3 Isu Prioritas Indonesia di Presidensi G20 2022, Ekonomi hingga Kesehatan

Indonesia resmi memegang Presidensi G20 2022 yang dimulai sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. Resmi menjadi ketua G20, Indonesia akan membuat berbagai program kerja G20 dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Sebagai langkah finalisasi program kerja selama setahun terakhir, Indonesia mengadakan KTT G20 2022 ke-17 yang berlangsung di The Apurva Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali, pada 15 – 16 November 2022. 

Secara umum, Group of Twenty (G20) adalah forum kerja sama multilateral yang didirikan untuk merancang kebijakan global di bidang ekonomi dan pembangunan pada saat terjadinya krisis. Kementerian Luar Negeri RI melansir, momentum penyerahan Presidensi G20 2022 kepada Indonesia dimulai dengan adanya serah terima dari Italia yang memegang keketuaan Presidensi G20 2021 melalui mantan PM Italia, Mario Draghi, kepada Presiden RI, Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-16 di Roma, Italia, pada 31 Oktober 2021.

Pada 2022 ini, Indonesia memegang Presidensi G20 dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu Pulih Bersama, Bangkit Bersama. Tema tersebut memiliki makna penting bahwa Indonesia mendorong seluruh negara anggota G20 dan komunitas internasional untuk bersatu, bangkit, dan bergerak memikirkan dan melaksanakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi dunia yang hancur diterpa pandemi Covid-19, mengatasi krisis energi dan krisis pangan, serta mencegah dampak perubahan iklim ekstrem.

Untuk bisa mewujudkan pemulihan ekonomi tersebut, Indonesia mengusung tiga isu penting yang telah dibahas dalam berbagai forum G20, mulai dari pertemuan tingkat menteri (Ministerial Meeting), kelompok kerja (Working Group), Engagement Group, hingga satuan tugas (Task Force). Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini tiga isu prioritas yang diusung oleh Indonesia sebagai Presidensi G20 2022.

1.  Membangun arsitektur kesehatan global yang komprehensif

Pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia sejak Maret 2020 telah menimbulkan korban jiwa mencapai puluhan juta penduduk dunia. Pandemi Covid-19 juga telah menghancurkan sistem kesehatan nasional setiap negara, mulai dari negara maju sampai dengan negara miskin atau Dunia Ketiga. 

Pasca berakhirnya pandemi Covid-19, komunitas internasional menghadapi tantangan serius tentang langkah strategis yang tepat untuk dapat membangun sistem keamanan kesehatan nasional yang telah menurun drastis akibat dihantam pandemi Covid-19. Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia mendorong adanya kolaborasi antarnegara yang mengedepankan prinsip kerja sama saling menguntungkan dan didasarkan pada semangat kebersamaan atau kolektif untuk membangun arsitektur kesehatan global yang komprehensif, mengutamakan keamanan kesehatan, dan dapat diandalkan untuk menghadapi potensi pandemi di masa depan.

Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan RI melansir, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 (G20 Joint Finance and Health Ministers Meeting/JFHMM) yang diselenggarakan secara hybrid di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu, 12 November 2022, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memaparkan berbagai kebijakan yang diusulkan oleh Indonesia dan mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota G20.

Pertemuan yang juga dipimpin oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, tersebut menyepakati dua kebijakan di bidang arsitektur kesehatan global, yaitu tentang pembentukan Financial Intermediary Fund for Pandemic Preparedness, Prevention and Response (PPR) atau yang lebih dikenal dengan Dana Pandemi (Pandemic Fund) dan pembentukan kerangka koordinasi yang terpusat di antara menteri kesehatan dan menteri keuangan G20 untuk menunjang kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi di masa depan.

2. Mempercepat transformasi digital yang berkesinambungan

Pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia memaksa terjadinya perpindahan aktivitas manusia ke ranah digital secara masif. Sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup setiap orang di seluruh dunia juga harus ikut berpindah ke platform digital. Perpindahan masif ke platform digital yang terjadi di berbagai sektor kehidupan tersebut menyimpan potensi yang sangat besar, mulai dari penambahan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara, pembukaan jutaan lapangan kerja baru di bidang ekonomi digital, peningkatan kemampuan literasi digital, hingga transfer teknologi digital yang baru dan komprehensif.

Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia berupaya menggalang dukungan dari negara anggota G20, untuk membuka ruang kerja sama dalam format baru yang lebih kuat. Indonesia juga mendorong adanya kerja sama yang mengedepankan semangat inklusivitas serta kolaboratif untuk mempercepat proses transformasi digital yang berkesinambungan. 

Agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka Indonesia mengusulkan sejumlah program kerja yang mendukung tercapainya visi dan misi transformasi digital yang berkesinambungan. Berbagai program kerja tersebut meliputi percepatan perpindahan bisnis UMKM ke platform digital dan e-commerce, pembentukan pola pikir kewirausahaan digital melalui pelatihan talenta digital, dan peningkatan kapabilitas kaum perempuan sebagai pemimpin yang menggaungkan semangat digitalisasi di dunia kerja. 

Berbagai isu tersebut telah dibahas dalam forum Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group/DEWG), G20 Empower, Business 20 (B20), Women 20 (W20), dan Youth 20 (Y20). Dikutip dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Negara pada Rabu, 27 April 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa para menteri ekonomi digital G20 akan membahas tiga hal penting tentang ekonomi digital dan transformasi digital di dalam forum DEWG. 

Sebagai Ketua DEWG, Johnny mengarahkan para menteri ekonomi digital G20 untuk merumuskan kebijakan bersama yang mengarah pada percepatan pembangunan budaya ekonomi digital dan transformasi digital. Ketiga hal tersebut meliputi isu pembangunan konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19 (connectivity and post-covid recovery), kemampuan pengukuran keterampilan dan literasi digital (digital skill and digital literacy), dan pembangunan tata kelola data yang mendukung arus data lintas batas negara dan arus data bebas dengan perjanjian (cross-border data flow and data free flow with trust).

3. Mewujudkan transisi energi menuju energi bersih, berkelanjutan, dan berbiaya murah

Saat ini, dunia dihadapkan pada perubahan iklim ekstrem dan krisis energi berkepanjangan yang perlahan mempengaruhi perlambatan pembangunan negara dan dunia. Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia mendorong adanya upaya komunitas internasional untuk menjamin keamanan energi melalui transisi energi dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang lebih bersih. 

Selain itu, Indonesia mendorong negara anggota G20 untuk menggunakan pendekatan dan dimensi baru serta menginvestasikan uang negara ke dalam berbagai program kerja yang mendukung proses transisi energi yang berkelanjutan. Isu-isu yang berkaitan dengan transisi energi, seperti cara mengamankan aksesibilitas energi, cara meningkatkan penggunaan energi cerdas dan bersih, dan cara mempromosikan pendanaan ekonomi hijau yang mengarah pada investasi EBT telah dibahas di dalam berbagai forum G20, seperti Kelompok Kerja Transisi Energi (Energy Transitions Working Group/ETWG) dan Kelompok Kerja Menteri Lingkungan dan Keberlanjutan Iklim (the Environment Deputies and Climate Sustainability Working Group).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melansir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Arifin Tasrif, menyatakan bahwa para menteri energi G20 telah menyepakati perjanjian Bali COMPACT. Perjanjian yang disepakati di dalam ETWG tersebut membahas tentang prinsip dasar yang wajib dilakukan oleh negara anggota G20 untuk mempercepat proses transisi energi yang mengarah kepada EBT. Hasil transisi EBT tersebut akan dilaporkan dan dijadikan sebagai pedoman referensi bagi negara anggota G20 lain, negara berkembang, dan negara Dunia Ketiga untuk melakukan proses transisi energi menuju energi bersih, berkelanjutan, dan berbiaya murah, sehingga dapat mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs 2030).

Selain Bali COMPACT, para menteri energi G20 yang tergabung di dalam ETWG telah mengusulkan kepada para kepala negara G20 untuk menyetujui proposal Bali Energy Transitions Roadmap. Proposal tersebut berisi inisiatif bersama yang membahas mengenai tiga hal, yaitu mengamankan aksesibilitas energi (energy accessibility), meningkatkan penggunaan energi cerdas dan bersih (smart and clean energy), mempromosikan pembiayaan ekonomi hijau (green financing).

Sebagai langkah akhir, Indonesia mengadakan KTT G20 ke-17 di Nusa Dua, Bali, yang dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota G20. KTT tersebut akan membahas lebih dalam dan memfinalisasi berbagai program kerja yang mencakup tiga isu prioritas dan dibuat di dalam berbagai forum G20 selama satu tahun terakhir kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 2022.