Bimo Aria Fundrika | Hendra Suhendra
Pemulihan akses strategis di wilayah terdampak bencana. (Dok Istimewa)
Hendra Suhendra

Seorang ibu muda bernama Khairunnisa dengan bayinya yang masih berusia 1,5 tahun, tengah bersiap-siap menyebrang dengan menggunakan tali sling baja. 

Sambil tali temali dililitkan di tubuhnya, tangan kirinya memeluk erat sang bayi dan tangan kanan mencengkeram gantungan. Penuh risiko, tapi mau tidak mau harus dilakukan.

Tampak dua pria tengah membantu mengikat tali. Ketika dirasa sudah aman, lalu secara perlahan meluncurkan Khairunnisa menuju ke seberang. 

Di seberang, terlihat dua pria lainnya menarik tali, agar tubuh Khairunnisa dan bayinya bisa benar-benar menapak di sisi sungai. 

Lalu Khairunnisa merogoh kocek sebesar Rp 30 ribu dan memberikannya kepada orang yang membantunya tadi. Biaya ini dikeluarkan untuk satu kali menyeberang.

Khairunnisa dan juga warga Desa Burlah tidak punya pilihan lain, menyeberangi sungai deras menggunakan tali sling merupakan opsi terakhir, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena ketersediaan bahan makanan di desanya sudah habis.

Mereka keluar dari desa yang terisolir dengan bergelantungan pada seutas tali baja hanya untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Lalu kembali lagi ke desa yang masih gelap gulita, karena listrik masih padam.

“Kalau (persediaan) makanan sudah habis, (kami bertahan dengan) makan pisang rebus,” cerita salah satu warga penyintas. 

Jembatan Gantung Swadaya yang Tidak Gratis!

Khairunnisa tidak sendirian. Ia bersama sekitar 700 keluarga lainnya, sudah hampir satu bulan harus mengatur strategi agar mampu bertahan hidup.

Pasalnya, tiga jembatan terputus disebabkan terjangan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu. Hal ini membuat sembilan desa di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir.

Bencana alam yang terjadi di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, menyita perhatian publik. 

Camat Ketol, Zumara Winni Kutarga mengatakan setidaknya ada sembilan desa berstatus sebagai desa yang terisolir di wilayahnya. 

Terdapat tiga jembatan yang hancur, yaitu Jembatan Ayun, Jembatan Bah dan Jembatan Berawang Gajah. 

“Kalau sekarang harus melalui sling baja darurat yang dibuat oleh masyarakat secara swadaya,” ucap Zumara yang mengetahui jika jembatan gantung tersebut berbayar. 

Warga Desa Burlah, Desa Bah dan Desa Berghang masih sangat mengandalkan jembatan darurat ini.

Selain harus berjuang agar tetap bisa hidup di tengah kondisi yang serba tidak pasti, warga di Kecamatan Ketol berharap agar jembatan-jembatan yang rusak segera diperbaiki dan bisa digunakan kembali.

“Supaya gampang menyeberang desa. Karena sulit sekali kalau keadaannya seperti ini,” ucap Khairunnisa penuh harap.

Pengadaan Jembatan untuk Permudah Akses Warga yang Terdampak Bencana 

Warga saat ini sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, vitamin dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Maka dari itu, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan membangun jembatan baru.

Dengan jembatan yang baru dibangun, maka akan memudahkan akses keluar masuk bagi warga, khususnya yang terdampak bencana alam.

Pemerintah maupun swasta bisa dengan mudah untuk mengirimkan berbagai bantuan kepada para korban bencana alam tersebut.

Dirjen Bina Marga berinisiatif untuk bergerak cepat menangani infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pasca banjir bandang. Hingga 26 Desember 2025, sejumlah ruas jalan yang dianggap strategis telah kembali beroperasi.

Penanganan darurat menjadi hal yang prioritas bagi Ditjen Bina Marga agar aktivitas warga bisa kembali normal. Sekaligus perekonomian bisa pulih kembali.

Langkah-langkah yang Dilakukan Ditjen Bina Marga Pasca Bencana Banjir Bandang 

Selain pengadaan jembatan yang memadai agar akses jadi lebih mudah, warga penyintas juga membutuhkan berbagai bantuan lainnya, mulai dari pelayanan kesehatan, akses air bersih, vitamin, obat-obatan hingga support system.

Seperti dilansir dari laman pu.go.id, berikut beberapa langkah sigap yang dilakukan pasca bencana banjir bandang:

Membersihkan fasilitas kesehatan dari lumpur 

Agar layanan kesehatan kepada warga bisa terus berjalan optimal, Ditjen Bina Marga terus melakukan upaya pembersihan dan pemulihan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya. 

“Rumah sakit menjadi salah satu garda terdepan pelayanan publik. Ditjen Bina Marga terus memastikan RSUD Pidie Jaya, Aceh segera bersih, aman dan bisa berfungsi normal agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu,” ucap Menteri PU, Doddy Hanggodo.

Proses pembersihan fokus pada material lumpur, sedimen dan sampah yang masuk ke area rumah sakit.

Perkuat tebing Sungai Krueng Tiro pasca banjir bandang 

Ditjen Bina Marga melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 menyiapkan rencana untuk menangani Sungai Krueng Tiro yang terdampak bencana di Desa Tiba Mesjid, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

Pemerintah fokus memperkuat tebing sungai untuk mengantisipasi terhadap potensi abrasi dan longsor yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan warga dan juga infrastruktur di sekitarnya.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai dan memastikan warga tidak terisolasi. Ditjen Bina Marga bergerak cepat dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ucap Menteri PU, Doddy Hanggodo.

Perbaikan SPAM Karang Baru untuk penuhi kebutuhan air bersih RSUD Aceh Tamiang 

Pemerintah terus bergerak cepat dalam penanganan pasca bencana, dengan memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang.

Salah satunya dengan penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru yang terdampak bencana. Selain itu juga untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga serta mendukung operasional RSUD Aceh Tamiang di Kuala Simpang.

“Jadi, kita selain urusan jalan dan jembatan yang mulai membaik, fokus berikutnya adalah soal air. Air harus segera, air bersih ya, harus segera tersedia di seluruh masyarakat,” ujar Menteri Doddy.

Percepat penanganan jalan terdampak bencana di Aceh Tamiang 

Langkah penanganan selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Setidaknya ada tiga ruas jalan yang rusak akibat banjir bandang, terdiri dari dua ruas jalan daerah dan satu ruas jalan nasional dengan penanganan fokus pada pembersihan lumpur dan sedimentasi.

Saya minta kita bekerja 24 jam untuk mengejar waktu. Pagi sampai sore mengumpulkan lumpur dari lorong-lorong kanan dan kiri, lalu malam hingga subuh fokus membersihkan area tengah kota, ada shift kerjanya, kata Menteri Doddy.

Penanganan darurat jalan Nasional di Aceh Tamiang telah dilakukan sepanjang kurang lebih 30 kilometer.

Pemulihan akses strategis di wilayah terdampak bencana 

Ditjen Bina Marga terus menggenjot penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. 

Beberapa ruas jalan yang sebelumnya terdampak bencana, saat ini telah kembali berfungsi dan bisa dilewati.

Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh memprioritaskan pembukaan akses jalan nasional sebagai urat nadi mobilitas warga, distribusi logistik hingga pemulihan aktivitas sosial ekonomi setelah bencana.

“Ditjen Bina Marga terus berusaha, agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan juga distribusi logistik, kata Menteri PU, Doddy Hanggodo.

Semoga dengan adanya penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, bisa membantu mengurangi beban saudara kita yang terkena dampak bencana di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, karena dengan adanya jalan ataupun jembatan yang memadai, bisa memudahkan akses logistik dan aktivitas warga lebih optimal.

Yuk sama-sama kita jaga alam agar peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali. 

Baca Juga