Sejak akhir Desember 2025, gelombang protes besar-besaran terus mengguncang berbagai kota di Iran, dipicu awalnya oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan anjloknya nilai mata uang rial yang memicu kemarahan rakyat di jalan-jalan. Aksi demonstrasi yang semula menuntut perbaikan ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas.
Pemerintah merespons aksi ini dengan pemutusan hampir total akses internet dan layanan telekomunikasi sejak 8 Januari 2026. Sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya untuk membatasi koordinasi dan peliputan protes oleh warga dan media.
Dalam beberapa hari terakhir, angka korban jiwa terus bertambah, dengan laporan dari kelompok pemantau independen yang menyebutkan ribuan demonstran tewas dan puluhan ribu lainnya ditangkap di berbagai provinsi Iran.
Tindakan keras aparat keamanan terhadap para pengunjuk rasa memicu reaksi internasional yang kuat. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi, sementara sejumlah negara, termasuk anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengecam keras kekerasan terhadap demonstran serta menyatakan dukungan terhadap hak asasi dan kebebasan berekspresi warga Iran.
Presiden Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa "semua opsi tetap di atas meja" dalam merespons krisis, meskipun beberapa sekutu di kawasan Timur Tengah menekankan pentingnya penyelesaian diplomatik untuk menghindari eskalasi konflik lebih jauh.
Sementara itu, sejumlah keluarga korban di luar negeri secara emosional menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak melupakan tragedi yang menimpa orang-orang yang mereka cintai, terutama di tengah keterbatasan informasi akibat pemutusan internet yang masih berlangsung di banyak wilayah.
Situasi di Iran tetap sangat tegang dan dinamis, dengan kombinasi tekanan domestik dan internasional yang terus berkembang, serta harapan sebagian rakyat yang ingin perubahan signifikan dalam pemerintahan dan kebijakan negara.
Ke depan, masyarakat internasional berharap situasi di Iran dapat mereda melalui dialog damai dan reformasi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah diharapkan membuka ruang kebebasan berekspresi, menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, serta memulihkan akses informasi. Sementara itu, tekanan global diharapkan mampu mendorong penyelesaian krisis tanpa eskalasi konflik yang berpotensi memperburuk kondisi regional dan kemanusiaan.
Baca Juga
-
Ruang Bercakap #22: Naskah Sering Ditolak? Ini Bocoran dari Editor Yoursay
-
Digital Wellness: Efektifkah HP Jadul Kurangi Stres di Era Digital?
-
Bakar-Bakaran Malam Tahun Baru, Tradisi Sederhana yang Selalu Dinanti
-
Pesan untuk Para Ibu di Hari Ibu: Jangan Lupa Mengapresiasi Diri Sendiri
-
Jangan Cuma Rebahan, Coba 5 Kegiatan Ini Bersama Pasangan di Akhir Pekan
Artikel Terkait
-
Iran Hubungi China, Bahas Ancaman Militer AS Pasca Manuver USS Abraham Lincoln
-
AS Dilaporkan Siapkan Serangan Kilat ke Iran, Sikap Trump Tentukan Perang Dunia?
-
AS Kirim USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, Ancam Keamanan Iran?
-
Eskalasi AS-Iran: Ada Operasi Intelijen Israel di Balik Protes Rakyat Iran?
-
Tok! Laras Faizati Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Penghasutan, Tapi Hakim Perintahkan Langsung Bebas
News
-
Mens Rea Pandji Pragiwaksono dan KUHP Baru: Ketika Tawa Lebih Jujur dari Hukum
-
5 Alat Portabel Wajib Punya bagi Anak Kos: Hidup Praktis dan Hemat!
-
Aksesibilitas Bukan Aksesori: Mewujudkan Keamanan bagi Penumpang Rentan di Transportasi Umum
-
Eskalasi AS-Iran: Ada Operasi Intelijen Israel di Balik Protes Rakyat Iran?
-
M7 World Championship, Ajang Pembuktian Tim Terbaik Mobile Legends Dunia