Kolom
Datakrasi dan Demokrasi: Jangan Sampai Kebijakan Negara Abaikan Suara Warga
Setiap daerah tentu memiliki tantangan dan kebutuhannya masing-masing. Persoalan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir jelas berbeda dengan warga di pegunungan. Begitu pula warga perkotaan yang punya dinamika tersendiri soal transportasi, permukiman, hingga akses layanan publik.
Akan tetapi, kebijakan pemerintah kerap dirancang dengan pendekatan yang seragam, seolah-olah seluruh masyarakat hidup dalam kondisi geografis dan sosial yang sama. Akibatnya, program pembangunan terkadang kurang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kebijakan yang tampak menjanjikan di atas kertas belum tentu relevan saat diterapkan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih peka terhadap situasi objektif di setiap daerah.
Salah satu gagasan yang menarik untuk diangkat dalam menjawab tantangan ini adalah datakrasi. Meski memiliki beragam pengertian, intinya merujuk pada pentingnya tata kelola data yang akurat.
Hal ini sejalan dengan diskusi Departemen Sosiologi FISIPOL UGM bertajuk Datakrasi dalam Kedaruratan Covid-19 pada Mei 2020. Dalam diskusi tersebut, Arie Sujito menyoroti bahwa data yang tumpang tindih antar lembaga berpotensi membuat kebijakan kurang efektif sekaligus mengurangi kepercayaan publik.
Sementara itu, Martin Suryajaya menawarkan pandangan yang lebih radikal mengenai datakrasi. Ia membayangkan tata kelola pemerintahan yang sepenuhnya dijalankan oleh sistem data dan AI. Gagasan ini tentu menarik didiskusikan lebih lanjut, apalagi melihat kondisi sosial hari ini.
Kendati demikian, datakrasi yang dimaksud di sini adalah pendekatan pemerintahan berbasis data atau data-driven governance. Pemerintah tetap menjalankan fungsi politik dan administratifnya seperti biasa.
Bedanya, setiap kebijakan kini bertumpu pada informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan sebagai kompas untuk membaca persoalan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Pendekatan ini terasa relevan seiring kehidupan masyarakat yang kian terhubung secara digital. Aktivitas sehari-hari seperti pola konsumsi, mobilitas, dan penggunaan layanan publik turut menghasilkan jejak informasi. Jika dikelola dengan baik, kumpulan data ini dapat membantu pemerintah memetakan perubahan kebutuhan warga dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah sebenarnya sudah memiliki modal awal untuk bergerak ke arah tersebut. Pada Selasa (6/10/2026) lalu, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dalam rapat paripurna.
Mengacu pada keterangan DPR dan Kementerian PPN/Bappenas, regulasi ini hadir untuk menyatukan data lintas instansi sebagai dasar perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga penyaluran bantuan sosial. Langkah ini tentu patut diapresiasi sebagai pijakan awal, meski proses integrasinya di lapangan masih terus membutuhkan penyempurnaan.
Manfaat dari langkah ini selaras dengan pandangan OECD dalam laporannya bertajuk The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector (2019) yang menyoroti pemanfaatan data untuk mendorong kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, serta ketepatan perumusan kebijakan. Lebih jauh lagi, data membantu pemerintah mengantisipasi kebutuhan warga, memantau jalannya program, sekaligus mengukur dampaknya secara nyata.
Meski demikian, data bukanlah kebenaran mutlak. Angka statistik tidak selalu mampu menangkap keseluruhan pengalaman sosial masyarakat. Data digital pun berpotensi mengabaikan kelompok yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Karena itu, pemerintah tetap membutuhkan survei, penelitian lapangan, konsultasi publik, dan pengetahuan lokal untuk membaca persoalan yang tidak tertangkap dalam angka.
Selain efektivitas layanan, aspek keadilan dan keamanan juga menjadi hal penting. World Bank dalam World Development Report 2021: Data for Better Lives menekankan perlunya tata kelola data yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Karena itu, pemanfaatan data wajib dibarengi dengan perlindungan privasi serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Pada akhirnya, mendorong datakrasi berarti mengajak pemerintah merancang kebijakan yang lebih terarah dan berangkat dari realitas hidup warga. Di sisi lain, publik juga perlu ikut mengawal bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Demokrasi yang sehat selalu membutuhkan pemerintah yang mau mendengar suara warganya. Data hadir untuk membantu suara itu terbaca lebih jernih, selama manusia tetap ditempatkan sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan.