Sibuk Menghitung Kemiskinan, tetapi Belum Serius Mengurus Kesejahteraan

Sungguh janggal dari potret Indonesia hari ini. Jutaan orang terjerat narkoba dan judi online, puluhan juta merokok, sementara pinjaman online menjadi bagian dari kehidupan banyak masyarakat. Di sisi lain, jutaan sarjana belum memperoleh pekerjaan, upah pekerja masih terbatas, dan remunerasi sebagian pejabat perusahaan negara dapat mencapai miliaran rupiah setahun. Persoalannya bukan sekadar banyaknya angka, melainkan ketimpangan yang tergambar di baliknya.

Data tersebut memang perlu dibaca dengan hati-hati karena berasal dari tahun, lembaga, dan metode penghitungan berbeda. BNN, misalnya, mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 3,3 juta orang pada 2023. Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah perokok aktif mencapai 70 juta orang berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023. Sementara itu, PPATK mencatat 12,3 juta orang melakukan deposit judi online sepanjang 2025. Angka terakhir bukan sekadar jumlah akun atau transaksi, melainkan orang yang teridentifikasi melakukan deposit. 

Angka-angka itu bukan alasan untuk menghakimi masyarakat sebagai bangsa yang malas, tidak disiplin, atau gemar mencari jalan pintas. Justru kita perlu bertanya: mengapa begitu banyak orang terjebak dalam perilaku berisiko dan keputusan finansial yang merugikan? Mengapa judi online menawarkan ilusi penghasilan instan kepada orang-orang yang penghasilannya pas-pasan? Mengapa pinjaman online menjadi jalan keluar ketika kebutuhan mendesak tidak sebanding dengan pendapatan?

Pinjaman online sering dipromosikan sebagai solusi praktis. Namun, bagi sebagian masyarakat, kemudahan akses justru dapat berubah menjadi lingkaran utang. PPATK pernah mengungkap bahwa mayoritas pemain judi online berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta. Dalam data kuartal I 2025, sebanyak 71 persen pemain yang dianalisis berpenghasilan di bawah angka tersebut. Judi dan pinjaman kemudian berpotensi saling memperparah keadaan: kalah berjudi, mencari pinjaman; terlilit utang, kembali berharap memperoleh uang melalui perjudian.

Masalahnya tidak selesai dengan mengimbau masyarakat agar lebih bijak mengelola uang. Literasi keuangan memang penting, tetapi tidak cukup ketika pendapatan tidak mampu mengejar biaya hidup. Orang tidak bisa terus-menerus diminta berhemat jika ruang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja semakin sempit.

Data ketenagakerjaan juga memperlihatkan persoalan struktural. BPS mencatat rata-rata upah bersih buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 sebesar Rp3,33 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata UMP 2025 sekitar Rp3,29 juta. Keduanya bukan ukuran yang sama: UMP merupakan batas upah minimum provinsi, sedangkan rata-rata upah BPS menggambarkan pendapatan pekerja yang disurvei. Namun, keduanya tetap memberi gambaran bahwa daya beli pekerja masih menghadapi tekanan. 

Ada pula ironi dalam dunia pendidikan. BPS mencatat 1.010.652 penganggur berpendidikan universitas pada Februari 2025. Jumlahnya memang turun menjadi 904.440 orang pada Agustus tahun yang sama, tetapi tetap menunjukkan bahwa gelar akademik belum otomatis membuka pintu pekerjaan. 

Ini bukan berarti pendidikan tinggi tidak berguna. Persoalannya terletak pada ketidaksesuaian antara kualitas pendidikan, kebutuhan industri, dan ketersediaan pekerjaan layak. Negara tidak cukup mendorong anak muda kuliah jika setelah lulus mereka harus bersaing memperebutkan pekerjaan terbatas dengan upah yang belum tentu sepadan.

Ketimpangan semakin terasa ketika kita membandingkan kehidupan pekerja biasa dengan remunerasi pejabat perusahaan negara. Laporan tahunan Telkom 2024, misalnya, mencatat total remunerasi dewan komisaris sebesar Rp109,48 miliar. Angka itu merupakan akumulasi seluruh komisaris, bukan gaji satu orang. Bahkan, remunerasi salah satu komisaris tercatat sekitar Rp12,67 miliar dalam setahun. Tentu tanggung jawab dan kinerja pejabat perusahaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pekerja biasa. Namun, besarnya angka tersebut layak menjadi bahan pertanyaan tentang transparansi, ukuran kinerja, dan kewajaran kompensasi di perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. 

Persoalan kemiskinan juga tidak sesederhana angka yang sering diumumkan. Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 berdasarkan paritas daya beli atau PPP. Dengan standar tersebut, sekitar 193,49 juta penduduk Indonesia pada 2024 masuk kategori miskin. Angka ini berbeda jauh dari penghitungan BPS karena garis kemiskinan dan tujuan pengukurannya berbeda. Bukan berarti hampir 200 juta orang hidup dalam kondisi yang sama, tetapi menunjukkan bahwa banyak penduduk masih belum mencapai standar konsumsi yang digunakan negara berpendapatan menengah atas.  Karena itu, persoalan Indonesia bukan sekadar banyaknya orang miskin, penganggur, perokok, atau pemain judi online. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kesempatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial dibagikan.

Negara tidak boleh hanya sibuk menghitung berapa orang yang terjerat masalah, lalu menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada individu. Pemberantasan judi online harus berjalan bersama penciptaan lapangan kerja. Literasi keuangan harus disertai perlindungan konsumen. Pendidikan harus terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Upah harus memungkinkan pekerja hidup bermartabat.

Kemajuan seharusnya terlihat dari semakin sedikit keluarga yang terpaksa berutang untuk bertahan hidup, semakin banyak lulusan yang memperoleh pekerjaan layak, dan semakin kecil jarak antara mereka yang bekerja keras dengan mereka yang menikmati hasil pembangunan. Jika tidak, kita hanya sedang membangun negeri yang tampak tumbuh dalam statistik, tetapi belum tentu sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.