Jangan Paksa Kreativitas Tunduk pada Logika Birokrasi

Sama sekali tak ada unsur sentimen ataupun dendam pribadi kepada para pihak yang mengadili videografer Amsal Sitepu. Namun, saya belum puas dengan tulisan saya sebelumnya. Maka, izinkan saya kali ini menuangkan kegelisahan sebagai buncahan uneg-uneg lanjutan.

Saya melihat kasus yang menimpa Amsal Sitepu terasa seperti alarm keras, bukan hanya bagi pelaku kreatif, tetapi juga bagi cara kita memandang nilai sebuah karya.

Seorang videografer profesional justru tersandung masalah hukum hanya karena selisih angka dalam proposal dan hasil audit.

Lebih ironis lagi, unsur paling penting dalam karyanya—ide, konsep kreatif, hingga proses editing—dinilai seolah tidak memiliki harga.

Di titik ini, saya merasa ada sesuatu yang keliru, bukan pada karyanya, tetapi pada cara sistem menilainya.

Kita terlalu lama terbiasa mengukur segalanya dengan logika yang sama. Berapa biaya bahan, berapa ongkos tenaga kerja, lalu dijumlahkan. Pola pikir ini mungkin cocok untuk menghitung harga kursi atau bangunan, tetapi menjadi sangat problematis ketika diterapkan pada karya kreatif.

Sebab, karya kreatif tidak pernah lahir dari sekadar hitung-hitungan teknis. Tetapi, ia lahir dari ide, pengalaman, rasa, dan perspektif; hal-hal yang tidak bisa ditimbang dengan angka.

Sebuah video, misalnya, bukan hanya soal durasi rekaman atau jumlah kamera yang digunakan. Ia adalah hasil dari proses panjang. Mulai riset cerita, pengolahan visual, kepekaan terhadap budaya lokal, hingga kemampuan merangkai narasi yang menyentuh.

Semua itu membentuk nilai yang bersifat simbolis dan autentik, nilai yang justru menjadi inti dari ekonomi kreatif itu sendiri.

Ketika aspek-aspek ini diabaikan, lalu dinilai nol rupiah, di situlah terjadi kesalahan besar. Kita sedang memaksa sesuatu yang tak berwujud untuk tunduk pada standar benda fisik. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi juga kegagalan memahami esensi kreativitas.

Lebih jauh lagi, kasus seperti ini membuka masalah lain, yaitu ketimpangan pemahaman antara kreator dan pihak yang menilai. Dalam banyak situasi, klien, termasuk institusi, tidak selalu memiliki kapasitas untuk menilai kualitas karya kreatif secara mendalam. Mereka mempercayakan itu pada profesional.

Namun, ketika proses audit dilakukan dengan pendekatan yang kaku, kepercayaan itu runtuh, digantikan oleh kecurigaan.

Akibatnya, yang muncul bukan hanya konflik, tetapi juga ketakutan. Para pelaku kreatif bisa mulai ragu menetapkan harga, takut dianggap tidak wajar, bahkan berisiko dikriminalisasi.

Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden berbahaya, membuat orang enggan berinovasi, memilih bermain aman, atau bahkan meninggalkan pekerjaan ini sepenuhnya.

Menurut saya, ini saatnya kita mengubah cara pandang. Dunia kreatif tidak bisa terus-menerus dipaksa mengikuti pola birokrasi yang dirancang untuk hal-hal yang seragam dan terukur.

Kita butuh pendekatan baru yang lebih fleksibel, lebih kontekstual, dan yang terpenting, lebih menghargai nilai intelektual.

Penilaian terhadap karya kreatif seharusnya tidak hanya berfokus pada harga terendah, tetapi juga kualitas, orisinalitas, dan dampak yang dihasilkan.

Selain itu, perlu ada pemahaman yang lebih dalam dari aparat dan auditor tentang bagaimana industri kreatif ini bekerja. Tanpa itu, niat baik untuk melakukan pengawasan justru bisa berubah menjadi bentuk ketidakadilan.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi pelaku kreatif juga menjadi hal yang mendesak. Selama sebuah karya dibuat dan disepakati dengan iktikad baik, seharusnya tidak ada ruang untuk kriminalisasi hanya karena perbedaan tafsir nilai.

Dan kita dihadapkan pada pilihan: apakah kita ingin membangun ekosistem kreatif yang hidup dan berani bereksperimen, atau justru menciptakan ruang yang penuh batasan dan ketakutan?

Karena jika imajinasi terus diukur dengan mistar yang salah, bukan hanya kreator yang dirugikan, tetapi juga masa depan kreativitas itu sendiri.