Vatikan Tolak Board of Peace Trump, Paus Pertama AS Soroti Konflik Moral

Paus Leo, pemimpin Vatikan yang menjadi paus pertama berkebangsaan Amerika Serikat sekaligus sering mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump, memilih menolak ajakan untuk bergabung dalam Board of Peace. Keputusan ini menimbulkan sorotan karena memunculkan konflik nilai antara otoritas moral dan kekuasaan politik global.

Vatikan menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Trump dan awalnya diformulasikan untuk mengawasi rencana gencatan senjata serta rekonstruksi Gaza. Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan sekaligus pejabat diplomatik tertinggi yang mengurusi hubungan luar negeri Vatikan, mengatakan penanganan krisis internasional semestinya berada di bawah pengelolaan PBB.

Dilansir dari TRT World, Parolin menyatakan, “Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifatnya yang berbeda dan tidak mencerminkan karakter negara-negara lain. Salah satu kekhawatiran utama kami adalah bahwa dalam tataran internasional, pengelolaan situasi krisis seharusnya berada di bawah PBB. Inilah prinsip yang terus kami tekankan.”

Ia menambahkan bahwa forum tersebut tidak cukup mencerminkan kerja sama internasional yang inklusif dan multilateral. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Vatikan bahwa forum baru itu tidak bisa menggantikan peran PBB dalam mengelola konflik global.

Board of Peace awalnya dibentuk dalam konteks rencana perdamaian Gaza yang berujung pada gencatan senjata rapuh pada Oktober 2025. Trump kemudian mengusulkan perluasan mandat forum ini untuk menangani konflik internasional lain di luar Gaza, termasuk urusan global yang lebih kompleks. Forum ini dijadwalkan mengadakan pertemuan pertamanya di Washington, Amerika Serikat, pekan ini.

Meski undangan sudah disampaikan kepada Vatikan dan Paus Leo, keputusan Vatikan melalui Parolin menunjukkan perbedaan prinsip antara kekuasaan politik dan otoritas moral. Parolin menegaskan bahwa forum tersebut lebih menekankan dominasi negara-negara kuat daripada inklusivitas yang diperlukan untuk legitimasi global.

Selain Vatikan, beberapa negara lain juga memilih tidak bergabung secara penuh dengan Board of Peace.

Dikutip dari TRT World, Presiden Claudia Sheinbaum dari Meksiko menyatakan, “Mengakui Palestina sebagai sebuah negara berarti penting bahwa Israel dan Palestina sama-sama ikut berpartisipasi. Forum ini tidak dirancang seperti itu.” 

Ia menambahkan bahwa Meksiko hanya mengirimkan duta besar mereka ke PBB sebagai pengamat, bukan sebagai anggota penuh.

Keputusan Vatikan menegaskan posisi moralnya dalam diplomasi global. Forum yang tampak elitis dan didominasi negara besar seperti Board of Peace dinilai tidak cukup inklusif untuk menangani krisis internasional secara adil. Parolin menekankan bahwa forum semacam ini lebih menekankan kekuasaan politik daripada legitimasi moral, sehingga Vatikan memilih untuk tidak terlibat.

Langkah ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain yang berencana mengikuti forum tersebut. Dengan menolak, Vatikan menekankan pentingnya mekanisme multilateral yang transparan dan adil, di mana semua pihak yang terdampak memiliki suara. Pilihan ini sekaligus menegaskan posisi Gereja Katolik dalam mengutamakan etika moral dalam pengambilan keputusan global.