Hukum sering terkait dengan aspek kepemimpinan, pengambilan kebijakan, dan hubungan internasional. Hukum di Indonesia juga bisa berkaitan dengan bagaimana negara menjalankan kepemimpinan global dalam hal penegakan hukum internasional, hak asasi manusia, dan perjanjian antarnegara.
Sepuluh tahun sudah Joko Widodo memimpin Indonesia dengan segala kebijakan yang telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Namun, ada satu aspek yang terus menjadi sorotan masyarakat yaitu hukum yang seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Dalam UUD 1945, Pasal 28 ayat 1 sudah ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di depan hukum. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa hukum sering kali lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.
Fenomena ini mencerminkan betapa sistem hukum kita, yang seharusnya berfungsi sebagai pilar keadilan, kerap kali lumpuh di hadapan kekuatan ekonomi dan status sosial.
Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Dalam perjalanan satu dekade pemerintahan Jokowi, kita sering menyaksikan ketidakadilan hukum yang tidak memihak pada rakyat kecil. Hal ini telah menjadi masalah mendasar yang harus diperbaiki dalam era kepemimpinan yang akan datang.
Mengutip dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu respons terhadap situasi ini. Dalam pengadilan tersebut, rezim Jokowi dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak konstitusi rakyat.
Kasus-kasus yang diangkat meliputi perampasan lahan, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Banyak tindakan represif dari pemerintah terhadap masyarakat sipil, termasuk kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak mereka.
Contoh permasalahan lainnya adalah terkait reforma agraria yang dijanjikan Jokowi, di akhir masa jabatannya sebagai presiden banyak menuai kritik.
Meskipun ada upaya untuk menerbitkan sertifikat tanah, hal ini tidak menyentuh akar masalah ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecil dan pemilik modal.
Konflik agraria terus terjadi tanpa penyelesaian yang memadai, mengakibatkan banyak petani kehilangan tanah mereka. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lebih menguntungkan investor daripada rakyat kecil, memperparah ketidakadilan sosial
Satu dekade pemerintahan Jokowi banyak dipenuhi dengan sorotan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi negara. Contoh di atas hanyalah sebagian kecilnya saja.
Rakyat sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak, sementara para pelaku kejahatan kerah putih justru bebas berkeliaran. Kondisi ini memicu frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum di negara ini.
Harapan Penegakan Hukum di Era Kepemimpinan Prabowo
Sebentar lagi, Indonesia akan memasuki era baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam transisi ini, ada harapan besar dari rakyat bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa perubahan yang signifikan dalam sistem hukum kita.
Harapan ini bukan sekadar retorika, melainkan tuntutan yang nyata dari masyarakat yang sudah lelah dengan ketidakadilan hukum yang merajalela.
Prabowo diharapkan mampu mereformasi sistem hukum sehingga lebih adil dan transparan. Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum agar mereka tidak lagi tunduk pada kekuasaan politik dan ekonomi.
Hukum harus ditegakkan secara merata, tanpa pandang bulu, baik kepada mereka yang berada di bawah maupun yang di atas. Hukum adalah pilar utama keadilan dalam sebuah negara. Ketika hukum tidak berfungsi dengan baik, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan stabilitas sosial dapat terganggu.
Selama sepuluh tahun terakhir, kita telah melihat berbagai upaya perbaikan di sektor hukum, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi.Di era kepemimpinan Prabowo yang akan datang, besar harapan bahwa sistem hukum Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan.
Bukan hanya demi tegaknya keadilan, tetapi juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan hukum terus menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat kecil. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli siapa yang berhadapan dengan hukum, kaya atau miskin, kuat atau lemah.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
