5 Kontroversi Bupati Pati Sudewo yang Bikin Geger! Apa Saja yang Bikin Warga Ngamuk?

• Bupati Sudewo menaikkan pajak 250% dan menantang warga, memicu kemarahan publik yang luas di Kabupaten Pati.
• Kontroversi lain termasuk PHK massal 220 pegawai RSUD dan proyek miliaran di tengah kesulitan ekonomi warga.
• Puncaknya, puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati.

YOURSAY - Pernah dengar nama Sudewo? Kalau kamu lagi aktif di media sosial, apalagi di jagat politik lokal, nama Bupati Pati ini pasti udah seliweran di timeline kamu. Baru lima bulan lho menjabat, tapi rasanya drama yang dibuat udah cukup buat satu musim serial. Bukan drama soal prestasi gemilang, tapi serangkaian kontroversi yang bikin warga se-kabupaten mengelus dada, bahkan sampai turun ke jalan.

Semua berawal dari kebijakan yang dianggap nggak pro-rakyat, ditambah gaya komunikasi yang dinilai arogan, sampai deretan proyek miliaran yang bikin publik bertanya-tanya, "Ini uangnya buat siapa, sih?" Puncaknya terjadi pada 13 Agustus 2025, saat puluhan ribu warga Pati tumpah ruah di jalanan, menyuarakan kekecewaan mereka.

Jadi, apa aja sih "dosa-dosa" yang bikin Bupati Pati ini jadi musuh bersama? Yuk, kita spill the tea satu per satu!

1. Naikkan Pajak 250% dan Tantang Warga

Bayangin, kamu lagi pusing mikirin uang jajan atau cicilan, tiba-tiba pemerintah daerah ngumumin Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 250%! Bukan 25%, tapi 250%! Rasanya kayak lagi main game, terus tiba-tiba level susahnya dinaikin ke mode insane.

Kebijakan inilah yang pertama kali menyulut api kemarahan warga Pati. Di tengah kondisi ekonomi yang masih merangkak, kebijakan ini jelas terasa mencekik.

Plot twist-nya, di saat warga mulai protes, sebuah video dari Sudewo viral. Di video itu, ia dengan lantang berkata, "Jangan cuma 5 ribu, 50 ribu orang suruh ngerahkan, saya nggak akan gentar." Boom! Pernyataan ini langsung dianggap sebagai tantangan terbuka. Alih-alih meredam, ucapan ini justru jadi bensin yang membakar amarah warga lebih besar lagi.

Setelah dihujat habis-habisan di media sosial dan dunia nyata, Sudewo akhirnya melakukan damage control. Ia merilis permintaan maaf, bilang kalau nggak ada niat buat menantang. Kebijakan kenaikan pajak pun resmi dibatalkan. Tapi sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Kepercayaan dan rasa hormat warga udah terlanjur terkikis.

2. Pecat 220 Pegawai RSUD Tanpa Pesangon

Kalau kamu pikir drama pajak udah paling parah, tunggu dulu. Isu berikutnya datang dari RSUD Soewondo Pati. Sebanyak 220 pegawai honorer, yang sebagian besar udah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tiba-tiba di-PHK massal.

Masalahnya, mereka diberhentikan begitu saja tanpa pesangon yang layak. Mereka cuma diberi akses untuk mencairkan Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan, yang notabene adalah hak mereka sendiri.

Coba bayangkan perasaan Ruha, mantan pegawai yang udah 20 tahun mendedikasikan hidupnya di RSUD, lalu tiba-tiba kehilangan pekerjaan tanpa penghargaan yang pantas. Kekecewaan mereka makin menjadi saat Sudewo kembali melontarkan pernyataan kontroversial.

Ia mempersilakan para pegawai yang tidak terima untuk melapor ke polisi. Lagi-lagi, gaya komunikasinya yang dinilai arogan ini seolah menyiram garam di atas luka para korban PHK.

3. Proyek Videotron dan Masjid Rp 15 Miliar

Di tengah jeritan rakyat soal pajak dan PHK, Pemkab Pati justru sibuk dengan proyek-proyek mercusuar. Salah satunya adalah renovasi Masjid Agung Baitunnur yang menelan dana fantastis, Rp 15 miliar! Nggak berhenti di situ, ada juga rencana pembangunan videotron yang kabarnya memakan biaya ratusan miliar rupiah.

Bukannya anti pembangunan, tapi warga mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Kenapa di saat banyak kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, pemerintah malah jor-joran menggelontorkan dana untuk proyek yang dinilai kurang mendesak? Ini menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar: apakah proyek-proyek ini benar-benar untuk kepentingan publik?

4. Aksi 13 Agustus: 50 Ribu Warga Turun ke Jalan

Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi hari bersejarah bagi warga Pati. Hari itu adalah puncak dari akumulasi kekecewaan. Sekitar 50 ribu orang, lautan manusia dari berbagai latar belakang—mulai dari santri, petani, pengusaha, mahasiswa, hingga mantan pegawai RSUD yang di-PHK—bersatu padu. Mereka memadati Jalan Tombronegoro, tepat di depan Kantor Bupati.

Tuntutan mereka sudah jelas dan tegas: batalkan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat dan hentikan sikap arogan para pejabat. Suasana begitu panas, bahkan beberapa orator dengan lantang menyuarakan ancaman untuk melengserkan Sudewo dari kursinya jika tuntutan mereka tidak didengar.

Jejak Kasus Lama Ikut Terkuak

Nah, namanya juga era digital, netizen itu kayak detektif. Di tengah panasnya situasi, "jejak digital" dan kasus lama Sudewo pun kembali diungkit. Saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI, namanya pernah terseret dalam pusaran dugaan suap proyek perkeretaapian bernilai miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sempat memeriksanya dan dikabarkan menyita uang sekitar Rp 3 miliar dari kediamannya. Meskipun begitu, status hukum dari kasus tersebut seolah menguap dan tidak pernah ada kejelasan hingga sekarang. Terkuaknya kembali kasus ini semakin menambah daftar panjang catatan merah di mata publik.

Kontroversi Lain yang Bikin Geger

Ternyata, daftar kontroversinya nggak berhenti di situ. Ada beberapa "episode" lain yang bikin warga makin geleng-geleng kepala:

• Aksi Represif: Satpol PP dengan paksa membubarkan posko donasi yang didirikan warga untuk mendukung gerakan menolak kenaikan pajak.
• Hiburan Tak Pantas: Mengundang grup dangdut Trio Srigala yang menampilkan goyangan sensual dalam acara resmi di pendopo kabupaten.
• Kebijakan Gagal: Mencoba menerapkan sistem lima hari sekolah yang langsung ditolak mentah-mentah oleh masyarakat karena dianggap mengganggu jadwal mengaji di TPQ dan Madrasah Diniyah.
• Lidah Tajam: Sering melontarkan pernyataan pedas yang dianggap merendahkan warga yang memiliki pendapat berbeda

Sudewo mungkin baru seumur jagung memimpin Pati, tapi jejak kontroversinya sudah begitu panjang dan membekas di hati rakyat. Meskipun beberapa kebijakan akhirnya ditarik kembali, luka dan kekecewaan publik sepertinya belum akan sembuh dalam waktu dekat.

Pertanyaannya sekarang, apakah sang Bupati mampu melewati badai politik ini dan memulihkan kepercayaan rakyatnya? Atau justru kariernya akan karam sebelum waktunya? Hanya waktu yang bisa menjawab.