Di ruang-ruang kelas sekolah dasar, anak-anak kita diajari menghafal nama pahlawan, jenis hewan, dan tabel perkalian. Tetapi hampir tak pernah ada obrolan soal hak warga negara, arti suara mereka kelak, atau makna sederhana demokrasi.
Seolah politik adalah ruang terlalu “dewasa” untuk anak-anak. Padahal justru sejak kecil, kesadaran berpolitik harus ditanamkan agar tumbuh generasi yang tidak gagap menghadapi realitas kebangsaan.
Mengapa harus sejak dini?
Karena politik hadir dalam setiap denyut hidup: harga beras, kualitas udara, sampai akses internet di pelosok. Semua lahir dari keputusan politik. Namun, karena dianggap tabu, banyak orang tumbuh apatis. Mereka percaya politik itu kotor dan hanya urusan elit. Akibatnya, ruang demokrasi dikuasai segelintir pemain licin yang lihai menggiring opini.
Politik bukan sekadar bilik suara
Membatasi politik pada urusan mencoblos lima tahun sekali membuat anak muda hanya diingatkan “jangan golput” tanpa dibekali pemahaman. Padahal, politik adalah keterampilan warga: berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. Kesadaran itu tak bisa muncul tiba-tiba di usia 17 tahun.
Celakanya, pendidikan formal masih sibuk mengejar hafalan dan nilai akademik. PPKn berhenti di pasal dan sila, tanpa ruang untuk bertanya: siapa diuntungkan dari sebuah aturan, atau bagaimana mengubah situasi yang tidak adil. Saat negara absen, media sosial justru mengambil alih. Anak-anak dicekoki hoaks, polarisasi, dan kultus individu.
Apatisme ini berbahaya
Demokrasi kehilangan darah segarnya: partisipasi rakyat. Anak-anak yang tak pernah diajak berdiskusi tumbuh menjadi warga yang pasrah. Sebaliknya, bila sejak kecil mereka dilatih berpendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama, mereka akan lebih kebal dari populisme murahan dan manipulasi politik.
Politik bukan semata perebutan kuasa, melainkan tanggung jawab moral: bagaimana keputusan diambil untuk kebaikan bersama. Saat anak diajari bahwa membuang sampah sembarangan merugikan orang lain, atau suara mereka menentukan ketua kelas, itu adalah pelajaran politik.
Karena itu, pendidikan politik sejak dini bukan pilihan, melainkan keharusan. Sekolah bisa melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas, guru membuka ruang diskusi kritis, dan keluarga menanamkan nilai demokrasi lewat percakapan sederhana.
Kesadaran berpolitik tak tumbuh seketika. Ia butuh ditanam, dipupuk, dan dirawat. Menunda berarti membiarkan generasi baru memasuki politik dengan tangan kosong: mudah digiring, mudah ditipu.
Mengajarkan politik sejak dini adalah investasi masa depan. Agar Indonesia tak hanya punya pemilih, tetapi warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Baca Juga
-
Belajar Ikhlas dari Macet: Psikologi Bertahan Hidup di Jalanan Jakarta
-
Magang Gratis dan Eksploitasi Tenaga Kerja demi Pengalaman
-
Pendidikan sebagai Hak Universal atau Privilege Terselubung?
-
Pendidikan Tanpa SPP, Tapi Tidak Tanpa Beban: Membaca Pelanggaran Hak Anak
-
Kuota, Sinyal, dan Ketimpangan yang Tak Pernah Masuk Kebijakan
Artikel Terkait
News
-
Di Balik Gerakan Tanpa Kata, Bagaimana Pantomim Jadi Ruang Memulihkan Diri?
-
Di Balik Jendela TransJakarta: Ada Cerita Perjuangan yang Sering Kita Lewatkan
-
Paradoks Transportasi Jakarta: Penumpang Naik Pesat, Kenapa Macet Makin Parah?
-
In This Economy: Gengsi Nggak Bisa Bayarin Bensin, Naik Transum Is The New Flex!
-
90 Mahasiswa Indonesia Lanjut S2 Lewat Erasmus Mundus, Uni Eropa Perkuat Investasi pada Talenta Muda
Terkini
-
Review Voicemails for Isabelle: Sebuah Arti Ketulusan Cinta yang Sejati
-
Ulasan Novel Tuan Besar Gatsby: Saat Kekayaan Tak Mampu Membeli Cinta
-
Ketimpangan Relasi Kerja: Mengapa Loyalitas Hanya Berlaku Satu Arah?
-
Leave No One Behind Membawa Napas Baru Lewat Aksi Bertema Perdagangan Orang
-
Samakdo: Film Horor Korea Selatan Terbaik dengan Misteri Sekte yang Sesat!