Natalius Pigai Soroti Human Error MBG, Tegaskan Hak Anak Tetap Terjaga

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memenuhi kriteria pelanggaran HAM. Pigai menyebutkan bahwa kasus tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error dalam proses memasak atau menyimpan makanan.

Pigai menjelaskan, insiden keracunan di beberapa sekolah kemungkinan terjadi karena faktor teknis, misalnya makanan yang dimasak kurang tepat, keterampilan memasak yang belum memadai, atau penyimpanan yang menyebabkan makanan menjadi basi. Menurutnya, hal semacam itu tidak bisa langsung digolongkan sebagai pelanggaran HAM.

Pigai menambahkan juga bahwa kesalahan administrasi dan manajemen dalam pelaksanaan program MBG tidak dapat diproses secara pidana karena tidak menjadi bagian dari pelanggaran HAM. 

Menurutnya, pelanggaran HAM biasanya melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian yang sistematis, sementara kasus keracunan ini lebih kepada masalah teknis yang bersifat insidental yang bisa diperbaiki dengan mengevaluasi dan perbaikan teknis.

Meskipun demikian, Pigai menghargai peran Komisi nasional (Komnas) HAM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Sebagai langkah antisipasi, Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian HAM telah menginstruksikan 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan guna memantau langsung bagaimana proses  pelaksanaan program MBG.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi makanan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui berjalan dengan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pigai juga menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mendukung keberhasilan program MBG. Ia berharap agar setiap pihak dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif.

Dengan cara itu, potensi kesalahan bisa ditekan,dan hak anak untuk memperoleh gizi layak tetap terlindungi.

Bersama langkah-langkah tersebut, Pigai berharap bahwa program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS