Bagi Generasi Sandwich Seperti Saya, Menjajal LPDP Artinya Mempertaruhkan Hidup Keluarga

Saya selalu kesulitan menjawab pertanyaan istri saya setiap kali ia bertanya, “Kamu tidak mau lanjut kuliah lagi?”

Masalahnya, jawabannya tidak pernah sesederhana mau atau tidak. Pertanyaan itu hampir selalu bergeser menjadi: bagaimana setelahnya?

Melanjutkan studi di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti terasa seperti berjudi, dan yang menjadi taruhannya bukan hanya karier saya, melainkan kehidupan keluarga yang bergantung pada saya. Saat ini hanya saya yang memiliki pemasukan rutin. Kami sedang menunggu kelahiran anak pertama. Pada saat yang sama, saya tetap harus mengirim uang bulanan untuk ibu saya.

Sejak ayah meninggal ketika saya masih SMA, ibu berjuang seorang diri membesarkan kami. Sebagai anak pertama, saya belajar lebih cepat tentang arti tanggung jawab. Bukan hanya tentang cita-cita, tetapi tentang memastikan dapur tetap mengepul dan kebutuhan keluarga terpenuhi. Sejak saat itu, bekerja bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang tak pernah benar-benar berhenti.

Dalam situasi seperti itu, keputusan untuk kuliah bukan sekadar keputusan akademik. Ia adalah keputusan finansial. Bahkan lebih jauh dari itu, keputusan moral, karena konsekuensinya tidak hanya saya tanggung sendiri.

Dalam situasi seperti itu, keputusan untuk kuliah bukan sekadar keputusan akademik. Ia adalah keputusan finansial. Bahkan keputusan moral.

Pantaskah saya mengejar mimpi sekolah lagi ketika kebutuhan orang-orang terdekat masih bertumpu pada kestabilan saya? Apakah adil jika saya memindahkan risiko dari pundak saya ke pundak istri saya, yang sedang mengandung, demi sebuah kemungkinan masa depan yang bahkan belum tentu?

Keputusan itu menjadi moral karena konsekuensinya tidak berhenti di saya. Jika saya salah hitung, yang gagal bukan cuma rencana studi atau beasiswa yang tak kunjung datang, melainkan ritme hidup orang-orang yang mempercayakan rasa aman mereka pada penghasilan saya. Ada dapur yang harus tetap menyala. Ada biaya persalinan yang tak bisa ditunda. Ada ibu yang menunggu kiriman dengan keyakinan bahwa anaknya masih mampu menopang.

Dalam banyak cerita motivasi, risiko terdengar heroik, seolah keberanian selalu berujung kemenangan. Dalam kehidupan nyata, risiko sering kali berarti mengurangi belanja dapur, menunda kebutuhan kesehatan, atau menguatkan diri ketika saldo tabungan makin tipis dan pengeluaran tak pernah benar-benar kompromi.

Jadi kalau pertanyaan itu boleh sedikit saya jawab: bukan karena saya tidak ingin melanjutkan studi. Justru sebaliknya, saya sangat menginginkannya. Keinginan itu nyata, bahkan mungkin lebih besar dari yang terlihat. Namun saya juga menyadari bahwa keinginan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu berdampingan dengan tanggung jawab.

Tanggung Jawab yang Tidak Bisa Ditunda

Sebagai generasi sandwich, penghasilan saya bukan sekadar sarana pengembangan diri. Ia adalah penopang rumah tangga. Ia memastikan dapur tetap menyala dan stabilitas keluarga tidak terguncang hanya karena saya memutuskan menunda penghasilan selama dua tahun demi sebuah gelar.

Betul, ada beasiswa seperti LPDP. Di atas kertas, istilah full funded terdengar menenangkan, seolah seluruh risiko sudah diambil alih negara.

Padahal sebelum mencapai status awardee, ada fase yang jarang dibicarakan.

Tes TOEFL dengan biaya jutaan rupiah, dan jika skor belum memenuhi syarat, harus diulang. Graduate Record Examination (GRE) dengan biaya serupa. Biaya pendaftaran kampus, penerjemahan dokumen, legalisasi, medical check-up, hingga pengurusan visa. Sebagian komponen memang dapat diganti, tetapi melalui sistem reimbursement: bayar terlebih dahulu, lalu menunggu pencairan.

Bagi mereka yang memiliki tabungan memadai, skema ini mungkin hanya persoalan jeda waktu. Namun bagi sebagian lainnya, termasuk saya, dana yang dikeluarkan bukan sekadar angka administratif. Ia setara dengan kebutuhan rumah tangga selama sebulan, cicilan, atau dana darurat yang sebenarnya sudah terlalu sering terpakai untuk hal-hal yang tak bisa ditunda.

LPDP juga membatasi penerima beasiswa untuk tidak bekerja penuh waktu selama masa studi, kecuali dalam batas tertentu seperti asisten pengajar atau peneliti. Secara akademik, kebijakan ini rasional: penerima beasiswa diharapkan fokus belajar.

Akan tetapi bagi saya, berhenti bekerja bukan hanya soal fokus. Itu berarti mempertanyakan siapa yang akan menggantikan peran saya dalam menopang keluarga, siapa yang akan tetap mengirim uang untuk ibu saya, siapa yang memastikan kebutuhan istri dan anak saya terpenuhi ketika biaya hidup tak pernah benar-benar berhenti berjalan.

LPDP memang menyediakan living allowance, termasuk tambahan bagi keluarga maksimal dua orang. Secara regulasi, skemanya terlihat akomodatif.

Namun angka di atas kertas tidak selalu menjawab seluruh realitas di lapangan. Kebutuhan riil sering kali tidak patuh pada simulasi anggaran. Harga sewa, biaya kesehatan, fluktuasi kurs, semuanya bergerak tanpa menunggu idealisme.

Setelah lulus pun tidak ada jaminan pekerjaan. Penyerapan alumni bergantung pada ekosistem industri dan kebijakan yang lebih luas. Artinya, ada fase transisi yang sarat ketidakpastian, fase di mana gelar sudah di tangan, tetapi pemasukan belum tentu.

Full funded, mungkin.

Tetapi keberanian untuk mengambilnya tetap harus dibiayai sendiri.

Privilege, Akses, dan Titik Mulai yang Berbeda

Saya mungkin lebih beruntung karena tinggal di Jakarta, kota dengan akses informasi, fasilitas tes bahasa, dan jaringan akademik yang relatif tersedia. Dengan semua privilese itu saja, keputusan ini sudah terasa berat. Bagaimana dengan mereka yang berasal dari daerah?

Modal yang saya maksud bukan semata soal uang, melainkan infrastruktur dan fasilitas. Di banyak wilayah, akses terhadap kursus bahasa asing berkualitas terbatas. Bimbingan persiapan seleksi hampir tidak ada. Informasi mengenai universitas luar negeri tidak selalu mudah dijangkau. Untuk mengikuti tes bahasa internasional, sebagian calon pelamar harus pergi ke kota besar, menambah biaya transportasi dan akomodasi. Legalisasi dokumen atau medical check-up tertentu pun hanya tersedia di fasilitas kesehatan tertentu.

Artinya, sebelum berbicara tentang kompetisi global, sebagian peserta sudah harus menaklukkan jarak dan biaya yang tidak kecil.

Memang tersedia jalur afirmasi dan reguler, dirancang untuk mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Seleksi dilakukan berbasis merit, mempertimbangkan kompetensi akademik, komitmen kebangsaan, serta rencana kontribusi.

Namun pertanyaan mendasarnya tetap ada: apakah meritokrasi benar-benar netral terhadap kondisi sosial?

Kemampuan bahasa asing, pengalaman organisasi internasional, akses publikasi, hingga kepercayaan diri dalam wawancara lebih mudah diperoleh oleh mereka yang sejak awal berada dalam lingkungan pendidikan yang mapan. Yang dipertandingkan akhirnya bukan hanya kecerdasan atau kerja keras, melainkan akumulasi akses dan privilese sejak garis mula.

Hal yang mestinya kita akui bersama: titik start setiap orang tidak pernah benar-benar sama.

Tidak Semua Orang Punya Kemewahan untuk Gagal 

Di titik ini, pertanyaan istri saya kembali terdengar berbeda. Apakah saya tidak mau lanjut kuliah? Ataukah saya sedang menimbang risiko yang dampaknya tidak hanya saya tanggung sendiri?

Kita sering mendengar kalimat, “Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya.” Kalimat itu memang terdengar menenangkan, selama kita punya jaring pengaman yang cukup kuat saat gagal.

Bagi mereka yang tidak memilikinya, kegagalan bukan sekadar jeda untuk bangkit. Ia bisa berarti hidup yang porak-poranda: tabungan habis, utang bertambah, relasi menegang, dan rasa percaya diri yang runtuh lebih cepat daripada rencana yang disusun bertahun-tahun.

Tidak semua orang punya kemewahan untuk gagal dengan elegan. Ada yang berkorban waktu. Ada yang berkorban kenyamanan.
Ada pula yang mempertaruhkan stabilitas ekonomi keluarganya. Dalam banyak narasi publik, keberanian selalu dirayakan. Yang jarang dibicarakan adalah siapa yang membayar ongkos ketika keberanian itu tidak berbuah hasil.

Jika pendidikan ingin sungguh-sungguh menjadi tangga mobilitas sosial, mungkin pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang berhasil naik.

Melainkan berapa banyak yang bahkan tidak pernah menapakkan kaki di anak tangga pertama, karena ongkos untuk sekadar mencoba saja sudah terasa seperti taruhan yang terlalu besar.

Masalahnya mungkin bukan saya kurang berani. Mungkin sistem ini memang mensyaratkan rasa aman terlebih dahulu, sebelum seseorang diizinkan untuk bermimpi.