PLTSa DIY Ubah Sampah Jadi Listrik, Solusi Masalah atau Beban Baru?

Urusan sampah di Yogyakarta memang sudah lama menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian ekstra. Selama puluhan tahun, TPA Piyungan menjadi tumpuan utama pembuangan dari berbagai wilayah hingga akhirnya kapasitasnya benar-benar penuh. 

Ketika tempat pembuangan akhir tidak lagi mampu menampung kiriman supply sampah, dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menumpuknya sampah di sudut-sudut jalan hingga tantangan dalam mencari tempat pengolahan alternatif.

Di tengah situasi ini, muncul gagasan menarik untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Sekali jalan, program ini seolah bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus, mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif. 

Meski begitu, penerapan teknologi waste to energy tersebut tetap perlu dikaji dan diuji secara terbuka demi memastikan bahwa solusi yang terlihat praktis di atas kertas ini benar-benar membawa manfaat ekologis saat diterapkan di lapangan.

Target Seribu Ton Sampah Sehari

Melalui publikasi resminya pada Senin (27/7/2026), WALHI Yogyakarta mengabarkan bahwa proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di DIY kini bergeser ke jadwal batch dua. Salah satu faktor penyebab penundaan ini adalah belum adanya kesepakatan mengenai komitmen pasokan sampah minimum sebanyak 1.000 ton per hari.

Menurut kajian WALHI Yogyakarta, target pasokan tersebut tergolong sangat besar karena jauh melampaui volume produksi sampah Kota Yogyakarta yang biasanya berkisar antara 300 hingga 400 ton per hari. 

Selain itu, perhatian juga tertuju pada draf nota kesepahaman yang mencantumkan klausul sanksi finansial bagi pemerintah daerah jika target pasokan tidak terpenuhi. Hal ini memicu diskusi penting sejak tahap perencanaan mengenai dari mana pemenuhan kuota sampah tersebut akan dipenuhi secara berkelanjutan.

Tingginya kebutuhan pasokan bahan baku ini tentu menjadi poin penting yang perlu dicermati bersama. Sebab, jika kelangsungan operasional proyek sangat bergantung pada ketersediaan sampah dalam jumlah masif, dikhawatirkan akan muncul tantangan tersendiri bagi program pengurangan sampah dari hulu. 

Di satu sisi masyarakat terus didorong untuk mengurangi sampah secara mandiri, sementara di sisi lain fasilitas pengolahan membutuhkan pasokan yang stabil agar dapat terus beroperasi secara optimal.

Energi Alternatif dengan Risiko Ekologis

Selain soal pasokan, WALHI Yogyakarta juga mencermati penggunaan teknologi insinerasi atau pembakaran sampah. Berdasarkan kajian mereka, sampah domestik di Indonesia sebagian besar berupa material organik basah yang memiliki nilai kalor relatif rendah. Karakteristik inilah yang dikhawatirkan dapat menurunkan efisiensi pembakaran sekaligus meningkatkan produksi residu di akhir prosesnya.

Di sisi lain, aspek risiko emisi juga menjadi perhatian penting. Merujuk pada lembar fakta dari World Health Organization (WHO), pembakaran sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi melepaskan dioksin ke lingkungan. 

Senyawa tersebut bersifat persisten dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan. Walau teknologi pembakaran modern saat ini sudah mampu menekan emisi tersebut, penerapannya di lapangan tetap menuntut adanya pengendalian proses serta sistem pengawasan yang sangat ketat.

Oleh karena itu, penyampaian berbagai catatan ini justru menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengedepankan transparansi, seperti membuka dokumen studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), spesifikasi teknologi, hingga mekanisme audit independen sebelum proyek berjalan lebih jauh.

Jangan Lupakan Kaum Marjinal

Di luar faktor teknis, ada kelompok masyarakat yang juga sangat penting untuk dilibatkan dalam kebijakan ini, yaitu para pemulung, pengepul, dan pekerja informal yang selama ini mencari nafkah dari material daur ulang. Hadirnya proyek pengolahan sampah terpusat tentu berpotensi mengubah alur perputaran material yang menjadi sumber penghidupan utama mereka.

Oleh karena itu, dalam publikasinya, WALHI Yogyakarta mendorong agar pemulung, pengepul, warga sekitar, serta pemerintah daerah dilibatkan sejak awal dalam perencanaan. Langkah ini dinilai penting untuk menyelaraskan proyek dengan program pengurangan sampah dari hulu, pemilahan mandiri, serta penguatan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang sudah berjalan.

Pada akhirnya, Yogyakarta memang memerlukan solusi nyata untuk mengatasi masalah sampah sekaligus mengembangkan energi alternatif. Namun, proyek berteknologi tinggi tidak serta-merta menjadi solusi berkelanjutan hanya karena menghasilkan listrik.

Keberhasilan sejatinya tetap diukur dari seberapa efektif volume sampah berkurang, seberapa aman kesehatan warga dan emisi terjaga, serta sejauh mana mata pencaharian kelompok rentan tetap terlindungi.

Bagaimanapun, sampah sebaiknya dipandang sebagai persoalan yang harus dikurangi sejak awal, bukan sekadar komoditas bahan bakar yang pasokannya wajib terus ada. Sebelum melangkah lebih jauh, memastikan kebijakan ini berjalan tanpa menyisakan dampak baru tentu menjadi kunci utama keberlanjutannya. Karena itu, mari kita kawal kebijakannya.