Kolom
Spanduk dan Baliho Pejabat: Ketika Wajah Pribadi Mengotori Kota
Melangkah keluar rumah di kota-kota Indonesia kini terasa seperti masuk ke galeri foto raksasa milik para pejabat dan politisi. Di setiap perempatan lampu merah, jembatan penyeberangan, pohon pelindung jalan, hingga tiang listrik yang semestinya steril, kita kerap berhadapan dengan wajah-wajah berukuran besar yang tersenyum lebar penuh kepalsuan. Entah apa urgensinya—mulai dari ucapan selamat Hari Raya Keagamaan, Hari Jadi Daerah, peringatan Hari Pahlawan, hingga sosialisasi program seremonial yang kabur wujudnya—foto sang pejabat hampir selalu hadir mendominasi ruang publik. Bahkan, porsinya sering kali jauh melampaui pesan informasinya sendiri.
Fenomena parade spanduk dan baliho ini bukan sekadar persoalan promosi diri yang berlebihan, melainkan bentuk narsisme kekuasaan yang sudah melampaui batas kewajaran. Para pemangku jabatan dan elite politik seolah mengidap kecemasan kronis akan dilupakan publik jika wajahnya tidak muncul setiap seratus meter sekali. Akibatnya, wajah kota yang seharusnya rapi, bersih, dan menenangkan mata justru berubah menjadi semrawut dan penuh polusi visual. Pohon-pohon kota dipaku seenaknya demi menopang spanduk murahan, sementara trotoar pejalan kaki disulap menjadi lapak pamer citra diri para pemburu pengaruh.
Hal yang paling menyulut kekesalan publik adalah fakta bahwa parade wajah tersebut kerap dibiayai dari anggaran negara atau daerah yang bersumber dari pajak warga. Alih-alih mengalokasikan dana publik untuk menambal jalan berlubang, memperbaiki drainase yang tersumbat saat hujan deras, atau membenahi fasilitas sekolah yang rusak, birokrasi justru terbiasa menghamburkan miliaran rupiah untuk mencetak spanduk dan menyewa papan reklame raksasa. Warga seolah dipaksa membiayai promosi terselubung para penguasa, sementara kebutuhan dasar sehari-hari masih menanti giliran di balik meja birokrasi.
Kebiasaan menempelkan wajah di ruang publik ini juga tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh subur karena celah pengawasan dan budaya "titip nama" pada program pemerintah. Banyak papan proyek atau kegiatan sosialisasi yang lebih menonjolkan figur pejabat ketimbang manfaat nyata yang bisa diakses masyarakat. Di sisi lain, aturan tata reklame kerap longgar atau tebang pilih, membuat warga terbiasa menerima pemandangan penuh spanduk sebagai hal yang lumrah, padahal ruang jalan dan trotoar adalah aset bersama yang seharusnya tunduk pada ketertiban umum.
Ironisnya, ketika musim hujan dan angin kencang datang, spanduk-spanduk berwajah pejabat yang dipasang serampangan itu sering robek, menjuntai ke jalan raya, dan membahayakan pengendara sepeda motor. Tidak sedikit insiden di jalan terjadi akibat baliho usang yang roboh menimpa pengguna jalan. Begitu momentum seremonialnya lewat, spanduk bekas tersebut dibiarkan menumpuk menjadi sampah plastik yang mencemari lingkungan, tanpa ada pihak dinas terkait maupun tim sukses yang merasa berkewajiban membereskannya kembali.
Budaya pamer wajah di ruang publik mencerminkan cara pandang kepemimpinan yang masih terpaku pada pencitraan jangka pendek ketimbang kerja nyata. Pejabat yang bekerja sungguh-sungguh untuk warganya tidak memerlukan baliho raksasa untuk membuktikan kehadirannya. Kinerja yang bersih, pelayanan publik yang sigap, serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga akan jauh lebih terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari daripada ribuan lembar spanduk di sepanjang jalan utama.
Penertiban ruang publik pun semestinya tidak berhenti pada razia musiman menjelang agenda politik atau teguran formal sesaat, melainkan dibarengi pembenahan standar etika birokrasi. Pemimpin publik perlu mengukur kedekatan dengan warga melalui kualitas layanan dan ketertiban lingkungan, bukan lewat seberapa sering wajahnya muncul di sudut jalan. Ketika ruang kota dibersihkan dari iklan diri yang berlebihan, barulah hak warga atas kota yang layak pandang dan aman dilalui benar-benar dihormati.
Sudah saatnya pemerintah daerah dan aparat penegak peraturan daerah bertindak konsisten menertibkan sampah visual ini tanpa pandang bulu. Ruang publik adalah milik bersama seluruh warga kota, bukan papan pajangan pribadi milik pejabat yang mencari validasi atau politisi yang sedang menarik perhatian. Wibawa seorang pemimpin tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar ukuran wajahnya di tepi jalan, melainkan oleh seberapa tertib dan sejahtera kota yang ia kelola tanpa mengorbankan kenyamanan warganya sendiri.