Karier Politik Bupati Pati Sudewo di Ujung Tanduk, Dilawan Akibat Sikap Arogan?

Nama Sudewo, Bupati Pati yang baru saja menjabat, kini menjadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di kalangan publik, khususnya di ranah digital. Namun, sorotan yang mengarah padanya bukanlah buah dari pencapaian program pembangunan inovatif, melainkan dipicu oleh sebuah kebijakan kontroversial yang memantik gelombang kemarahan luas dari masyarakat yang dipimpinnya. Isu kenaikan pajak daerah telah menempatkan kepemimpinannya dalam sebuah ujian berat sejak awal masa jabatannya.

Pangkal dari krisis kepercayaan ini bermula dari rencana pemerintah kabupaten untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis, dengan angka mencapai 250 persen. Rencana ini sontak mengejutkan dan memberatkan warga, terutama mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang secara umum belum sepenuhnya pulih dari berbagai tantangan sebelumnya.

Angka kenaikan yang dinilai tidak rasional tersebut dengan cepat menuai penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Eskalasi ketidakpuasan publik mencapai puncaknya pada tanggal 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk protes.

Situasi menjadi semakin keruh ketika Sudewo melontarkan pernyataan yang dipersepsikan sebagai sebuah "tantangan" terhadap warga yang berencana melakukan demonstrasi. Pernyataan tersebut, alih-alih meredam situasi, justru berfungsi layaknya menyiram bensin ke dalam api yang sudah berkobar.

Meskipun pada akhirnya ia meralat dan membatalkan kebijakan kenaikan pajak tersebut, langkah itu sudah terlambat untuk membendung kemarahan publik. Tuntutan warga yang turun ke jalan telah bergeser dari sekadar penolakan kebijakan menjadi seruan yang lebih fundamental, yakni menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Menelusuri Jejak Karier: Dari Karanganyar hingga Panggung Nasional

Bagi publik yang lebih luas, Sudewo bukanlah sosok yang baru dalam panggung perpolitikan Indonesia. Rekam jejaknya telah terentang selama lebih dari dua dekade, dimulai dari langkah pertamanya pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2002, ia mengawali debut politiknya dengan maju sebagai calon bupati di Kabupaten Karanganyar. Meskipun upaya tersebut belum membuahkan kemenangan, pencalonan itu menjadi titik tolak penting yang membuka jalan bagi perjalanan politiknya di masa depan.

Dalam rentang waktu antara tahun 2005 hingga 2008, Sudewo mengasah pengalaman dan membangun jaringannya dengan terlibat sebagai bagian dari tim sukses dalam berbagai kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada), yang wilayah kerjanya mencakup Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Pengalaman lapangan ini secara bertahap mengangkat profil dan namanya di dalam lingkaran politik regional.

Puncak pencapaian dalam karier politik awalnya terjadi pada tahun 2009, ketika ia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2009–2014. Kala itu, ia melenggang ke Senayan di bawah bendera Partai Demokrat, mewakili salah satu daerah pemilihan di Jawa Tengah. Namun, dinamika politik membuatnya gagal mempertahankan kursi legislatif tersebut pada Pemilihan Umum 2014.

Kebangkitan Politik dan Manuver Strategis ke Gerindra

Kegagalan pada tahun 2014 tidak mengakhiri ambisi politiknya. Sudewo menunjukkan ketangguhannya dengan kembali bangkit dan berhasil merebut kembali kursi di DPR RI pada Pemilu 2019 untuk periode 2019–2024. Periode kedua di Senayan ini ditandai dengan langkah politik penting: ia resmi bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebuah partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan tengah berada pada puncak pengaruhnya dalam konstelasi politik nasional.

Langkah ini terbukti strategis. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPR RI. Akan tetapi, alih-alih melanjutkan kariernya di parlemen nasional, Sudewo membuat keputusan mengejutkan dengan memilih untuk kembali ke politik daerah dan bertarung dalam pilkada Kabupaten Pati.

Keputusan ini terbukti tepat, karena ia berhasil memenangkan kontestasi dan resmi dilantik sebagai Bupati Pati pada tahun 2025. Namun, ironisnya, masa jabatannya yang baru berjalan beberapa bulan kini langsung diguncang oleh gelombang penolakan publik yang masif.

Sebagai kader Partai Gerindra, kontroversi yang melilit Sudewo secara otomatis turut menyeret citra partai. Tidak sedikit warga yang menyuarakan harapan agar pimpinan pusat partai, termasuk Prabowo Subianto, dapat mengambil sikap tegas.

Dalam politik modern, citra sebuah partai sering kali tidak bisa dilepaskan dari perilaku dan kebijakan para kadernya di tingkat daerah. Sorotan tajam ini menjadi ujian krusial, tidak hanya bagi Sudewo sebagai individu, tetapi juga bagi Gerindra sebagai institusi politik.

Dengan rekam jejak yang panjang, Sudewo telah terbiasa dengan pasang surut dunia politik. Namun, tantangan yang dihadapinya saat ini memiliki dimensi yang berbeda. Ini bukanlah sekadar persoalan kalah dalam pemilu atau kehilangan kursi legislatif, melainkan sebuah krisis legitimasi yang datang langsung dari rakyat yang seharusnya ia layani.

Jika tekanan publik terus menguat, bukan tidak mungkin Sudewo akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu bupati dengan masa jabatan terpendek. Drama politik di Pati ini masih jauh dari kata usai, dan masa depan kepemimpinannya kini berada di ujung tanduk.