Sekar Anindyah Lamase | Fairus Farizki
Peserta Aksi Kamisan Yogyakarta membentangkan spanduk tuntutan saat menggelar edisi khusus bertajuk “Menolak Lupa Tragedi Semanggi I” di kawasan Tugu Golong Gilig, Yogyakarta, Kamis (12/11/2026). (YourSay/Fairus Farizki)
Fairus Farizki

Aksi Kamisan Yogyakarta menggelar edisi khusus bertajuk “Menolak Lupa Tragedi Semanggi I” di Tugu Golong Gilig, Yogyakarta, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut menjadi ruang untuk mengenang korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus menyuarakan persoalan kebebasan sipil yang dinilai masih berlangsung hingga hari ini. Kegiatan diisi orasi, pembacaan puisi, kesaksian, dan ajakan menjaga solidaritas dari berbagai latar belakang.

Kegiatan ini dilaksanakan menjelang sore dengan membawa poster berisi pesan tentang pelanggaran HAM dan ketimpangan sosial. Sekitar pukul 17.00 WIB, poster-poster dibentangkan. Peserta kemudian berdiri menyuarakan tuntutan sebelum berkumpul membentuk lingkaran untuk mengikuti mimbar bebas.

Dalam pembukaan aksi, moderator Agus mengingatkan bahwa perjuangan reformasi belum selesai. Ia menyinggung tindakan kekerasan negara dan kecenderungan pihak yang menyampaikan kritik dicap sebagai perusuh. Agus juga menghubungkan peringatan Semanggi I dengan penangkapan peserta demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).

“Pada tanggal 10 November kemarin, banyak kawan-kawan kita yang ditangkap, dipukuli, bahkan preman-preman diturunkan,” ujar Agus dalam pemaparannya. Ia menyebut sejumlah peserta aksi masih ditahan di Polda DIY.

Seorang peserta yang mengaku terlibat dalam aksi 10 November turut menyampaikan pengalamannya. Ia mengatakan dirinya menjadi salah satu orator yang kemudian dicari aparat. Menurut dia, pengalaman tersebut tidak seharusnya membuat masyarakat berhenti menyampaikan kritik.

“Apakah karena kita diancam dan diincar oleh aparat, lantas kita harus bungkam dan takut? Tidak, kawan-kawan! Kita harus tetap berani bersuara dan menjadi pelopor perubahan demi negeri yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam sesi lain, Nima seorang orator perempuan mengangkat kisah Ita Martadinata, anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang disebut berupaya mengungkap kekerasan terhadap perempuan pada kerusuhan Mei 1998. Ia mengatakan Ita bersama ibunya dan empat penyintas lain berencana memberikan kesaksian di hadapan Kongres Amerika Serikat.

“Pada tanggal 9 Oktober 1998, Ita dibunuh secara sangat kejam dan tidak mendapatkan keadilan sampai saya berorasi di sini,” katanya. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pengingat atas ancaman yang dihadapi orang-orang yang berupaya mengungkap kekerasan pada masa itu.

Mimbar bebas itu juga menyinggung persoalan perburuhan. Nima kemudian mengkritik penggunaan nama Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh, sementara menurutnya persoalan upah di Yogyakarta masih belum terselesaikan. Ia kemudian membacakan puisi “Dongeng Marsinah” karya Sapardi Djoko Damono.

“Negara hanya memanfaatkan nama Marsinah untuk meredam suara kita yang bersuara keras menuntut hak upah buruh. Pada kenyataannya, upah di Yogyakarta masih sangat rendah dan stagnan, sementara harga bahan-bahan pokok terus melambung tinggi,” ujarnya.

Peserta asal Aceh yang bernama Rengga turut menyampaikan pengalaman keluarganya terkait konflik bersenjata dan situasi di daerah tersebut. Ia juga menyinggung persoalan kebebasan berekspresi serta proses hukum yang menurutnya dihadapi seorang aktivis bernama Bub Muhammad Berjanji Samitra.

“Kawan saya di Aceh, Bub Muhammad Berjanji Samitra (Bub), ditangkap dan dipenjara hanya karena bersuara di media sosial mengenai hak simbol keistimewaan Aceh. Hari ini, 12 November 2026 pukul 09.00 WIB, ia baru saja menjalani sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan,” katanya.

Rengga juga mengajak peserta aksi menyuarakan solidaritas bagi masyarakat Aceh dan mendesak pembebasan tahanan politik. Ia menutup orasinya dengan seruan, “Bebaskan, lepaskan semua tahanan politik!”

Menjelang akhir kegiatan, Agus mengajak peserta menjaga solidaritas lintas daerah dan mempertahankan ruang bagi kebebasan berpendapat. Ia menegaskan bahwa ruang aksi tersebut lahir dari perjuangan masyarakat.

“Kebebasan berpendapat dan Panggung Aksi Kamisan ini berdiri bukan karena belas kasihan penguasa. Kebebasan ini kita rebut dan kita pertahankan melalui perjuangan rakyat sendiri,” tutupnya.