Menggugat Tata Kelola Pemerintah Terhadap Aset dan Kekayaan Negara

Jika Indonesia begitu kaya, mengapa sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, menghirup udara bersih, dan memperoleh kehidupan yang layak? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik terhadap kondisi ekonomi, melainkan gugatan terhadap cara negara mengelola kekayaan yang dimilikinya. Sebab, keberhasilan sebuah bangsa tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, atau besarnya investasi. Kekayaan nasional semestinya tercermin dalam kualitas hidup masyarakat, mulai dari keterjangkauan pangan, kesehatan lingkungan, akses terhadap layanan publik, hingga kesempatan untuk hidup sejahtera.

Kekayaan negara tidak bermakna banyak apabila manfaatnya berhenti pada angka statistik, sementara masyarakat masih menanggung beban ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

Di meja makan, persoalan tersebut terlihat melalui daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya dapat mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga bukan sekadar perubahan angka di pasar, melainkan keputusan sulit tentang kebutuhan mana yang harus dikurangi. Ketika pengeluaran untuk pangan meningkat, biaya pendidikan, kesehatan, dan tabungan sering kali menjadi korban.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang menjaga keterjangkauan pangan dan memperkuat pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan distribusi bahan pokok berjalan baik, mengawasi praktik perdagangan yang melanggar hukum, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengabaikan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan tidak cukup dibicarakan melalui angka produksi nasional. Ukurannya juga terletak pada kemampuan masyarakat membeli makanan bergizi secara berkelanjutan.

Persoalan kesejahteraan tidak berhenti di meja makan. Ia juga hadir dalam udara yang dihirup setiap hari. Kekayaan alam yang dieksploitasi tanpa pengawasan memadai dapat meninggalkan kerusakan berupa pencemaran, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas ekosistem. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, pertambangan, atau wilayah rawan kebakaran dapat menanggung dampak kesehatan dan kehilangan mata pencaharian, sementara keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut tidak selalu terdistribusi secara adil.

Ironisnya, kerusakan lingkungan sering kali diperlakukan sebagai konsekuensi yang harus diterima demi pembangunan. Padahal, lingkungan yang sehat merupakan bagian mendasar dari kesejahteraan publik. Biaya pencemaran tidak berhenti pada kerusakan alam, tetapi dapat menjalar menjadi pengeluaran kesehatan, hilangnya produktivitas, kerusakan sumber penghidupan, dan beban pemulihan yang harus ditanggung masyarakat maupun negara.

Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh hanya mengejar besarnya investasi atau nilai produksi. Pemerintah harus memastikan kegiatan ekonomi mematuhi standar lingkungan, menindak pelanggaran secara konsisten, membuka informasi dampak lingkungan, dan memulihkan kawasan yang rusak. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dengan mengorbankan kesehatan masyarakat bukanlah keberhasilan pembangunan yang utuh.

Di sisi lain, distribusi kekayaan juga perlu menjadi perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bersamaan dengan ketimpangan apabila akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, modal usaha, dan layanan kesehatan masih terbatas. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan merata. Tanpa tata kelola yang transparan dan kebijakan distribusi manfaat yang adil, keuntungan dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan masyarakat di sekitar sumber daya justru menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Negara perlu memastikan bahwa penerimaan dari pengelolaan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses kesehatan, dan membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Transparansi anggaran serta pengawasan terhadap penggunaan uang publik harus menjadi bagian penting dari proses tersebut. Masyarakat berhak mengetahui bukan hanya berapa besar kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga ke mana manfaatnya dialirkan.

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan potensi. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana potensi itu dikelola, siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa yang menanggung biayanya. Negara yang kaya seharusnya tidak membuat rakyat terus-menerus merasa kekurangan, sementara lingkungan memburuk demi mengejar pertumbuhan.

Kekayaan Indonesia harus hadir dalam kehidupan nyata: makanan bergizi yang terjangkau, udara yang aman dihirup, pekerjaan yang layak, layanan publik yang bermutu, dan lingkungan yang tetap lestari. Sebab, bangsa yang benar-benar sejahtera bukanlah bangsa yang sekadar memiliki banyak sumber daya, melainkan bangsa yang mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kehidupan yang lebih baik bagi sebanyak mungkin warganya.