Guru Dituntut Mengurus Segalanya, Kapan Bisa Fokus Mengajar?

Menjadi guru hari ini tampaknya bukan lagi sekadar mengajar, menyusun materi, memeriksa tugas, dan mendampingi perkembangan peserta didik. Guru juga harus mengikuti pelatihan, menyelesaikan administrasi yang seolah tak berujung, mengurus berbagai program sekolah, hingga menghadapi tuntutan capaian akademik yang terus berubah. Di sejumlah sekolah, tanggung jawab terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun menambah pekerjaan yang harus dikoordinasikan. Belum lagi urusan literasi, numerasi, asesmen, perilaku murid, dan komunikasi dengan wali murid.

Di tengah semua itu, guru tetap dituntut menghasilkan peserta didik yang unggul. Pertanyaannya, jika begitu banyak energi terserap untuk pekerjaan di luar pembelajaran, kapan guru memiliki waktu yang cukup untuk benar-benar mengajar?

Persoalan ini bukan berarti guru menolak perubahan atau enggan meningkatkan kompetensi. Pelatihan, evaluasi, dan administrasi tetap diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan. Namun, masalah muncul ketika setiap kebijakan baru diterjemahkan menjadi tugas tambahan tanpa evaluasi terhadap beban kerja yang sudah ada. Guru atau petugas administrasi serba bisa?

Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan tenaga pendidik ialah menumpuknya kewajiban administratif. Guru harus mengisi berbagai platform, menyusun laporan, menyiapkan dokumen evaluasi, serta memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Tidak sedikit pekerjaan yang sebenarnya bertujuan mendukung pembelajaran justru menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan materi dan mendampingi murid.

Pelatihan juga dapat kehilangan manfaat apabila hanya menjadi kewajiban formal yang harus dibuktikan dengan sertifikat atau laporan keikutsertaan. Pelatihan yang baik seharusnya membantu guru memecahkan masalah nyata di kelas, bukan menambah daftar tugas tanpa memberikan ruang untuk menerapkan pengetahuan baru.

Situasi serupa dapat muncul ketika guru harus menjalankan tanggung jawab tambahan terkait MBG, pengelolaan data, atau program sekolah lainnya. Program pemerintah tentu dapat melibatkan sekolah, tetapi pembagian tugas harus jelas. Tidak semua urusan operasional semestinya otomatis dialihkan kepada guru hanya karena sekolah menjadi tempat pelaksanaannya.

Jika setiap program baru menambah pekerjaan tanpa mengurangi tugas lama, beban guru akan terus menumpuk. Akibatnya, yang diukur bukan lagi semata-mata kualitas pembelajaran, melainkan kemampuan guru bertahan menghadapi birokrasi.

Tuntutan terhadap hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), penguatan literasi dan numerasi, serta berbagai indikator capaian pendidikan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Asesmen dapat membantu memetakan kemampuan siswa dan menemukan kesenjangan pembelajaran. Namun, hasilnya tidak seharusnya diperlakukan sebagai tanggung jawab guru seorang diri.

Kemampuan siswa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi keluarga, akses terhadap bahan bacaan, lingkungan sosial, kualitas fasilitas sekolah, hingga kesempatan belajar di luar kelas. Menuntut peningkatan nilai tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut berisiko menjadikan guru sasaran utama ketika capaian tidak sesuai harapan.

Evaluasi semestinya menjadi alat untuk memperbaiki pembelajaran, bukan sekadar mekanisme mencari pihak yang harus disalahkan. Jika hasil asesmen rendah, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apa yang dilakukan guru, tetapi juga dukungan apa yang tersedia dan hambatan apa yang belum diselesaikan.

Di sisi lain, persoalan adab, etika, dan perilaku murid juga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan karakter, tetapi pembentukan perilaku membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial. Hubungan dengan wali murid pun perlu dibangun melalui komunikasi yang saling menghormati, bukan dengan menempatkan guru sebagai pihak yang selalu harus mengalah.

Kesejahteraan guru bukan sekadar janji tambahan penghasilan. Di tengah tuntutan tersebut, persoalan kesejahteraan tetap menjadi perhatian. Tambahan penghasilan dan tunjangan memang dapat membantu, tetapi akses terhadapnya bergantung pada ketentuan, status kepegawaian, persyaratan, dan mekanisme pencairan yang berlaku. Karena itu, pembicaraan mengenai kesejahteraan perlu bertumpu pada kejelasan kebijakan dan kondisi nyata kelompok guru yang berbeda-beda.

Ketika pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dan beban kerja, mencari pekerjaan sampingan menjadi pilihan yang sulit dihindari bagi sebagian guru. Mereka bisa saja mengajar les, berjualan, atau mengambil pekerjaan lain setelah jam sekolah. Namun, waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat dan mempersiapkan pembelajaran akhirnya kembali tersita.

Di sinilah pemerintah perlu melihat hubungan antara kesejahteraan dan mutu pendidikan. Guru yang terus-menerus kelelahan karena mengejar penghasilan tambahan akan menghadapi keterbatasan waktu dan energi. Mengharapkan profesionalisme tinggi tanpa memastikan kondisi kerja yang layak merupakan tuntutan yang tidak seimbang.

Kembalikan guru pada tugas utamanya. Pembenahan tidak harus berarti menghapus semua administrasi, pelatihan, atau program sekolah. Yang diperlukan ialah audit beban kerja, penyederhanaan pelaporan, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta dukungan tenaga administrasi untuk pekerjaan nonpedagogis. Setiap program baru juga perlu disertai perhitungan kebutuhan sumber daya dan evaluasi mengenai tugas yang dapat disederhanakan.

Pendidikan berkualitas tidak lahir dari banyaknya formulir yang diselesaikan atau program yang berhasil dilaporkan. Pendidikan tumbuh ketika guru memiliki waktu, kemampuan, dukungan, dan kesejahteraan yang memadai untuk mendampingi murid.

Guru memang memiliki tanggung jawab besar. Namun, tanggung jawab itu bukan alasan untuk menjadikan mereka penanggung segala urusan sekolah. Jika guru terus dibebani pekerjaan tanpa batas, sementara kesejahteraannya masih harus diperjuangkan melalui pekerjaan sampingan, kita perlu bertanya: apakah sistem pendidikan sedang memberdayakan guru, atau justru menghabiskan tenaga mereka sebelum proses belajar benar-benar dimulai?