Makanan Organik: Tren Sehat dan Masalah Ketimpangan Akses

Dalam beberapa tahun terakhir, makanan organik kian populer sebagai simbol gaya hidup sehat. Label “organik” diasosiasikan dengan produk yang lebih aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Di kota-kota besar, rak khusus makanan organik hadir di pasar modern, disertai narasi tentang kesehatan dan kepedulian terhadap alam. Namun, di balik tren ini, tersimpan persoalan yang jarang dibicarakan: ketimpangan akses terhadap pangan sehat.

Makanan organik sering dipromosikan sebagai solusi atas berbagai persoalan kesehatan dan lingkungan. Proses produksinya yang minim bahan kimia sintetis dinilai lebih aman bagi tubuh dan lebih bersahabat dengan ekosistem. Namun, manfaat tersebut datang dengan harga yang tidak murah. Produk organik umumnya dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan pangan konvensional, menjadikannya konsumsi eksklusif bagi kelompok tertentu.

Kondisi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, masyarakat didorong untuk hidup sehat dan sadar lingkungan. Di sisi lain, sistem pangan yang ada justru membatasi pilihan sehat bagi sebagian besar warga. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, prioritas utama adalah keterjangkauan dan ketersediaan pangan, bukan label produksi. Ketika pangan sehat diposisikan sebagai komoditas premium, kesehatan pun berisiko menjadi privilese, bukan hak dasar.

Ketimpangan akses pangan sehat tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan struktur produksi dan distribusi pangan. Petani kecil yang menerapkan praktik organik sering menghadapi biaya produksi tinggi, akses pasar terbatas, serta minimnya dukungan kebijakan. Di perkotaan, tren makanan organik juga kerap dibingkai sebagai bagian dari identitas kelas menengah. Konsumsi pangan sehat menjadi penanda kesadaran dan status sosial. Narasi ini, secara tidak langsung, menciptakan jarak simbolik antara mereka yang mampu dan tidak mampu mengakses produk tersebut. Padahal, esensi pangan sehat seharusnya bersifat inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Persoalan lain terletak pada minimnya edukasi pangan yang komprehensif. Makanan organik sering dipersepsikan sebagai satu-satunya pilihan sehat, seolah pangan non-organik selalu berbahaya. Padahal, kesehatan pangan tidak hanya ditentukan oleh metode produksi, tetapi juga oleh pola konsumsi yang seimbang, keamanan distribusi, dan akses terhadap pangan segar. Simplifikasi ini berpotensi mengaburkan persoalan struktural dalam sistem pangan nasional.

Negara memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan ini. Kebijakan pangan tidak cukup hanya mendorong produksi organik untuk pasar niche, tetapi harus memastikan keterjangkauan pangan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan bagi petani kecil, subsidi distribusi pangan segar, serta penguatan pasar lokal dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas akses.

Selain itu, pendekatan sistemik diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pangan konvensional. Alih-alih memisahkan secara tajam antara organik dan non-organik, perbaikan praktik pertanian secara luas akan berdampak lebih besar bagi kesehatan publik dan lingkungan. Dengan demikian, manfaat pangan sehat tidak terkungkung dalam label semata.

Tren makanan organik sejatinya mencerminkan kesadaran baru akan relasi antara pangan, kesehatan, dan lingkungan. Namun, tanpa kebijakan yang berpihak, tren ini berisiko memperlebar ketimpangan. Pangan sehat tidak boleh menjadi simbol eksklusivitas, melainkan bagian dari sistem pangan yang adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah makanan organik lebih sehat, melainkan siapa yang dapat mengaksesnya. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah gerakan pangan sehat menjadi solusi kolektif, atau sekadar gaya hidup segelintir orang di tengah ketidaksetaraan yang terus menganga.