Di Balik Retorika Perang Narkoba: Ketimpangan Hukum dan Celah Struktural

Pemberantasan narkoba di Indonesia kerap dipresentasikan sebagai perang panjang yang menuntut ketegasan tanpa kompromi. Namun, di balik retorika itu, publik berulang kali disuguhkan ironi.

Kasus dugaan keterlibatan oknum aparat, seperti yang menyeret seorang mantan Kapolres di Bima, serta viralnya seorang anak buah kapal yang terancam hukuman mati karena diduga membawa dua ton sabu di kapal tempat ia bekerja, memperlihatkan wajah kompleks dari persoalan ini.

Alih-alih menunjukkan kemajuan yang konsisten, kasus-kasus tersebut justru mengindikasikan bahwa ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Fenomena ini mengundang pertanyaan yang lebih luas. Mengapa, setelah bertahun-tahun upaya penindakan dan kampanye besar-besaran, peredaran narkoba masih begitu masif. Bahkan, dalam beberapa kasus, melibatkan aktor yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan.

Paradoks Penegakan Hukum dan Keterlibatan Aparat

Salah satu ironi terbesar dalam pemberantasan narkoba adalah keterlibatan oknum aparat itu sendiri. Ketika figur yang memiliki kewenangan penegakan hukum justru terseret dalam pusaran peredaran narkotika, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi sistem.

Kasus yang melibatkan pejabat kepolisian menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak semata-mata berada di level pengguna atau jaringan kriminal biasa. Ada kemungkinan celah struktural yang memungkinkan praktik tersebut terjadi, baik melalui penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, maupun relasi kuasa yang tidak seimbang.

Kondisi ini menciptakan paradoks. Negara mengedepankan pendekatan represif terhadap masyarakat sipil, tetapi pada saat yang sama belum sepenuhnya mampu membersihkan institusinya sendiri. Akibatnya, upaya pemberantasan terlihat timpang dan tidak konsisten.

Ketimpangan Keadilan dalam Penindakan

Di sisi lain, kasus anak buah kapal yang terancam hukuman mati memperlihatkan wajah lain dari persoalan ini, yakni ketimpangan dalam sistem peradilan. Dalam banyak kasus narkotika, aktor di lapisan bawah sering kali menjadi pihak yang paling rentan menerima hukuman berat.

Anak buah kapal, kurir, atau pekerja informal kerap berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan struktural. Mereka bisa saja tidak sepenuhnya memahami muatan yang dibawa, atau berada dalam tekanan situasi tertentu. Namun, sistem hukum sering kali melihat mereka semata sebagai pelaku, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

Hal ini berbeda dengan aktor besar dalam jaringan narkotika yang sering kali sulit disentuh. Jaringan yang kompleks, lintas negara, dan memiliki sumber daya besar membuat penegakan hukum menghadapi tantangan serius. Akibatnya, yang terlihat di permukaan adalah penindakan terhadap pelaku kecil, sementara aktor utama tetap beroperasi di balik layar.

Ketimpangan ini memunculkan persepsi bahwa hukum berjalan tidak sepenuhnya adil. Publik melihat adanya perbedaan perlakuan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang berada di posisi rentan.

Pendekatan yang Belum Menyentuh Akar Masalah

Persoalan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum yang represif. Selama ini, strategi yang dominan adalah penindakan dan hukuman berat, termasuk hukuman mati. Namun, pendekatan ini belum mampu menekan peredaran secara signifikan.

Ada faktor sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis yang mendorong seseorang terlibat dalam jaringan narkoba. Kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan, hingga kurangnya edukasi menjadi bagian dari ekosistem yang memungkinkan peredaran narkotika terus berlangsung.

Selain itu, permintaan pasar yang tinggi juga menjadi faktor kunci. Selama ada permintaan, suplai akan terus mencari jalan. Tanpa upaya serius dalam pencegahan dan rehabilitasi, siklus ini akan terus berulang.

Reformasi kebijakan menjadi penting untuk menggeser pendekatan dari sekadar penindakan menuju strategi yang lebih komprehensif. Ini mencakup penguatan edukasi, peningkatan akses rehabilitasi, serta pembenahan sistem pengawasan, termasuk di dalam institusi penegak hukum.

Pada akhirnya, pemberantasan narkoba bukan hanya soal menangkap dan menghukum, tetapi juga soal membangun sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa itu, upaya yang dilakukan hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

Kasus-kasus yang muncul belakangan ini seharusnya menjadi refleksi bersama. Bahwa perang melawan narkoba tidak cukup dengan slogan dan penindakan sporadis. Dibutuhkan keberanian untuk membenahi sistem secara menyeluruh, termasuk mengakui kelemahan yang ada.

Selama persoalan struktural ini belum diselesaikan, pemberantasan narkoba akan terus berjalan di tempat. Dan masyarakat akan terus dihadapkan pada ironi yang sama, berulang dari waktu ke waktu.