Drama Politik Istana Memanas, Bencana Ekologis Terlupakan

Panggung politik Jakarta kembali menyita seluruh perhatian publik pekan ini. Layar ponsel dan televisi penuh dengan kabar polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana mundur dari jabatan, hingga rencana Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Semua mata kini tertuju pada dinamika kursi kekuasaan.

Di saat publik sibuk mengikuti drama elite tersebut, bencana ekologis terus menghantam berbagai daerah tanpa sorotan sepadan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2.300 kejadian bencana terjadi sepanjang 2026 hingga awal November ini. Banjir mendominasi dengan 620 peristiwa yang merusak 4.900 rumah dan menewaskan puluhan jiwa.

Longsor di Lumajang, banjir bandang di Tanah Datar, hingga tanggul jebol di Bandung hanyalah sebagian kecil dari krisis nyata di lapangan. BNPB bahkan memperingatkan bahwa banjir dan tanah longsor kini mengancam 113,8 juta jiwa di Indonesia. Sayangnya, kabar darurat ini tenggelam oleh spekulasi politik ibu kota.

Sungguh ironis melihat negara begitu reaktif mengurus manuver elite, tetapi terkesan lamban menghadapi krisis lingkungan. Kita sedang menyaksikan kegagalan prioritas politik yang telanjang di depan mata. Stabilitas kekuasaan di Istana seolah dianggap jauh lebih suci daripada keselamatan nyawa warga.

Ketika Konflik Elite Menjadi Alat Pengalih Isu

Drama politik memang selalu punya daya pikat yang jauh lebih menggoda bagi media dan pemegang kuasa. Pertarungan posisi di Istana dan Senayan menawarkan sensasi segar yang gampang membelah opini publik setiap jam. Sebaliknya, berita banjir dan tanah longsor sering dianggap sebagai rutinitas musiman yang membosankan.

Padahal, keriuhan politik di pusat itu sering berfungsi sebagai tirai asap yang menutupi borok kebijakan lingkungan.

Saat warga tersandera gosip pergantian pejabat, pembukaan hutan dan izin tambang di kawasan rawan bencana justru melenggang mulus tanpa pengawasan. Para pengambil kebijakan pun merasa nyaman karena luput dari kritik.

Lebih menyakitkan lagi, bencana ekologis yang berulang selalu disederhanakan sebagai takdir alam atau faktor cuaca ekstrem belaka. Narasi malas seperti ini sengaja dipelihara agar negara dan korporasi perusak hutan terbebas dari tanggung jawab. Padahal, hutan yang gundul dan tata ruang yang dilanggar adalah biang kerok utamanya.

Jika cara berpolitik seperti ini terus dibiarkan, rakyat kecil akan selamanya menjadi tumbal pembangunan. Rumah mereka hancur, sawah gagal panen, dan hidup mereka mundur bertahun-tahun setiap kali hujan deras turun. Sementara itu, para elite di Jakarta tetap asyik bernegosiasi membagi kue kekuasaan.

Menagih Nyali Negara Melindungi Alam

Kita tidak boleh lagi menjadi penonton pasif yang mudah terkecoh oleh sandiwara politik ibu kota. Media massa dan masyarakat sipil harus berani merebut kembali panggung utama untuk menyuarakan darurat ekologis. Bencana lingkungan bukan sekadar urusan dinas sosial, melainkan krisis kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab politik tertinggi.

Pemerintah harus dipaksa membuktikan keberpihakannya lewat tindakan konkret, bukan sekadar pidato manis soal keberlanjutan. Transparansi izin lahan, moratorium pembukaan hutan, serta audit total tata ruang di daerah rawan bencana wajib segera dilakukan. Tanpa langkah berani ini, anggaran negara hanya akan habis terbakar untuk penanganan darurat setiap tahun.

Selain itu, para wakil rakyat di Senayan seharusnya malu jika lebih bersemangat mengurus hak menyatakan pendapat ketimbang mengawal nasib korban bencana.

Fungsi pengawasan DPR harus diarahkan untuk menghukum korporasi perusak lingkungan dan memaksa pemerintah mempercepat pemulihan ekosistem. Kinerja pejabat wajib diukur dari seberapa aman warganya dari ancaman bencana.

Kekuasaan Sementara, Alam Selamanya

Dinamika kursi kekuasaan di Istana hanyalah riak sementara yang akan berganti pemain setiap lima tahun sekali. Namun, rusaknya hutan dan hilangnya daerah resapan air adalah kehancuran permanen yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Krisis iklim tidak akan menunggu sampai elite politik selesai bertengkar.

Tugas kita sebagai warga adalah tetap waras dan terus menagih janji negara dalam melindungi ruang hidup. Mari bersuara lebih lantang untuk penyelamatan bumi, sebelum air bah benar-benar menenggelamkan masa depan kita semua.