Krisis Sampah Perkotaan, Mengapa Perempuan Jadi yang Paling Terdampak?

Krisis pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang kian kritis dan sistem daur ulang kota yang compang-camping, beban terberat penanganan sampah justru jatuh ke pundak perempuan akar rumput. 

Fenomena ini terungkap dalam riset ilmiah terbaru bertajuk "Gendered community-based waste management and the feminization of environmental responsibility in Greater Jakarta, Indonesia" yang diterbitkan di jurnal Gender, Technology and Development.

Studi yang dilakukan oleh Diana Teresa Pakasi bersama tim peneliti ini menyoroti bagaimana ketergantungan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah perkotaan sangat bertumpu pada kerja-kerja informal yang dimotori oleh kaum perempuan.

Menurut para peneliti, beban lingkungan tidak terdistribusi secara adil. Praktik pengelolaan sampah yang berbasis komunitas kerap mengalami "feminisasi", di mana tanggung jawab moral dan fisik untuk memilah, mengelola, hingga menjaga kebersihan lingkungan domestik maupun komunal dilimpahkan secara otomatis kepada perempuan tanpa dukungan perlindungan sosial yang memadai.

"Agar praktik pengelolaan sampah benar-benar berkelanjutan, sistem yang dirancang harus melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara di tingkat komunitas, serta mengatasi berbagai bentuk ketimpangan gender dan dampak kesehatan yang dialami perempuan," tulis para peneliti dalam studi tersebut.

Beban Ganda dan Risiko Kesehatan

Di lapangan, perempuan akar rumput di kawasan perkotaan padat penduduk sering kali menjadi motor penggerak bank sampah, pengelola kompos mandiri, hingga pengawas kebersihan lingkungan RT/RW. Namun, kerja keras kolektif ini sering kali diabaikan dalam kerangka kebijakan makro perkotaan.

Bukan hanya menanggung beban kerja tambahan di tengah urusan domestik, perempuan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah komunitas juga menghadapi risiko kesehatan fisik yang nyata. Paparan terhadap sampah plastik tanpa pelindung yang memadai serta polusi dari pembakaran sampah terbuka menjadi ancaman harian yang luput dari perhatian pemangku kebijakan.

Para pengamat lingkungan menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus membebankan penyelesaian krisis sampah perkotaan kepada kesadaran moral masyarakat, apalagi mengandalkan ketangguhan kaum perempuan secara eksploitatif. Negara harus hadir memperkuat infrastruktur hilir hingga hulu secara sistemik, bukan sekadar memindahkan masalah ke tangan warga.

Dengan volume sampah perkotaan yang terus melonjak setiap tahunnya, reformasi kebijakan tata kelola sampah yang berperspektif keadilan gender dan kesehatan publik mendesak untuk segera diwujudkan demi masa depan lingkungan urban yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Inesia Dian