Menguji Kekuatan Anak Muda: Ketika Partai Baru Bukan Solusi atas Krisis

Kekecewaan terhadap partai politik dan parlemen belakangan ini semakin sering menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menilai aspirasi masyarakat kian berjarak dari ruang pengambilan keputusan. Di sisi lain, partai politik kerap dipandang cenderung pragmatis, lebih fokus pada kepentingan elite, dan kehilangan kedekatan ideologis dengan konstituennya. 

Dari keresahan inilah muncul wacana pembentukan partai baru yang digerakkan oleh anak muda, aktivis, hingga influencer yang kritis. Gagasan ini memang terdengar menjanjikan, namun mendirikan partai baru belum tentu menjadi solusi instan bagi persoalan demokrasi kita.

Keinginan untuk menghadirkan wajah-wajah segar dalam panggung politik tentu sangat bisa dipahami. Anak muda membutuhkan wadah konkret untuk memperjuangkan gagasan mereka dan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sejumlah figur publik yang berpengaruh di media sosial mulai diproyeksikan sebagai motor penggerak kekuatan politik baru ini. 

Kendati demikian, pergantian generasi tidak serta-merta mengubah cara kita berpolitik. Selama mekanisme rekrutmen, pendanaan, pengambilan keputusan, dan pola kaderisasi masih mengadopsi cara-cara lama, partai baru tersebut tetap berisiko mengulangi kekeliruan yang sama.

Penelitian Ulla Fionna dan Dirk Tomsa (2020) berjudul Changing Patterns of Factionalism in Indonesia: From Principle to Patronage memberikan gambaran menarik mengenai dinamika ini. Mereka menemukan bahwa faksionalisme di banyak partai politik Indonesia cenderung digerakkan oleh pola hubungan patronase dan klientelisme, bukan semata-mata karena perbedaan ideologi atau program kerja. 

Sejalan dengan hal itu, Marcus Mietzner dalam bukunya Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (2013) menguraikan bahwa minimnya dukungan pendanaan dari negara membuat partai rentan mengandalkan akses kekuasaan dan kepentingan oligarki demi memenuhi kebutuhan operasional mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam dunia politik kita memiliki akar struktural yang kuat. Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebenarnya sudah mengatur sumber keuangan partai yang berasal dari iuran anggota, sumbangan sah, serta bantuan APBN/APBD. Bahkan, Pasal 34 ayat (3a) secara tegas menekankan bahwa bantuan dana dari negara wajib diprioritaskan untuk pendidikan politik. 

Hal ini menandakan bahwa negara telah mengakui pentingnya edukasi politik dalam iklim kepartaian. Meski begitu, agenda besar untuk membangun kesadaran politik masyarakat idealnya sudah berjalan konsisten jauh sebelum seseorang memutuskan untuk mendirikan sebuah partai baru.

Bagi saya, langkah paling mendesak saat ini adalah membangun dan memperkuat basis politik di tingkat masyarakat. Warga memerlukan ruang inklusif untuk belajar, mendiskusikan persoalan sehari-hari, menyusun agenda bersama, hingga memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. 

Sebagai contoh, buruh dapat memperkuat serikat pekerja demi kesejahteraan, petani bisa membentuk kelompok kolektif untuk menjaga akses lahan dan distribusi hasil panen, mahasiswa dapat menghidupkan kelompok kajian serta advokasi, sementara komunitas warga bisa mendirikan forum untuk mengawal isu lingkungan serta pelayanan publik.

Dalam konteks ini, pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni dalam buku Selections from the Prison Notebooks (1971) menjadi sangat relevan. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan sering kali bekerja dengan membentuk persetujuan sosial dan pandangan umum yang dianggap wajar oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, transformasi politik yang sehat memerlukan proses panjang di ranah masyarakat sipil melalui pendidikan, pengorganisasian, serta pembentukan kesadaran bersama. Sebab, kekuatan politik yang sejati tidak serta-merta lahir hanya karena seseorang berhasil menduduki kursi di parlemen.

Partai politik bagaimanapun tetap memegang peran penting sebagai instrumen representasi dalam sistem demokrasi elektoral. Kendati demikian, partai yang solid idealnya tumbuh dari basis sosial yang terorganisasi dengan baik serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. 

Di sinilah generasi muda dapat mengambil peran penting untuk membangun fondasi tersebut, mulai dari merangkul elemen buruh, petani, mahasiswa, hingga komunitas warga, sembari terus menjalankan program pendidikan politik yang berkelanjutan.

Sebelum melangkah ke ranah perebutan kursi kekuasaan, anak muda perlu fokus membangun kekuatan kolektif bersama masyarakat. Sebab, demokrasi yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan warga yang terorganisir secara aktif, bukan sekadar pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara setiap lima tahun sekali.