Di ruang-ruang kelas sekolah dasar, anak-anak kita diajari menghafal nama pahlawan, jenis hewan, dan tabel perkalian. Tetapi hampir tak pernah ada obrolan soal hak warga negara, arti suara mereka kelak, atau makna sederhana demokrasi.
Seolah politik adalah ruang terlalu “dewasa” untuk anak-anak. Padahal justru sejak kecil, kesadaran berpolitik harus ditanamkan agar tumbuh generasi yang tidak gagap menghadapi realitas kebangsaan.
Mengapa harus sejak dini?
Karena politik hadir dalam setiap denyut hidup: harga beras, kualitas udara, sampai akses internet di pelosok. Semua lahir dari keputusan politik. Namun, karena dianggap tabu, banyak orang tumbuh apatis. Mereka percaya politik itu kotor dan hanya urusan elit. Akibatnya, ruang demokrasi dikuasai segelintir pemain licin yang lihai menggiring opini.
Politik bukan sekadar bilik suara
Membatasi politik pada urusan mencoblos lima tahun sekali membuat anak muda hanya diingatkan “jangan golput” tanpa dibekali pemahaman. Padahal, politik adalah keterampilan warga: berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kekuasaan. Kesadaran itu tak bisa muncul tiba-tiba di usia 17 tahun.
Celakanya, pendidikan formal masih sibuk mengejar hafalan dan nilai akademik. PPKn berhenti di pasal dan sila, tanpa ruang untuk bertanya: siapa diuntungkan dari sebuah aturan, atau bagaimana mengubah situasi yang tidak adil. Saat negara absen, media sosial justru mengambil alih. Anak-anak dicekoki hoaks, polarisasi, dan kultus individu.
Apatisme ini berbahaya
Demokrasi kehilangan darah segarnya: partisipasi rakyat. Anak-anak yang tak pernah diajak berdiskusi tumbuh menjadi warga yang pasrah. Sebaliknya, bila sejak kecil mereka dilatih berpendapat, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan bersama, mereka akan lebih kebal dari populisme murahan dan manipulasi politik.
Politik bukan semata perebutan kuasa, melainkan tanggung jawab moral: bagaimana keputusan diambil untuk kebaikan bersama. Saat anak diajari bahwa membuang sampah sembarangan merugikan orang lain, atau suara mereka menentukan ketua kelas, itu adalah pelajaran politik.
Karena itu, pendidikan politik sejak dini bukan pilihan, melainkan keharusan. Sekolah bisa melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas, guru membuka ruang diskusi kritis, dan keluarga menanamkan nilai demokrasi lewat percakapan sederhana.
Kesadaran berpolitik tak tumbuh seketika. Ia butuh ditanam, dipupuk, dan dirawat. Menunda berarti membiarkan generasi baru memasuki politik dengan tangan kosong: mudah digiring, mudah ditipu.
Mengajarkan politik sejak dini adalah investasi masa depan. Agar Indonesia tak hanya punya pemilih, tetapi warga negara yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Baca Juga
-
Belajar Ikhlas dari Macet: Psikologi Bertahan Hidup di Jalanan Jakarta
-
Magang Gratis dan Eksploitasi Tenaga Kerja demi Pengalaman
-
Pendidikan sebagai Hak Universal atau Privilege Terselubung?
-
Pendidikan Tanpa SPP, Tapi Tidak Tanpa Beban: Membaca Pelanggaran Hak Anak
-
Kuota, Sinyal, dan Ketimpangan yang Tak Pernah Masuk Kebijakan
Artikel Terkait
News
-
Bukan Soal Anti Asing, Ini Alasan Standar Halal Indonesia Bikin Negara Maju Ketar-ketir!
-
Tembus Grand Final, 5 Tim Futsal Putri Maju ke Puncak AXIS Nation Cup 2026
-
Dari Aspal Kampung Ke Panggung Asia: 3 Bintang Muda Futsal AXIS 2026
-
AXIS Nation Cup 2026 Memasuki Puncak, 16 Tim Berebut Gelar Juara di Jakarta
-
Bingung Mulai Investasi? New BIONS by BNI Sekuritas Bikin Semua Jadi Mudah
Terkini
-
Thriller hingga Romcom, 5 Rekomendasi Drama yang Dibintangi Kim Young Kwang
-
Malaikat Maut Juga Bisa Galau? Sisi Lain Kematian di Novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup
-
Jebakan Konsumerisme Digital: Di Balik Perilaku Cemas dan Lapar Mata Gen Z
-
Anak SD Tewas Dibully Kakak Kelas: Guru, Sekolah, atau Orang Tua yang Harus Bertanggung Jawab?
-
5 Cara Elegan Menghadapi Anggota Kelompok yang Pasif, Bebas Drama dan Nggak Bikin Baper!