Bimo Aria Fundrika | Maria Soemitro
Kementerian Pekerjaan Umum melakukan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana longsor di Batang Anai, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. [Dok. Antara]
Maria Soemitro

“Biar bisa ngaji, mau bulan puasa.” Kurang lebih demikian isi percakapan dua anak perempuan yang sedang membersihkan lantai musala bersama @fachmy90, pengunggah video di Instagram, pada Selasa, 23 Desember 2025.

Maulida dan Yara, nama kedua anak tersebut, merupakan korban banjir yang melanda Sumatra dan Aceh. Tak tampak kesedihan di wajah mereka. Keduanya justru terlihat sumringah saat bekerja sama membersihkan lantai musala yang dipenuhi lumpur.

Upaya itu tentu tidak mudah, terlebih Aceh Tamiang, lokasi musala tersebut, sedang mengalami krisis air bersih. Namun, apa yang dilakukan Maulida dan Yara mencerminkan asa bahwa pascabanjir Sumatra-Aceh, kehidupan akan kembali pulih.

Asa untuk mengaji kembali, asa untuk bersekolah lagi, bertemu teman-teman dan bercanda, serta asa-asa lain yang tetap hidup, meski rumah dan sekolah mereka masih terendam lumpur yang mulai mengering.

Asa serupa pernah dimiliki warga Aceh ketika tsunami melanda pada 26 Desember 2004. Bencana itu merenggut ratusan ribu nyawa dan menghapus kampung-kampung di sepanjang pesisir pantai. Dalam peristiwa tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 166.080 orang meninggal dunia dan 6.245 orang dinyatakan hilang.

Kini, bencana yang berbeda tetapi sama beratnya dialami penduduk Sumatra dan Aceh. Bertepatan dengan satu bulan pascabencana, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/12/2025), Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, melaporkan jumlah korban tewas banjir mencapai 1.135 orang, dengan 173 orang masih dinyatakan hilang.

BNPB juga mencatat sebanyak 157.838 rumah rusak, terdiri atas 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan. Sebanyak 489.864 orang terpaksa mengungsi akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada pengujung November lalu.

Kerusakan turut melanda fasilitas publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tercatat, 1.900 unit fasilitas umum rusak, termasuk 200 fasilitas kesehatan, 875 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 291 gedung perkantoran, dan 734 jembatan.

Angka-angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan lumpuhnya aktivitas warga. Anak-anak tak bisa berangkat sekolah, ibu-ibu tak dapat memasak karena pasar dan warung tutup, sementara para ayah kehilangan pekerjaan. Petani kesulitan menjual hasil ladang, dan pedagang sembako terkendala pasokan barang.

Untuk mempercepat pemulihan, BNPB menetapkan tiga langkah prioritas penanganan banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yaitu pemulihan akses jalur darat, penyaluran dukungan logistik melalui udara, serta pemulihan akses komunikasi dan listrik.

Dari ketiga prioritas tersebut, terlihat bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer, tetapi juga pada pemulihan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

Asa Pemulihan Akses Jalur Darat
Pemulihan akses jalur darat menjadi prioritas karena terbukanya akses membawa dampak besar, baik secara fisik maupun psikologis. Warga yang berhari-hari tinggal di tenda pengungsian rentan mengalami tekanan mental akibat terhentinya aktivitas harian.

Kedatangan personel dan alat berat untuk membuka akses jalan seolah menyalakan pelita asa bahwa kehidupan akan kembali berjalan normal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada 28 Desember 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh memobilisasi 36 unit alat berat dan 66 unit dump truck.

Dengan dukungan peralatan tersebut, pembersihan material banjir dan longsoran, pemulihan akses jalan, serta penanganan fasilitas publik dapat dilakukan lebih cepat. Alat berat seperti ekskavator, dozer, loader, grader, backhoe loader, dan dump truck mempercepat proses pemulihan yang sulit dilakukan secara manual oleh warga.

Untuk mempercepat penanganan, Kementerian PU juga berkolaborasi lintas sektor dengan menggandeng BUMN Karya. Bersama-sama, dilakukan pembersihan longsoran di titik-titik strategis, fasilitas pendidikan, serta fasilitas vital seperti Pengadilan Negeri Aceh Tamiang. Sementara itu, di lokasi yang sulit dijangkau alat berat, dikirim peralatan berukuran lebih kecil dan tenaga padat karya agar proses pemulihan berjalan efektif.

Pengecekan akhir dilakukan oleh tim Bina Marga guna memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan kembali, sehingga masyarakat Sumatra-Aceh dapat beraktivitas seperti sedia kala.

Asa Penyediaan Air Bersih
Bagaimana dengan penyediaan air bersih? Asa yang dilambungkan Maulida, Yara, dan warga Sumatra-Aceh lainnya rupanya mendapat perhatian berbagai pihak, khususnya Kementerian PU yang berupaya memulihkan layanan air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang.

Air bersih merupakan kebutuhan vital, mulai dari minum, memasak, hingga mandi, cuci, kakus (MCK), termasuk untuk membersihkan musala seperti yang dilakukan Maulida dan Yara. Ketersediaan air bersih menjadi penanda kembalinya irama kehidupan warga.

Kementerian PU memulihkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai tulang punggung suplai air bersih bagi wilayah Karang Baru, Kuala Simpang, dan Rantau, termasuk untuk mendukung operasional RSUD Aceh Tamiang.

Dengan pulihnya layanan air bersih, warga terdampak banjir Sumatra-Aceh dapat bernapas lega. Kebutuhan vital mereka kembali terpenuhi. Asa perlahan berubah menjadi kenyataan. Maulida dan Yara, dan anak-anak lainnya, dapat kembali tertawa. Di bulan Ramadan, mereka bisa mengaji di musala seperti biasa.

Orang tua mereka pun tersenyum. Pascabencana, Sumatra perlahan pulih. Ekonomi kembali bergerak, dan kehidupan berangsur berjalan seperti sedia kala.

Baca Juga