Gencarkan Hilirisasi SDA, Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi melarang kementerian/lembaga dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengolahan sumber daya mineral untuk melakukan kegiatan ekspor bijih bauksit. Rencananya, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan pelarangan tersebut pada Juni 2023.

Kebijakan publik yang menjadi bagian dari upaya menggencarkan proses hilirisasi sumber daya alam Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bijih bauksit di pasar dunia.

Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memperluas kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama kesejahteraan para pekerja yang bekerja di sektor eksplorasi dan pengolahan bauksit.

BACA JUGA: 'Paling Enak Menuduh Istana dan Presiden', Jokowi Sindir Amien Rais di Acara Partai?

Dalam menyampaikan keterangan pers yang disiarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (21/12/2022), Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif.

Jokowi mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk membuka lapangan kerja dalam jumlah besar di sektor pengolahan sumber daya alam, termasuk sektor pengolahan sumber daya mineral seperti bijih bauksit.

Politisi senior PDI Perjuangan tersebut mengatakan pemerintah akan mencapai tujuan tersebut dengan cara memastikan sektor pengolahan sumber daya alam nasional dapat berdaulat dari intervensi dan ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. 

Menurut Jokowi, jika Indonesia mampu mencapai kedaulatan terhadap sumber daya alam nasional, maka jumlah penerimaan devisa dari sektor migas dapat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan devisa tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Jokowi mengatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan sumber daya alam, pemerintah Indonesia sedang menjalankan kebijakan energi yang berfokus untuk meningkatkan laju produksi pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Industri tersebut berbasis produksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.

“Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan,” kata Jokowi seperti yang dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

BACA JUGA: Refly Harun Heran dengan Pernyataan Jokowi Khawatir Dikambinghitamkan: Makin Tunjukkan Istana Terlibat Urusan Koalisi

Indikator kebijakan hilirisasi industri pengolahan sumber daya alam Indonesia mengacu pada kebijakan penghentian ekspor bijih nikel yang telah diteken oleh pemerintah pada 1 Januari 2020.

Jokowi mengatakan implementasi kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan dari sektor migas menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar dollar AS pada 2021.

Mantan Wali Kota Solo tersebut memperkirakan pendapatan negara dari pengolahan bijih nikel akan mencatatkan angka pendapatan negara sebesar 468 triliun rupiah atau melebihi 30 miliar dollar AS pada 2022.

“Pada 1 Januari 2020, kita (pemerintah Indonesia) telah memulai pelarangan ekspor bijih nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US Dollar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US Dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya, tahun ini (tahun 2022) akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau lebih dari 30 miliar US Dollar. Ini baru satu komoditi saja,” kata Jokowi.

BACA JUGA: Makjleb! Sindiran Jokowi: Emang Paling Enak Kambinghitamkan Istana!

Melihat peningkatan devisa yang signifikan dari pengolahan bijih nikel pada 2021, Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang seluruh aktivitas ekspor bijih bauksit yang dimulai pada Juni 2023.

Sebagai gantinya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendorong para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terutama perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pengolahan sumber daya mineral untuk lebih mengintensifkan proses pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. 

“Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan proses pengolahan dan pemurnian bijih bauksit yang nantinya dilakukan mampu meningkatkan pendapatan devisa negara menjadi 62 triliun rupiah dari yang sebelumnya hanya mencapai 21 triliun rupiah. 

“Dari proses industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah,” kata Jokowi.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS