Negatif Covid-19, Positif Hamil: dari Canda Menjadi Fakta

Magelang, Suara.com – Sambil mendampingi putra bungsunya bermain, Tri, ibu dua orang anak dari Kabupaten Magelang, memutar ulang pengalamannya bertahan dengan alat kontrasepsinya yang kadaluarsa. Padahal benda asing bernama Intra Uterine Device (IUD) yang terpasang di tubuhnya lima tahun silam itu sudah harus diganti pada Maret 2020 lalu.

Selama tiga setengah bulan, Tri pasrah tanpa kepastian apakah dirinya dalam keadaan aman atau tidak. Ia juga diliputi kebingungan. Pasalnya, ia pernah membaca informasi di televisi mengenai efek samping IUD kadaluarsa yang cukup mengkhawatirkan. Ditambah lagi, ia minim informasi tentang layanan kesehatan terdekat yang buka dan tetap melayani bongkar pasang IUD.

“Informasi susah, karena lagi Corona begini, kemarin awal-awal April masih baru (pandemi), saya juga enggak tahu bidan buka atau enggak,” keluh Tri.

Kalaupun mengetahui layanan kesehatan yang buka dan menerima bongkar pasang IUD, ternyata Tri juga menyimpan ketakutan untuk pergi ke layanan kesehatan terdekat. Hal ini lantaran April menjadi bulan-bulan awal mencekam karena kehadiran pandemi Covid-19 di seluruh belahan dunia.

“Saya itu enggak berani ke Puskesmas ya karena sedang begini, takut. Baru berani ke Puskesmas pas Juni kemarin. Bidannya mau pasang IUD karena juga pakai alat pelindung diri (APD) lengkap,” kata Tri seraya lega sebab tak lama akhirnya ia dapat mengganti IUD-nya.

Tri akhirnya memberanikan diri memasang ulang IUD di Puskesmas Kecamatan Ngluwar pada Juni lalu. Sebelumnya, ia mengantongi informasi dari kader kesehatan mengenai layanan keluarga berencana (KB) pada peringatan Hari Keluarga Nasional. Beruntung hingga tiba kesempatan mengganti IUD-nya, ia tak mendapat efek samping apapun, pikirnya.

“Alhamdulillah saya enggak kenapa-kenapa sampai bisa ganti IUD lagi. Alhamdulillah juga enggak kebobolan hamil lagi, karena sudah cukup ini (anaknya),” kata Tri. Ia nampaknya sadar betul putus penggunaan kontrasepsi atau drop out (DO) dapat berdampak buruk pada kesehatan rahimnya serta menyebabkan kehamilan tak direncanakan.

Di wilayah lain, ada Yuni yang tak seberuntung Tri. Warga Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang ini harus gigit jari. Pasalnya, ibu yang telah memiliki tiga orang anak ini kembali hamil setelah DO kontrasepsi pada masa pandemi.

“Desa kita itu katanya sempat zona merah jadinya bidan langganan tutup, kalau ke Puskesmas juga enggak biasanya, jadi sempat putus KB juga,” kata Yuni.

Sebelumnya, Yuni merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik. Setiap tiga bulan, ia harus rutin mengunjungi fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terdekat untuk suntik ulang KB. Namun, ketika jadwalnya tiba, pandemi membuat bidan swasta langganannya tutup. Sementara untuk suntik ke Puskesmas, ibu rumah tangga ini mengaku tak biasa, karena antriannya yang menyulitkan.

Kini Yuni tengah hamil 22 minggu dengan anak ke-empat. Awalnya ia mengaku kebingungan karena tidak ada niat hamil kembali. Namun nasi sudah menjadi bubur, ia harus menerima kenyataan. Ia juga hanya berharap suaminya yang merupakan seorang pedagang sanggup mencukupi biaya persalinan dan lainnya kelak.

Layanan Terganggu, Angka Putus KB Naik

Tri dan Yuni hanyalah segelintir masyarakat di Kabupaten Magelang yang harus menyesap pahitnya keadaan. Akibat pandemi, sejumlah layanan kesehatan memang berjalan tak seperti biasanya, termasuk layanan KB dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro).

Program KB, terutama soal kontrasepsi yang digadang-gadang mampu menjadi alat ampuh pengendalian penduduk, mendadak ikut lumpuh di awal-awal pandemi atau sebelum pemberlakuan tatanan hidup baru (new normal). Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Magelang, Sugeng Riyadi, mengaminkan hal tersebut.

Menurutnya, kemunculan pandemi Covid-19 membuat sejumlah kegiatan terkait KB terganggu, terutama penyuluhan. Frekuensi penyuluhan KB oleh penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PLKB) pun mengalami penurunan hingga 55,2 persen, dari sebanyak 545 penyuluhan pada Januari menjadi hanya 301 penyuluhan pada Mei.

“Penyuluhan itu terdiri dari beberapa cara, oleh penyuluh KB atau PLKB, oleh tokoh masyarakat, menggunakan KIE Kit, atau lewat tim keluarga berencana keliling (TKBK). (Layanan ini) sangat terganggu dan harus diganti dengan cara lain,” kata Sugeng saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Senin (21/09/2020).

Sugeng menambahkan, penyuluhan sebisa mungkin dilakukan dengan meminimalisasi tatap muka dan kerumunan sebagai pencegahan penularan Covid-19. Hal tersebut menuntut penyuluh untuk mencari alternatif agar kegiatan penyuluhan tetap berjalan.

Penyuluhan KB, apalagi soal kontrasepsi, seharusnya menjadi hal paling vital saat pandemi. Namun keadaannya justru berbalik. Ketika masyarakat dianjurkan untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), kegiatan penyuluhan justru kian minim. Hal demikian sangat memungkinkan terjadinya lonjakan kehamilan, menurut Sugeng.

Sepanjang pandemi, penyuluh telah berupaya keras untuk tetap terkoneksi dengan kader kesehatan dan akseptornya. Jika memungkinkan, kader juga melakukan kunjungan ke rumah akseptor dengan berpedoman data Pasangan Usia Subur (R/1/PUS). Kendati demikian, angka putus pakai kontrasepsi atau DO masih sulit ditekan, terutama pada awal pandemi.

Menurut data yang diperoleh, jumlah peserta KB di Kabupaten Magelang yang mengalami DO pada akhir tahun 2019 ditutup dengan angka 4,8 persen. Sementara itu, pada Mei tahun 2020 saja, yang notabene belum mencapai pertengahan tahun, angka DO telah mencapai 3,35 persen.

Kenaikan angka DO tersebut mulai signifikan dari bulan Maret hingga Mei 2020. Secara berturut-turut, kenaikan angka DO dari Januari hingga Mei yakni 0,55 persen, 0,41 persen, 0,67 persen, dan terakhir 1,02 persen. Dengan persentase kenaikan demikian tiap bulannya, diperkirakan angka DO pada akhir 2020 akan melampaui angka DO pada akhir 2019.

Tingginya angka DO juga disebutkan Sugeng sebagai akibat dari berkurangnya kualitas layanan KB di fasyankes. “Banyak klinik dokter praktik dan bidan juga tutup pada awal pandemi, (jadi pasien) yang biasanya ke bidan jadi tidak ke bidan dan berhenti suntik, misalnya,” kata Sugeng.

Tidak hanya itu, sejak awal pandemi hingga saat ini, rumah sakit yang biasanya melayani metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) berupa Medis Operasi Pria (MOP/vasektomi) dan Medis Operasi Wanita (MOW/tubektomi) juga mensyaratkan pasien terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tes swab Covid-19. Prosedur tersebut dilakukan dengan biaya mandiri untuk memastikan pasien negatif Covid-19 sebelum tindakan operasi.[KW1] 

Masalahnya, biaya tes swab Covid-19 dinilai memberatkan masyarakat dengan tarif berkisar Rp 700 ribu hingga Rp 1,5 juta. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan daya beli rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang hanya sebesar Rp 782 ribuan. Hal itu tak ayal membuat sejumlah peserta KB mengurungkan diri untuk memilih metode kontrasepsi tersebut.

Kendati demikian, Sugeng memastikan ketersediaan alat kontrasepsi jangka pendek seperti pil, kondom, implan, dan lainnya cukup untuk didistribusikan kepada akseptor.

Harapannya, akseptor yang takut atau tidak bisa mengunjungi fasyankes selama pandemi, dapat beralih sementara ke pil KB atau kondom. Meskipun pada kenyataannya angka kepesertaan KB terus merosot, dari angka 75,5 persen pada Januari menjadi 75,19 persen pada Mei.

Angka Kehamilan Naik

Mengamati kecenderungan penurunan angka DO kontrasepsi, kalimat “Negatif Covid, Positif Hamil[KW2] ” nampaknya bukan sekadar lelucon belaka. Pada awal pandemi, banyak pihak menampik hal tersebut. Namun, data tak dapat memungkirinya.

Menurut data yang diperoleh, dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, kenaikan angka kehamilan tertinggi selama masa pandemi ada di tiga kecamatan. Posisi pertama diduduki oleh Kecamatan Dukun dengan kenaikan mencapai 132 persen, kemudian Kecamatan Ngluwar mencapai 47 persen, dan Mertoyudan sebanyak 34 persen.

Sugeng menyebutkan, kenaikan angka kehamilan itu mulai terjadi sejak Mei. “Kalau bulan Maret-April belum bertambah, karena masih penyesuaian. Baru mulai kelihatan nambah yang hamil itu Mei,” kata Sugeng.

Selain minimnya kualitas layanan KB yang dapat diakses oleh masyarakat, peningkatan angka kehamilan turut disinyalir sebagai dampak dari adanya WFH. “Semakin banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, apalagi misalnya pasangan usia subur baru menikah dan ingin anak segera, biasanya mudah terjadi kehamilan,” kata Sugeng.

Kendati angka kehamilan di sejumlah wilayah terus berkejaran, Kabupaten Magelang tak henti mengupayakan penyuluhan lainnya di luar persoalan kontrasepsi. Hal ini juga sebagai dukungan bagi ibu yang terlanjur hamil pada masa pandemi sehingga persalinan lancar.

Penyuluh KB Kecamatan Ngluwar, Vivi, menyebutkan kelompok kegiatan tentang pembinaan keluarga biasanya beranggotakan ibu-ibu, remaja, dan lansia. “Kalau ibu-ibu diupayakan kalau terlanjur hamil misalnya, dibina supaya anak yang lahir berkualitas dan bertumbuh kembang baik,” kata Vivi ditemui di tempat yang sama.

Beberapa penyuluhan non-kontrasepsi di antaranya pembinaan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir selama pandemi. Ada juga pembinaan ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan) diselenggarakan di kampung-kampung KB, serta pembekalan keterampilan sebagai upaya mengembangkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di desa-desa.  “Jadi kalau sudah terlanjur hamil ya sudah, nanti ada pembinaan untuk menjaga ketahanan dan kesejahteraan keluarganya,” kata Vivi.

Memanfaatkan Media Daring

Frekuensi penyuluhan yang terus merosot, membuat 54 penyuluh KB di Kabupaten Magelang harus memutar otak. Mereka mencari-cari cara yang paling mungkin bagi kader dan akseptor untuk menerima informasi selama pandemi.

Sebagai penyuluh KB, Vivi biasanya leluasa menyampaikan materi penyuluhan secara tatap muka kepada kader dan akseptor. Namun pandemi merenggut keleluasaannya terutama pada dua bulan masa awal pandemi. Belum lagi, ketika itu penyuluh dianjurkan bekerja secara WFH. Semua terasa semakin terbatas.

 Kurangnya jumlah penyuluh KB juga menjadi keprihatinan sendiri. Vivi hanya didampingi Endah, satu-satunya rekan penyuluh KB dalam menyelesaikan tugas-tugas penyuluh di Kecamatan Ngluwar. Setiap kecamatan di Kabupaten Magelang hanya memiliki dua hingga tingga penyuluh yang bertugas di wilayahnya.

 Vivi bertugas untuk membina empat desa di Kecamatan Ngluwar. Beruntung, Vivi memiliki sejumlah kader yang siap membantunya. Kendati demikian, kadang kader sulit untuk fokus hanya pada urusan KB.

“Kader itu bukan hanya milik kita, tetapi juga milik semua. Kader kadang mengurusi posyandu, PKK, kader TBC, dan lainnya,” kata Vivi. Sehingga, lanjut dia, terkadang informasi KB luput juga disampaikan oleh kader kepada akseptor, apalagi pada masa pandemi seperti ini.

Vivi bercerita bagaimana ia melakukan penyuluhan terhadap kader dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Melalui aplikasi besutan Facebook itu, ia membentuk grup berisi kader-kader di wilayah kerjanya untuk menyampaikan penyuluhan melalui kiriman-kiriman materi. “Kadang pakai foto, powerpoint, kadang pakai video-video dari BKKBN,” kata Vivi. Namun ibu dua orang anak yang telah sembilan tahun menjadi seorang penyuluh KB itu mengaku kerap kesulitan melakukan penyuluhan pada masa awal pandemi.

Menurutnya, efektivitas penggunaan media daring untuk penyuluhan memang tidak sebaik tatap muka. Namun paling tidak kader selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai tugasnya.

“Tapi, lagi-lagi kader tidak semuanya melek teknologi,” kata Vivi sambil senyum, karena tidak semua kader mampu mengoptimalkan penggunaan gawai ponselnya. Bahkan terdapat sejumlah kader yang hanya memiliki ponsel tanpa dilengkapi fitur internet.

Selain melalui media tersebut, penyuluh-penyuluh yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh KB (IPEKB) Kabupaten Magelang juga rutin mengadakan webinar mini melalui fitur live instagram. Mereka juga aktif memperbarui beragam kiriman informasi di Instagram. Topik yang dibahas mulai dari persoalan kontrasepsi, kehamilan, hingga menjaga ketahanan perekonomian keluarga di tengah pandemi.

Sementara itu, untuk berinteraksi dengan akseptor KB, penyuluh dan kader biasanya lebih memilih turun langsung ke rumah akseptor bersangkutan. Kunjungan itu sudah sedikit lebih leluasa dibandingkan pada awal pandemi, namun tetap wajib menerapkan protokol tetap kesehatan.

Tak asal berkunjung, sebelumnya penyuluh biasanya lebih dulu menganalisis data akseptor. Mereka memilah-milih akseptor mana yang sudah mendekati waktunya bongkar pasang IUD, suntik ulang, dan mendapatkan pil atau kondom.

Kendati standar kerjanya demikian, di lapangan masih kerap terjadi kasus akseptor yang ketinggalan informasi dan sejenisnya. “Ya itu tadi, karena kaderpun punya keterbatasan, kader tidak hanya mengurusi soal KB,” kata Vivi menyayangkan.

Untungnya, di wilayah yang bukan zona merah, penyuluhan telah mulai normal lagi. “Untuk Kecamatan Ngluwar sudah mulai ada yang tatap muka, tetapi beberapa kecamatan masih melakukan penyuluhan dengan berbekal daring lewat HP biasanya,” katanya.

Kendati sejumlah upaya maksimal telah ia lakukan, Kecamatan Ngluwar justru berada pada posisi kedua dari kecamatan dengan presentase angka kehamilan tertinggi sejak Mei 2020. “Mau bagaimana lagi, semuanya sudah dilakukan. Penyuluh KB sudah sekuat tenaga juga, jadi kalau ada kenaikan kehamilan, mungkin nanti harus lebih usaha lagi,” pungkasnya.

Oleh: Khuswatun Hasanah