Bimo Aria Fundrika
Gedung PBB di New York, Amerika Serikat. [Shutterstock]

PBB mendesak negara-negara segera menyerahkan rencana iklim nasional terbaru atau Nationally Determined Contributions (NDC) yang seharusnya sudah dikumpulkan sejak Februari 2025.

Dokumen itu wajib berisi strategi masing-masing negara dalam memangkas emisi hingga 2035 sesuai mandat Perjanjian Paris.

Kepala Iklim PBB Simon Stiell, dalam surat kepada hampir 200 negara, menegaskan agar penyampaian dokumen dilakukan “sesegera mungkin.”

Ia mengingatkan, NDC bukan sekadar laporan administratif, melainkan pendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sekaligus fondasi utama menghadapi krisis iklim.

Namun hingga enam bulan lewat dari tenggat, hampir semua negara belum menyerahkan rencana terbaru mereka. Bahkan Uni Eropa pun masih menunda, menunggu kesepakatan soal target iklim 2040 yang kini diperdebatkan di internal blok.

Beberapa negara anggota, termasuk Prancis dan Polandia, malah mendesak penundaan pengesahan target itu, yang bisa memperlambat proses lebih jauh.

Anak belajar tentang krisis iklim (Photo by Photo By: Kaboompics/Pexels)

PBB menekankan pentingnya semua NDC masuk sebelum akhir September agar bisa dievaluasi menjelang KTT Iklim COP30 di Brasil, November mendatang. Rencana yang terlambat akan luput dari laporan peninjauan resmi yang disebut “Pembaruan Penting.”

Stiell juga memuji negara yang sudah menyetor dokumen, menyebut rencana iklim yang ambisius akan menempatkan mereka di garis depan dalam merebut peluang dari booming energi bersih.

Ia menegaskan, Sidang Umum PBB pada 24 September di New York akan menjadi momen strategis bagi para pemimpin dunia untuk mengumumkan arah kebijakan iklim mereka.

Penulis: Muhammad Ryan Sabiti