan Integrasi SIASIN e-Kinerja
-
Solusi Masalah e-Kinerja BKN 2026: Data Tidak Sinkron, Gagal Login, hingga SKP Guru
News
-
Jadwal Lebaran dan Idul Adha 2026 Versi Muhammadiyah Berdasarkan Maklumat Terbaru
-
Jurnalisme di Era Sosial Media Apakah Masih Relevan?
-
Mengumpulkan Kembali Puing-puing Sisa Kehancuran, Pasca Banjir Aceh
-
Banjir Bandang Sumatra: Dari Langkah Cepat Hingga Refleksi Jangka Panjang
-
Meski Bencana Banjir di Aceh dan Sumatra Sudah Surut, Tugas Kita Belum Usai
Terkini
-
Demokrasi Bukan soal Kubu: Kenapa Kita Tak Bisa Kritik Tanpa Dicap?
-
3 Film Korea Tayang Januari 2026, Comeback Han So Hee hingga Choi Ji Woo
-
Tren Childfree dan Anti-Nikah: Apa yang Sebenarnya Dicari Gen Z?
-
Tablet Makin Gahar! Ini 6 Pilihan Terbaik untuk Multitasking 2026
-
Bukti Tanggap Darurat: Jembatan Bailey Terpasang dalam Waktu 15 Hari