Buruh Peras Keringat, Negara Justru Habiskan Rp14,6 Miliar untuk Seleb Motoran

Seorang buruh bisa menghabiskan delapan jam sehari di pabrik, menghadapi panas mesin, suara bising, dan target produksi demi mendapatkan upah bulanan. Kurir harus menembus hujan dan kemacetan untuk mengantar pesanan. Sementara itu, satu unggahan Instagram Story milik figur populer tercatat bernilai ratusan juta rupiah dari pengadaan pemerintah. Perbandingan tersebut mungkin terdengar tidak adil, tetapi justru itulah pertanyaan yang muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan belanja jasa influencer menggunakan APBN senilai Rp14,69 miliar melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Temuan tersebut bukan alasan untuk memusuhi profesi kreator konten atau memperdebatkan siapa yang pantas memperoleh penghasilan besar. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah menentukan prioritas ketika menggunakan uang pajak masyarakat. Popularitas boleh mahal di pasar bisnis, tetapi ketika negara menjadi pembelinya, setiap rupiah harus punya alasan, ukuran manfaat, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Ketika Satu Unggahan Bernilai Ratusan Juta, Pekerja Menghitung Upah Harian

Banyak pekerja memahami betul rasanya menunggu tanggal gajian. Ada yang harus membagi penghasilan untuk membayar kontrakan, cicilan kendaraan, kebutuhan makan, pendidikan anak, hingga ongkos transportasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa ribu rupiah saja bisa mengubah perhitungan belanja rumah tangga.

Karena itu, kabar belanja influencer dari APBN senilai Rp14,69 miliar terasa begitu kontras dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan penelusuran ICW yang diumumkan pada 9 November 2026, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Lima paket berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Kemendikbudristek pada 2024. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026. Pekerjaannya mencakup penayangan konten YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.

Salah satu angka yang paling menyita perhatian adalah Rp575.655.000 untuk penayangan Instagram Story. Sementara itu, paket kehadiran dalam acara tercatat mencapai Rp2.521.329.200. Lima paket Kemendikbudristek tersebut secara keseluruhan bernilai sekitar Rp3,9 miliar.

Bagi seorang kreator konten, angka besar memang bisa mencerminkan jangkauan audiens, reputasi, dan nilai komersial. Tidak ada yang salah ketika seseorang memperoleh bayaran tinggi dari keahliannya. Namun, uang perusahaan swasta dan uang negara memiliki tanggung jawab berbeda. Perusahaan bisa mempertimbangkan keuntungan pemasaran, sedangkan pemerintah harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.

Rp14,69 Miliar dan Pertanyaan tentang Prioritas Uang Negara

Bagian terbesar dari temuan ICW justru berasal dari KKP. Dua paket pengadaan pada 2025 masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar, sedangkan satu paket pada 2026 juga mencapai Rp3,6 miliar. Ketiganya berkaitan dengan jasa influencer engagement dan publikasi program kelautan, perikanan, serta Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

ICW mempertanyakan kewajaran harga, kebutuhan pengadaan, dan kejelasan ukuran keberhasilannya. Kritik tersebut semakin relevan karena pemerintah sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dengan target penghematan Rp306,69 triliun.

Masyarakat tentu tidak sedang meminta pemerintah berhenti menyampaikan informasi. Program pembangunan membutuhkan komunikasi yang baik agar masyarakat mengetahui manfaat, prosedur, dan kesempatan yang tersedia. Influencer bahkan bisa menjadi jembatan komunikasi untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial daripada konferensi pers.

Namun, pemerintah harus menjawab pertanyaan mendasar: berapa banyak masyarakat yang benar-benar terjangkau, apakah informasi tersebut mengubah pemahaman atau perilaku publik, dan bagaimana hasilnya diukur? Jumlah tayangan dan likes tidak otomatis membuktikan keberhasilan sebuah program.

Apalagi, kementerian sebenarnya memiliki unit kehumasan, pegawai, serta kanal komunikasi resmi. Jika harus menggunakan jasa pihak ketiga, pemerintah perlu menjelaskan mengapa kemampuan internal belum mencukupi dan mengapa penyedia tertentu dipilih.

ICW juga menyoroti pengadaan melalui katalog elektronik yang mencantumkan nama kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 dalam spesifikasi paket. Kondisi tersebut dipertanyakan karena berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan.

Ada pula persoalan transparansi. Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan pelaksanaan, masyarakat sulit menilai apakah nilai miliaran rupiah tersebut sebanding dengan pekerjaan yang diterima negara.

Uang Pajak Harus Menghasilkan Manfaat, Bukan Sekadar Popularitas

Sorotan ICW semakin serius karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Menurut penelusuran ICW, perusahaan penerima kontrak memiliki hubungan kepemilikan dengan Raffi Ahmad. KKP tercatat memberikan tiga kontrak kepada perusahaan tersebut setelah masa pelantikannya.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. Bukan berarti setiap kontrak otomatis melanggar hukum, tetapi hubungan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis harus dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan dan bagaimana potensi benturan kepentingan dicegah.

Kementerian terkait perlu membuka dokumen pengadaan secara lengkap. Inspektorat dan lembaga pemeriksa juga perlu mengevaluasi kewajaran harga, kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan instansi, serta hasil yang benar-benar diterima pemerintah. Jika seluruh proses sesuai aturan dan memberikan manfaat, keterbukaan justru menjadi cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Kritik ini juga tidak boleh berubah menjadi sentimen terhadap pekerja kreatif. Influencer berhak memperoleh bayaran sesuai nilai jasanya. Namun, pemerintah tidak boleh memperlakukan anggaran negara seperti dana promosi perusahaan pribadi yang cukup dipertanggungjawabkan dengan angka jangkauan dan popularitas.

Ada perbedaan besar antara membeli perhatian dan membangun kepercayaan. Perhatian mungkin bisa diperoleh melalui satu unggahan berbayar, tetapi kepercayaan masyarakat tumbuh ketika jalan diperbaiki, sekolah memiliki fasilitas layak, layanan kesehatan mudah diakses, dan pekerja memperoleh perlindungan yang memadai.

Buruh tidak meminta influencer kehilangan penghasilan fantastis. Mereka juga tidak sedang berlomba membandingkan harga keringat dengan harga sebuah unggahan. Yang mereka harapkan sederhana: pemerintah memiliki kepekaan ketika membelanjakan uang yang berasal dari kerja keras masyarakat.

Sebab, setiap rupiah APBN membawa cerita orang-orang yang membayarnya. Ada pekerja yang pulang dengan punggung pegal, pedagang yang menghitung keuntungan tipis, dan keluarga yang harus menghemat pengeluaran sampai akhir bulan. Uang mereka semestinya kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata, bukan sekadar popularitas yang sulit diukur manfaatnya.