Ada sebuah momen yang terasa ganjil, bahkan hampir tidak masuk akal, dalam jalannya persidangan Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor belakangan ini.
Perhatian publik tidak lagi terpaku pada perdebatan pasal atau rincian angka dalam dakwaan, melainkan pada sebuah adegan saat terdakwa hendak memberikan pernyataan di depan kamera wartawan, namun ia justru ditarik paksa oleh petugas. Kejadian itu seolah mengirimkan pesan bahwa memberikan penjelasan kepada publik adalah tindakan terlarang yang harus segera dibungkam.
Sobat Yoursay, sejak kapan hak seseorang untuk memberikan klarifikasi dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara?
Bayangkan seseorang yang dituduh dalam kasus korupsi raksasa yang sudah menjadi konsumsi publik; ia memiliki kepentingan sah untuk menyodorkan versinya kepada masyarakat. Namun, realitanya justru ironis. Keinginan untuk berbicara kepada media diperlakukan seperti potensi kerusuhan yang harus segera diamankan. Bukankah itu sebenarnya hak paling dasar sebagai warga negara?
Wajar jika kuasa hukum Nadiem meradang melihat kliennya diperlakukan demikian oleh jaksa. Tindakan menarik paksa terdakwa dari jurnalis meninggalkan kesan yang sangat kuat bahwa ada suara yang sengaja ingin dikendalikan, atau mungkin, dibungkam atas nama ketertiban. Namun, ketertiban ini untuk kepentingan siapa?
Ketika aparat negara bersikap terlalu reaktif terhadap narasi yang berada di luar kendali mereka, fungsi hukum mulai bergeser. Hukum tidak lagi menjadi alat pencari keadilan, melainkan alat kontrol.
Tampaknya, negara sedang merasa gelisah, bukan karena adanya pelanggaran hukum, melainkan karena mereka mulai kehilangan kendali atas alur cerita di mata publik. Dalam sebuah sistem demokrasi, kegelisahan aparat terhadap suara warga adalah sinyal bahaya.
Ironinya, di tengah seruan pemerintah tentang keterbukaan dan akuntabilitas, praktik di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Kita diminta percaya pada proses hukum, namun kepercayaan tidak lahir dari kesunyian yang dipaksakan. Kepercayaan lahir dari dialog dan keberanian untuk mendengar versi yang berbeda dari narasi resmi pemerintah.
Jika seorang terdakwa kelas atas saja dibatasi ruang bicaranya, pesan apa yang ingin disampaikan negara kepada rakyat kecil?
Sobat Yoursay, kita harus bisa membedakan mana tindakan yang mengganggu proses hukum dan mana yang merupakan hak pembelaan diri. Yang pertama memang harus dicegah, tapi yang kedua adalah hak mutlak.
Ketika keduanya dicampuradukkan, yang tersisa bukannya kepastian hukum, melainkan rasa takut. Takut bahwa kejujuran akan dicap sebagai perlawanan, dan takut bahwa klarifikasi akan dianggap sebagai pembangkangan.
Situasi ini mencerminkan watak aparat kita yang tampaknya masih alergi terhadap kritik dan klarifikasi.
Padahal, negara yang benar-benar kuat tidak akan pernah merasa terancam hanya karena warganya berbicara. Negara yang hebat justru memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan setiap suara terdengar, termasuk suara dari seorang terdakwa.
Lebih jauh, tindakan aparat ini mengusik nurani kita tentang relasi kuasa di ruang sidang. Mengapa jaksa, sebagai representasi negara, terlihat begitu dominan dan berkuasa, sementara terdakwa seolah harus selalu berada di posisi terpojok, bahkan saat sudah berada di luar ruang sidang?
Di titik ini, hukum tidak lagi terasa netral; ia terasa berat sebelah.
Perlu ditekankan, sobat Yoursay, kita tidak sedang membela sosok individunya. Kita sedang menguji sebuah prinsip, apakah negara masih menyediakan ruang aman bagi warganya untuk membela diri?
Jika hari ini seorang mantan menteri diperlakukan sedemikian rupa, bayangkan apa yang bisa terjadi pada warga biasa yang tak punya sorotan kamera.
Lalu, jika membela diri saja sudah dicurigai, di mana lagi ruang aman bagi kita untuk bersuara? Jika negara begitu alergi terhadap klarifikasi, masihkah kita bisa berharap pada keadilan yang transparan?
