Di ruang-ruang kelas sekolah dasar, anak-anak kita diajari menghafal nama pahlawan, jenis hewan, dan tabel perkalian. Tetapi hampir tak pernah ada obrolan soal hak warga negara, arti suara mereka kelak, atau makna sederhana demokrasi.
Seolah politik adalah ruang terlalu “dewasa” untuk anak-anak. Padahal justru sejak kecil, kesadaran berpolitik harus ditanamkan agar tumbuh generasi yang tidak gagap menghadapi realitas kebangsaan.
Mengapa harus sejak dini?
Karena politik hadir dalam setiap denyut hidup: harga beras, kualitas udara, sampai akses internet di pelosok. Semua lahir dari keputusan politik. Namun, karena dianggap tabu, banyak orang tumbuh apatis. Mereka percaya politik itu kotor dan hanya urusan elit. Akibatnya, ruang demokrasi dikuasai segelintir pemain licin yang lihai menggiring opini.
Politik bukan sekadar bilik suara
Membatasi politik pada urusan mencoblos lima tahun sekali membuat anak muda hanya diingatkan “jangan golput” tanpa dibekali pemahaman. Padahal, politik adalah keterampilan warga: berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. Kesadaran itu tak bisa muncul tiba-tiba di usia 17 tahun.
Celakanya, pendidikan formal masih sibuk mengejar hafalan dan nilai akademik. PPKn berhenti di pasal dan sila, tanpa ruang untuk bertanya: siapa diuntungkan dari sebuah aturan, atau bagaimana mengubah situasi yang tidak adil. Saat negara absen, media sosial justru mengambil alih. Anak-anak dicekoki hoaks, polarisasi, dan kultus individu.
Apatisme ini berbahaya
Demokrasi kehilangan darah segarnya: partisipasi rakyat. Anak-anak yang tak pernah diajak berdiskusi tumbuh menjadi warga yang pasrah. Sebaliknya, bila sejak kecil mereka dilatih berpendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama, mereka akan lebih kebal dari populisme murahan dan manipulasi politik.
Politik bukan semata perebutan kuasa, melainkan tanggung jawab moral: bagaimana keputusan diambil untuk kebaikan bersama. Saat anak diajari bahwa membuang sampah sembarangan merugikan orang lain, atau suara mereka menentukan ketua kelas, itu adalah pelajaran politik.
Karena itu, pendidikan politik sejak dini bukan pilihan, melainkan keharusan. Sekolah bisa melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas, guru membuka ruang diskusi kritis, dan keluarga menanamkan nilai demokrasi lewat percakapan sederhana.
Kesadaran berpolitik tak tumbuh seketika. Ia butuh ditanam, dipupuk, dan dirawat. Menunda berarti membiarkan generasi baru memasuki politik dengan tangan kosong: mudah digiring, mudah ditipu.
Mengajarkan politik sejak dini adalah investasi masa depan. Agar Indonesia tak hanya punya pemilih, tetapi warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Baca Juga
-
Pendidikan Tanpa SPP, Tapi Tidak Tanpa Beban: Membaca Pelanggaran Hak Anak
-
Kuota, Sinyal, dan Ketimpangan yang Tak Pernah Masuk Kebijakan
-
Quiet Quitting: Bentuk Perlawanan atau Keputusasaan Atas Beban Kerja?
-
AI sebagai Teman Curhat: Solusi atau Ancaman Relasi Sosial?
-
Remaja, Passion, dan Realitas Karier yang Tak Selalu Sejalan
Artikel Terkait
News
-
Mau Nonton Lebih Irit? XXI Sekarang Bolehkan Bawa Tumbler, Ini Syaratnya!
-
UI Green Marathon 2026: Saleh Husin Siap Taklukkan 42 KM demi Masa Depan Mahasiswa
-
Avec le Temps: Harmoni Puitis Prancis dan Arab di Jantung Yogyakarta
-
Penyuluh Agama Islam Perkuat Kolaborasi, Tebar Toleransi dari Karanganyar
-
Mimpi yang Terparkir: Saat Ekonomi Menjadi Rem Bagi Ambisi Generasi Muda
Terkini
-
Perempuan Misterius yang Menyeberang Jalan di Tengah Malam
-
Super Slim! Powerbank Xiaomi Ini Tipis dan Praktis Dibawa Ke Mana Saja
-
Tanya TK, Bukan Kampus: Mengupas Gagasan Anies Baswedan soal Ketidakjujuran
-
Kebaya Syifa Hadju saat Akad Nikah Curi Perhatian, Intip Detailnya!
-
Suka Perfect Crown? Ini 5 Drama Tema Kerajaan Modern yang Tak Kalah Seru