IPK Indonesia 2025 Menurun, Kepercayaan Anak Muda pada Pemerintah Menurun

Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 bukan sekadar persoalan statistik global dan peringkat internasional. Di mata anak muda, penurunan ini menjadi simbol dari kekecewaan yang lebih besar terhadap sistem pemerintahan, keadilan sosial, dan masa depan demokrasi.

Indonesia mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 sebesar 34, turun dari 37 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara dalam pemeringkatan global persepsi korupsi, menurut laporan Transparency International.

Bagi generasi muda, angka tersebut bukan hanya soal citra negara di mata dunia. IPK dipahami sebagai cerminan kondisi nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan publik, akses pendidikan, hingga keadilan hukum.

Korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai isu elite politik semata. Di kalangan anak muda, korupsi dipandang sebagai masalah struktural yang berdampak langsung pada kesempatan hidup, mobilitas sosial, dan keadilan ekonomi.

Ketika skor IPK menurun, kepercayaan terhadap institusi negara juga ikut tergerus. Anak muda cenderung melihat lemahnya transparansi dan akuntabilitas sebagai tanda bahwa sistem belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Di era digital, persepsi tersebut semakin cepat terbentuk melalui media sosial dan ruang diskusi daring. Informasi, opini, dan kritik terhadap pemerintah membentuk kesadaran kolektif generasi muda tentang bagaimana negara dijalankan.

Generasi Z dan milenial dikenal lebih kritis terhadap otoritas dan struktur kekuasaan. Mereka tidak hanya menilai dari janji kebijakan, tetapi dari konsistensi, keberanian reformasi, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Turunnya IPK juga berpotensi memperlebar jarak psikologis antara anak muda dan institusi negara. Ketika rasa percaya melemah, partisipasi politik dan keterlibatan sosial pun berisiko ikut menurun.

Kepercayaan publik, terutama dari generasi muda, bukan sekadar dibangun lewat narasi atau simbol politik. Ia tumbuh dari pengalaman konkret, kebijakan yang adil, serta sistem yang transparan dan dapat diawasi.

Dalam konteks ini, IPK tidak lagi sekadar indikator internasional. Ia menjadi refleksi relasi antara negara dan generasi muda yang sedang mencari ruang aman, adil, dan setara untuk membangun masa depan.

Bagi anak muda Indonesia, isu korupsi hari ini bukan hanya tentang hukum dan politik. Ia adalah tentang harapan, kesempatan hidup, dan keyakinan bahwa negara benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penguasa.