Miris! Warga di 'Paru-Paru Dunia' Justru Kesusahan Bernapas, Salah Siapa?

Kalimantan dikenal sebagai salah satu kawasan dengan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati sampai-sampai mendapat julukan paru-paru dunia. Miris, dibalik julukannya, kini sebagian besar hutan Kalimantan mengalami karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Tak berhenti sampai di situ, karhutla juga terjadi di hutan pulau lain, seperti di Sumatera, Riau, hingga Papua. 

Hal ini cukup ironis, mengingat hutan Kalimantan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia, justru warganya kesulitan untuk bernapas lega. Karhutla yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan pada 2026 memicu kabut asap selama kurang lebih 4 bulan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar bagaimana memadamkan api. Mengapa masyarakat harus terus menanggung dampak kebakaran yang berulang? Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan buruknya kualitas udara?

Bukan Sekadar Pohon dan Lahan yang Terbakar

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga melepaskan berbagai polutan ke udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ketika pepohonan, semak, dan material organik lainnya terbakar, asap yang dihasilkan mengandung partikel halus. Karena ukurannya yang cukup kecil, partikel tersebut bisa dengan mudah masuk ke saluran pernapasan hingga paru-paru.

Paparan asap karhutla dapat menimbulkan berbagai keluhan, mulai dari mata perih, tenggorokan terasa gatal, batuk, hingga sesak napas. Bagi orang yang memiliki riwayat penyakit asma atau jantung, polusi udara juga dapat memperburuk kondisi yang sudah ada. Bagi orang yang sehat pun paparan kabut asap jangka panjang memungkinkan timbulnya masalah kesehatan baru.

Aktivitas Sehari-hari Tetap Berjalan

Ketika kabut asap menyelimuti suatu wilayah akibat karhutla, kehidupan masyarakat tidak serta-merta berhenti. Warga tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak perlu bersekolah, dan pedagang harus membuka lapak demi mendapatkan penghasilan. Padahal, aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk dapat meningkatkan paparan polutan yang berbahaya bagi kesehatan.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja harian dan masyarakat yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah. Mau tidak mau, mereka harus mempertaruhkan kesehatan mereka demi memenuhi kebutuhan finansial. Menghindari asap tidak selalu semudah menutup pintu dan jendela. Warga membutuhkan akses terhadap informasi kualitas udara, perlindungan yang memadai, serta fasilitas yang mendukung.

Tak Padam Sejak Agustus, Siapa yang Harus Tanggung Jawab?

Memang, musibah ini sangat mungkin terjadi saat udara kering di musim kemarau. Namun, dugaan-dugaan pembakaran secara sengaja untuk membuka lahan dirasa masuk akal, mengingat karhutla 2026 ini yang terparah dalam 1 dekade terakhir.

Apalagi dengan gerakan para petinggi daerah dan negara yang dinilai kurang cakap dan komentar yang nirempati, mereka seakan tidak berada di pihak rakyat. 

Kritik terhadap pemerintah daerah pun tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Ketika kebakaran terus meluas dan warga harus menghadapi dampak kabut asap, masyarakat berhak mendapatkan penanganan yang cepat, informasi yang jelas, serta perlindungan yang memadai. Pernyataan pejabat yang terkesan meremehkan penderitaan warga tentu dapat memperburuk ketidakpercayaan publik, terutama jika tidak disertai langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan.

Menjaga hutan memang kewajiban semua orang. Namun, upaya masyarakat saja tidak cukup tanpa dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebab, apa gunanya menyebut suatu kawasan sebagai paru-paru dunia jika masyarakatnya sendiri harus berjuang untuk bernapas?