Lintang Siltya Utami | khairiah Harie
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pascabanjir bandang. Hingga 26 Desember 2025, sejumlah ruas strategis telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan, meskipun pada beberapa lokasi masih diberlakukan pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalur alternatif. [Sumber: https://binamarga.pu.go.id/]
khairiah Harie

25 November 2024, hujan tak henti turun seperti dijatuhkan dari langit begitu saja, keras dan deras menghadirkan cemas. Hingga keesokan harinya pada 26 November 2025, notifikasi dari BMKG di HP memberi peringatan waspada cuaca ekstrem mulai 05:55 WIB hingga 2 jam ke depan di Kab. Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang. Namun, hingga  2 jam ke depan, hujan tak kunjung surut. 

Jadwal untuk kontrol ulang dengan dokter anak memaksa suami harus menerobos badai dengan motor. Namun sesampainya di rumah sakit, suami tidak  bisa melakukan pendaftaran karena mati listrik tidak bisa terhubung dengan sistem, petugas menyarankan agar kembali lagi nanti.

Beberapa jalan-jalan protokol di Banda Aceh sudah mulai tergenang. Saat badai seperti ini sebaiknya tidak bepergian karena rawan pohon tumbang. Di rumah juga listrik padam dan kebetulan paket data habis, WiFi tidak bisa digunakan karena listrik mati. 

Keesokan harinya, saya baru tahu kalau ternyata hujan kali ini membawa dampak bencana yang lebih besar. Bukan sekadar genangan air, banjir biasa, sungai yang meluap. Beberapa wilayah di Aceh mengalami longsor,  banjir bandang disertai air,  lumpur, kayu, dan puing-puing.

Dampak bencana banjir bandang ternyata sangat besar merusak infrastruktur yang ada, baik infrastruktur keras  seperti jembatan, jalan, jaringan listrik, kabel optik, menara pemancar, dan masih banyak lainnya maupun infrastruktur lunak seperti pelayanan publik.

Bahkan untuk  wilayah yang tak terdampak langsung banjir, seperti tempat tinggalku di Banda Aceh, robohnya tower transmisi 150 kV jalur Arun-Bireun menyebabkan gangguan listrik.

 Aceh Terisolasi

Sebagai daerah yang tak terdampak langsung bencana, bisa dikatakan tempat tinggalku Banda Aceh termasuk kawasan yang terisolasi, karena supply makanan kami biasa didatangkan lewat jalur darat melalui Kota Medan. Begitu juga listrik. Di Banda Aceh, pasca bencana seringkali listrik padam hingga tiga hari, bahkan ada beberapa wilayah di Banda Aceh yang padam listrik  hingga lima hari. Ketika listrik padam, sinyal juga ikut hilang.

Rasanya harus selalu siaga ketika listrik hidup untuk menampung semua tempat dengan air, segera mencuci, memasak, menyetrika, mengisi baterai semua hape, laptop, lampu emergency, dsb. Selama listrik tidak stabil, kami tidak bisa menyetok bahan makanan  karena kulkas juga tidak hidup.

Layanan kesehatan juga terganggu, ketika saya harus ke RS kecil untuk kontrol ulang obat anak. Listrik tiba-tiba padam, mengharuskan saya kembali keesokan harinya, karena resep yang diberikan dokter tidak bisa diakses jika tidak ada listrik.

Warung kopi menjadi  pahlawan dikala listrik padam dan jaringan hilang di Banda Aceh.  Aku membawa anakku belajar di warung kopi karena ujian akhir semester tetap berjalan meski bencana, sembari ngecharge semua hape sekaligus mengupdate informasi. Ada juga yang sampai menyetrika baju, blender bumbu, masak nasi, hingga print bahan di warung kopi.  Setiap orang membawa wayer atau stop kontak sendiri dari rumah. 

Jembatan putus membuat harga-harga di Banda Aceh melambung tinggi, seperti harga cabe merah sekilonya bisa Rp 250.000 hingga Rp 300.000, telur 30 butir harganya Rp 120.000, minyak goreng 2L merek Sunco bisa Rp 51.000 di Banda Aceh

BBM pun langka. Antrian BBM di semua SPBU mengular, bahkan ada antrian yang mencapai 2 km seperti di Lamyong. Untungny,a situasi ini cepat diatasi oleh pemerintah Banda Aceh, sehingga sekarang antrian BBM kembali normal, namun gas untuk memasak hingga kini masih menjadi bahan langka.

Daerah yang tak terdampak bencana  saja merasa kesulitan hidup, apalagi wilayah yang terdampak langsung bencana. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, kalaupun masih ada, sulit untuk membersihkan lumpur yang mengendap hingga hampir seatap.

Tsunami 26 Desember 2004 vs Banjir Bandang 26 November 2025

Berdasarkan pengalamanku waktu tsunami dengan bantuan internasional saja, perlu waktu berbulan-bulan lamanya, aku bisa kembali menempati rumahku di kawasan Peurada Utama yang endapan lumpur di rumah selutut lebih, dan mayat-mayat  sekitar rumahku.

Untuk rumah bisa dihuni lagi, jalan-jalan harus dibersihkan. Kemudian semua warga membersihkan rumahnya dan lumpur di dalam rumah ditaruk di depan rumah masing-masing. Selain itu, ada mobil yang mengangkut lumpur-lumpur tersebut. Ada juga pembersihan  saluran-saluran air, selokan-selokan, pembersihan sumur-sumur warga, kemudian juga dilakukan fogging

Sedangkan untuk yang rumah tidak bisa dihuni lagi,  perlu waktu bertahun-tahun. Mereka direlokasi ke tempat yang dianggap aman, atau dibangun hunian sementara di desa mereka. Ada yang berupa barak-barak yang di bangun sebagai hunian sementara. Ada juga rumah sederhana yang terbuat dari papan sebagai hunian sementara.

Sedangkan, kondisi rumah korban bencana banjir bandang jika masih ada, lumpur hampir setinggi atap. Begitu juga jalan, entah bagaimana membersihkannya. Jika jalan utama tidak dibersihkan, maka saat hujan, lumpur kembali masuk ke dalam rumah. 

Aku nggak tahu, mana yang lebih murah mengeruk semua tanah yang menimbun kawasan penduduk, mengangkut dan menentukan suatu tempat untuk membuang semua lumpur itu atau membangun di atas timbunan tanah itu? Yang jelas, semua penyintas bencana pasti merindukan rumahnya masing-masing.

Kalau dari sisi trauma, saat tsunami orang trauma dengan laut, pantai, atau air yang banyak. Banjir bandang, membuat trauma ketika hujan lebat, was-was efek pergeseran aliran sungai, dan aliran sungai baru yang terbentuk secara alami pasca bencana.

Bangkit dari Bencana

Trauma pasti ada, sedih sudah pasti, tapi tak ada waktu terus berduka. Orang Aceh bisa dikatakan orang yang kuat, daya juang untuk bertahan hidupnya hebat. Bisa dilihat seperti warga di kawasan Bener Meriah dan Aceh Tengah Takengon.

Untuk bertahan hidup,  mereka berjalan kaki. ada yang berjalan kaki selama 3 jam demi BBM dan sembako yang lebih murah, ada yang berjalan kaki hingga lima hari sejauh 300 km melintasi jalur yang tak mudah, penuh lumpur, pohon tumbang, longsor, dan di beberapa titik harus menuruni lembah licin dengan penerangan seadanya, mencari rute baru ketika sebagian besar jalur tak lagi bisa dilalui karena seluruh akses transportasi ke Langsa-Takengon lumpuh total, dan jalur komunikasi terputus karena ingin mengetahui kabar orang tua dan sanak saudaranya di Takengon.

Jembatan yang terputus menjadi kendala utama. Jika mau bertahan hidup, tetap harus melalui sungai dengan arus yang cukup deras dengan peralatan seadanya dan taruhan nyawa. Seperti menggunakan rakit darurat yang ditarik dengan tali, iturawan terbalik jika muatan terlalu berat atau arus terlalu deras. Ada juga  jembatan tali sling, yang dibangun swadaya oleh masyarakat dan TNI, jika muatan berlebih juga rawan putus.

Jembatan sebagai Solusi

Keadaan akan jauh lebih  kondusif jika jembatan yang putus dibangun kembali, atau dibuat jembatan baru yang lebih aman, lebih besar, sehingga memudahkan pasokan barang bagi kawasan yang tak terdampak langsung, dan penyaluran bantuan bagi kawasan yang berdampak langsung. Dengan adanya jembatan, harga-harga bisa ditekan mendekati harga normal.

Salah satu yang perannya sangat besar untuk mempermudah akses adalah Kementerian Pekerjaan Umum karena mereka memiliki sarana dan prasarana untuk melakukannya. Dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor, Ditjen Bina Marga dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pasca banjir bandang.

Hingga 26 Desember 2025, sejumlah ruas strategis telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan, meskipun pada beberapa lokasi masih diberlakukan  pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalur alternatif. Fokus mereka untuk membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai dan memastikan masyarakat tidak terisolasi.

Salah satu ruas yang telah kembali fungsional adalah ruas Meuredu – batas Kabupaten Pidie jaya/Bireun oleh Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dengan melakukan penanganan, penimbunan, dan perbaikan pada oprit jembatan yang sempat runtuh.

Selain ruas Meuredu, sejumlah ruas lain juga sudah dapat dilalui, di antaranya ruas batas Kota Lhokseumawe/Aceh Utara hingga Kota Langsa, ruas Kota Langsa - Kota Kuala Simpang  setelah dilakukan pembersihan sedimen.

Ruas Kota Kuala Simpang - Batas Provinsi Sumatera Utara juga sudah fungsional dan dapat dilalui seluruh jenis kendaraan. Sejak 19 Desember 2025, ruas Kota Bireun - Batas Kabupaten Bireun/Aceh Utara telah terhubung melalui jalur alternatif Jembatan Bailey di Awe Geutah, sedangkan pemasangan Jembatan Bailey pada Jembatan Krueng Tingkeum terus dikebut dengan target penyelesaian 27 Desember 2025.

Sejak 18 Desember 2025, wilayah tengah dan pegunungan Aceh, ruas Kota Bireuen - Batas Kabupaten Bireun/bener Meriah telah terhubung setelah pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane dan penanganan sementara longsoran.

Ruas Genting Gerbang - Celala - Batas Aceh Tengah/Nagan Raya juga telah fungsional sejak 24 Desember 2025. Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues - Balngkejeren, Ruas Blangkejeren - Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara, hingga Ruas Kota Kutacane - Batas Provinsi Sumatera Utara telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Diperlukan solusi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur konektivitas pada risiko bencana serupa serta dibangun duplikasi jembatan untuk meningkatkan kapasitas dan faktor keamanan  bagi jembatan yang berfungsi sebagai penghubung utama.

Masih panjang perjalanan bangkit dari bencana banjir bandang di Aceh. Apalagi telah terjadi banjir susulan pada 24 dan 27 Desember 2025. Tetap siaga bencana dan saling bahu membahu untuk membuat Aceh lebih baik.

Baca Juga