Ketika Protein Jadi Barang Mewah, Edukasi Gizi Tak Cukup dengan Penyuluhan

Kenaikan bahan pangan hari ini memang semakin terasa. Saking mahalnya lauk hewani, mengedukasi ibu tentang porsi protein untuk balita kini bukan sekadar persoalan pengetahuan gizi. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: kemampuan membeli makanan. Ketika petugas kesehatan menjelaskan pentingnya telur, ikan, ayam, atau daging untuk tumbuh kembang anak, sebagian ibu hanya bisa merespons dengan senyum sedih. Mereka mungkin memahami apa yang dibutuhkan anaknya, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk menyediakannya.

Di titik ini, edukasi gizi berhadapan dengan kenyataan yang tidak selalu nyaman diakui: orang tidak bisa membeli makanan bergizi hanya dengan bermodalkan pengetahuan. Saya teringat sebuah cerita yang pernah beredar di media sosial tentang seorang bidan atau perawat yang memberikan vitamin kepada anak yang mengalami stunting. Ibunya, seorang perempuan kurus dari desa, justru merespons dengan kekhawatiran. Ia meminta agar vitamin itu tidak diberikan karena takut nafsu makan anaknya meningkat, sementara makanan yang mampu ia sediakan setiap hari hanya singkong rebus.

Kisah tersebut menyayat hati bukan karena sang ibu tidak memahami pentingnya kesehatan anak, melainkan karena ia memahami keterbatasannya sendiri. Ia tahu anaknya mungkin akan lapar, tetapi ia tidak punya cukup makanan untuk menjawab rasa lapar itu.

Tentu, cerita tersebut tidak bisa dijadikan gambaran seluruh keluarga miskin di Indonesia. Namun, ia memperlihatkan persoalan yang nyata: ketika kemiskinan membatasi akses terhadap pangan, kebutuhan dasar anak dapat berubah menjadi sumber kecemasan bagi orang tuanya sendiri.

Masalah gizi tidak selalu berawal dari ketidaktahuan, tetapi bisa berakar pada ketidakmampuan. Selama ini, persoalan stunting dan gizi anak kerap dijelaskan melalui daftar anjuran: berikan protein hewani, perhatikan porsi makan, pantau pertumbuhan, lengkapi imunisasi, dan rutin datang ke posyandu. Semua itu penting. Pengetahuan mengenai gizi, pemantauan pertumbuhan, serta pendampingan tenaga kesehatan tetap dibutuhkan. Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh berhenti di ruang penyuluhan: bagaimana keluarga memenuhi anjuran tersebut ketika pendapatannya bahkan tidak cukup untuk kebutuhan pangan sehari-hari?

Telur, ikan, ayam, dan daging memang tidak selalu mahal dalam setiap situasi. Harga dan ketersediaannya berbeda menurut wilayah, musim, serta jenis pangan yang dipilih. Akan tetapi, bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang harus membagi uang untuk beras, minyak, transportasi, listrik, dan kebutuhan lainnya, tambahan pengeluaran untuk lauk bergizi tetap bisa terasa berat.

Persoalannya bukan semata-mata harga satu butir telur atau sepotong ikan. Persoalannya adalah pendapatan yang terbatas harus menanggung terlalu banyak kebutuhan sekaligus. Ketika uang belanja menipis, keluarga dipaksa menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan. Dalam kondisi demikian, pilihan makanan bukan lagi sekadar soal selera atau pemahaman gizi, melainkan soal bertahan hidup sampai hari berikutnya.

Di sinilah pendekatan penanganan stunting perlu dievaluasi. Jangan sampai tanggung jawab memperbaiki gizi anak dibebankan hampir sepenuhnya kepada ibu, seolah-olah pertumbuhan anak hanya ditentukan oleh kecakapan mereka mengatur menu. Padahal, kondisi gizi juga dipengaruhi oleh kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, sanitasi, akses layanan kesehatan, serta kondisi sosial dan ekonomi tempat keluarga tersebut hidup.

Ibu tidak seharusnya merasa gagal hanya karena tidak mampu membeli lauk yang dianjurkan petugas kesehatan. Demikian pula, petugas kesehatan tidak semestinya dibiarkan menjadi pihak yang menyampaikan rekomendasi tanpa dukungan program yang membantu keluarga mewujudkannya.

Pemerintah perlu memastikan bantuan pangan dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Program pemberian makanan bergizi bagi kelompok rentan perlu mempertimbangkan kebutuhan balita, keberlanjutan pemenuhan gizi, dan kondisi ekonomi keluarga. Di tingkat lokal, edukasi juga perlu disertai informasi pilihan protein yang terjangkau, sesuai ketersediaan pangan setempat, serta pendampingan yang tidak menghakimi.

Singkong sendiri bukan makanan yang buruk. Ia merupakan sumber energi yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun, jika singkong rebus menjadi satu-satunya makanan yang tersedia secara berulang, kebutuhan anak akan protein dan zat gizi lainnya berisiko tidak terpenuhi. Karena itu, solusi bukan merendahkan makanan yang mampu dibeli keluarga miskin, melainkan memperluas akses mereka terhadap makanan yang beragam dan bergizi.

Keberhasilan edukasi gizi tidak cukup diukur dari berapa banyak ibu yang mampu mengulang anjuran petugas kesehatan. Kita juga harus bertanya apakah mereka memiliki kesempatan nyata untuk menjalankannya. Sebab, senyum sedih seorang ibu saat mendengar anjuran tentang protein seharusnya tidak dianggap sebagai tanda bahwa penyuluhan gagal dipahami. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa kebijakan belum berhasil menjangkau persoalan yang sesungguhnya.

Anak-anak tidak seharusnya tumbuh dengan mempertaruhkan kebutuhan gizinya pada isi dompet orang tua. Dan para ibu tidak semestinya terus-menerus diminta memberi makanan terbaik ketika kemampuan mereka untuk membelinya tidak pernah benar-benar diperhitungkan. Sebab, gizi adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Dan pengetahuan tentang makanan bergizi tidak akan mengenyangkan anak jika makanan itu sendiri masih sulit dijangkau.