PBB dan Parlemen ASEAN Desak Indonesia Usut Kekerasan Aparat dalam Demo

Gelombang demonstrasi besar yang melanda berbagai kota di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 kini menjadi perhatian dunia internasional. Aksi protes yang awalnya menolak kenaikan tunjangan anggota DPR, berkembang menjadi kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah dan gaya hidup politikus.

Namun, tragedi yang menimpa sejumlah warga akibat kekerasan aparat membuat isu ini tidak hanya berskala nasional, melainkan juga mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Parlemen ASEAN.

Latar Belakang Demonstrasi

Aksi unjuk rasa bermula dari penolakan masyarakat atas tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan, yang dinilai sangat kontras dengan kondisi rakyat. Kebijakan tersebut memicu kemarahan mahasiswa, buruh, hingga komunitas ojek online.

Situasi kian memanas setelah aparat keamanan menggunakan kekerasan dalam membubarkan massa. Puncaknya, seorang pemuda berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Insiden inilah yang menjadi titik balik gelombang protes di berbagai daerah.

Kekerasan dan Korban Jiwa

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa aksi protes di Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Bandung, hingga Banjarmasin berakhir dengan bentrokan. Aparat menggunakan gas air mata, peluru karet, bahkan meriam air untuk membubarkan massa.

Organisasi HAM mencatat sedikitnya enam hingga delapan orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan ribuan orang ditangkap. Selain itu, sekitar 20 orang dilaporkan hilang setelah demonstrasi berlangsung.

Reaksi PBB

PBB melalui Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa. Juru bicara OHCHR menegaskan bahwa pemerintah Indonesia wajib melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terkait penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat.

PBB menekankan bahwa hak kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah bagian dari hak asasi yang harus dijaga.

Selain itu, PBB juga menyerukan agar aparat keamanan mematuhi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Media diharapkan dapat meliput kejadian ini tanpa intimidasi, sehingga masyarakat internasional mendapat informasi objektif mengenai situasi di lapangan.

Sikap Parlemen ASEAN

Desakan serupa datang dari Parlemen ASEAN untuk HAM (ASEAN Parliamentarians for Human Rights/APHR). Mereka mengecam keras tindakan aparat yang menewaskan Affan Kurniawan serta penggunaan gas air mata terhadap demonstran.

Menurut APHR, peristiwa ini tidak hanya melanggar hak dasar warga negara, tetapi juga dapat merusak citra demokrasi Indonesia di mata dunia. APHR mendesak pemerintah agar memastikan pelaku pelanggaran bertanggung jawab secara hukum.

Langkah Pemerintah Indonesia

Menanggapi tekanan domestik dan internasional, pemerintah Indonesia mulai mengambil sejumlah langkah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan tunjangan DPR yang menjadi pemicu awal demonstrasi.

Beberapa aparat yang terlibat dalam insiden penabrakan Affan juga disebutkan telah diberi sanksi. Namun, masyarakat sipil masih meragukan transparansi proses hukum yang dilakukan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa mereka tetap harus menindak tegas aksi-aksi anarkis, termasuk pembakaran fasilitas publik dan penjarahan. Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran baru bahwa aparat bisa kembali menggunakan cara-cara represif dalam mengendalikan situasi.

Mengapa Investigasi Penting?

Keadilan bagi Korban

Investigasi menyeluruh diperlukan agar keluarga korban mendapatkan keadilan, serta memastikan aparat yang bersalah ditindak.

Menjaga Stabilitas Nasional

Penanganan yang transparan dapat meredam kemarahan publik dan mencegah demonstrasi semakin meluas.

Citra Indonesia di Dunia

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, reputasi Indonesia akan sangat bergantung pada cara pemerintah menangani kasus ini.

Penguatan Demokrasi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Desakan PBB dan Parlemen ASEAN menunjukkan betapa seriusnya perhatian dunia terhadap kekerasan dalam penanganan demo di Indonesia.

Tekanan internasional ini harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan investigasi yang independen, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Tanpa langkah nyata, bukan hanya kepercayaan publik yang runtuh, tetapi juga citra Indonesia sebagai negara demokratis di mata global.