Scroll untuk membaca artikel
Hayuning Ratri Hapsari | Santi Kartika
AHY (Instagram/agusyudhoyono)

Juru bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal menyebut pihaknya menghormati langkah yang diambil Partai Demokrat yang memutuskan merapat ke kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di sisa pemerintahan ini.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Rabu (21/2/2024) lalu.

Dengan merapatnya Demokrat ke pemerintahan, maka partai yang tersisa di luar pemerintah saat ini hanya tersisa satu, yakni PKS.

PKS menghormati setiap langkah yang diambil partai politik, termasuk Demokrat itu sendiri. Menurut Iqbal, pihaknya tak bisa melarang partai-partai untuk menentukan langkah politiknya.

"Kami mengapresiasi setiap keputusan, partai politik punya hak. Kami tidak bisa menghalangi siapa yang akan di dalam atau di luar (pemerintahan)," kata Jubir PKS, Muhammad Iqbal sebagaimana dilihat dari video yang diunggah ulang akun TikTok @ekaputra3458, dikutip penulis pada Kamis (29/2/2024).

PKS menyebut menjadi partai yang berada di luar pemerintahan tidaklah mudah. Namun, hal ini rela dilakoninya demi menjaga demokrasi.

Apabila semua partai merapat ke pemerintah, maka kata Iqbal, mekanisme checks and balances tak akan ada dan tak ada yang mengontrol jalannya pemerintahan.

"Menjadi oposisi itu memang berat. Kami merasakan dua periode oposisi. Rakyat pun belum tentu melirik juga," kata Iqbal.

"Kita ingin menjaga demokrasi. Kalau semuanya berada di dalam (pemerintahan), siapa yang akan mengkritik pemerintah," lanjutnya.

AHY dilantik jadi Menteri ATR/BPN

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Rabu (21/2/2024).

Tak hanya AHY, Hadi Tjahjanto juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara Jakarta.

Dalam pelantikan tersebut, turut dihadiri juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS

Santi Kartika