Di ruang-ruang kelas sekolah dasar, anak-anak kita diajari menghafal nama pahlawan, jenis hewan, dan tabel perkalian. Tetapi hampir tak pernah ada obrolan soal hak warga negara, arti suara mereka kelak, atau makna sederhana demokrasi.
Seolah politik adalah ruang terlalu “dewasa” untuk anak-anak. Padahal justru sejak kecil, kesadaran berpolitik harus ditanamkan agar tumbuh generasi yang tidak gagap menghadapi realitas kebangsaan.
Mengapa harus sejak dini?
Karena politik hadir dalam setiap denyut hidup: harga beras, kualitas udara, sampai akses internet di pelosok. Semua lahir dari keputusan politik. Namun, karena dianggap tabu, banyak orang tumbuh apatis. Mereka percaya politik itu kotor dan hanya urusan elit. Akibatnya, ruang demokrasi dikuasai segelintir pemain licin yang lihai menggiring opini.
Politik bukan sekadar bilik suara
Membatasi politik pada urusan mencoblos lima tahun sekali membuat anak muda hanya diingatkan “jangan golput” tanpa dibekali pemahaman. Padahal, politik adalah keterampilan warga: berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. Kesadaran itu tak bisa muncul tiba-tiba di usia 17 tahun.
Celakanya, pendidikan formal masih sibuk mengejar hafalan dan nilai akademik. PPKn berhenti di pasal dan sila, tanpa ruang untuk bertanya: siapa diuntungkan dari sebuah aturan, atau bagaimana mengubah situasi yang tidak adil. Saat negara absen, media sosial justru mengambil alih. Anak-anak dicekoki hoaks, polarisasi, dan kultus individu.
Apatisme ini berbahaya
Demokrasi kehilangan darah segarnya: partisipasi rakyat. Anak-anak yang tak pernah diajak berdiskusi tumbuh menjadi warga yang pasrah. Sebaliknya, bila sejak kecil mereka dilatih berpendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama, mereka akan lebih kebal dari populisme murahan dan manipulasi politik.
Politik bukan semata perebutan kuasa, melainkan tanggung jawab moral: bagaimana keputusan diambil untuk kebaikan bersama. Saat anak diajari bahwa membuang sampah sembarangan merugikan orang lain, atau suara mereka menentukan ketua kelas, itu adalah pelajaran politik.
Karena itu, pendidikan politik sejak dini bukan pilihan, melainkan keharusan. Sekolah bisa melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas, guru membuka ruang diskusi kritis, dan keluarga menanamkan nilai demokrasi lewat percakapan sederhana.
Kesadaran berpolitik tak tumbuh seketika. Ia butuh ditanam, dipupuk, dan dirawat. Menunda berarti membiarkan generasi baru memasuki politik dengan tangan kosong: mudah digiring, mudah ditipu.
Mengajarkan politik sejak dini adalah investasi masa depan. Agar Indonesia tak hanya punya pemilih, tetapi warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Baca Juga
-
Belajar Ikhlas dari Macet: Psikologi Bertahan Hidup di Jalanan Jakarta
-
Magang Gratis dan Eksploitasi Tenaga Kerja demi Pengalaman
-
Pendidikan sebagai Hak Universal atau Privilege Terselubung?
-
Pendidikan Tanpa SPP, Tapi Tidak Tanpa Beban: Membaca Pelanggaran Hak Anak
-
Kuota, Sinyal, dan Ketimpangan yang Tak Pernah Masuk Kebijakan
Artikel Terkait
News
-
Gebrakan Baru! Sinema Desa Resmi Disulap Jadi Motor Ekonomi Baru di 2026
-
Vredeburg Game On, Arena Edukasi Anak Panti oleh Loka Bestari
-
Jalan Sore Pukul Panci, Suara Ibu Indonesia Protes MBG di Jogja
-
Belum Wisuda, Puluhan Lulusan MMTC Yogyakarta Sudah Terserap Dunia Kerja
-
Bakar Semangat Juang, Plt Ketum PPAD Turun Langsung Kawal Atlet Golf di Surabaya
Terkini
-
Bye-Bye Muka Tomat! Ini 4 Soothing Gel Mugwort Khusus Kulit Berminyak, Cuma 30 Ribuan
-
Bebas Kemerahan, 5 Sunscreen Korea Cica yang Bikin Kulit Calm dan Lembap
-
Manga You Are a Four Leaf Clover Diadaptasi ke Anime
-
Skincare Routine ke Beauty Consumerism: Self-Care Dijadikan Alasan Belanja?
-
Bertabur Bintang! Kim Yeon Koung, Lee Junho, dan Kazuha Resmi Jadi Staf Baru di Kian's Bizarre B&B 2