Bayangin deh, kamu udah beli tiket bioskop mahal-mahal, popcorn udah di tangan, lampu udah mati, siap-siap buat healing nonton film favorit. Eh, pas iklan dimulai, yang muncul di layar bukan trailer film keren, tapi video program kerja kabinet Presiden Prabowo Subianto!
Kejadian inilah yang baru saja bikin geger jagat maya. Momen yang seharusnya jadi ajang hiburan mendadak terasa seperti "kuliah umum" dari pemerintah.
Sontak, penonton yang merasa "terganggu" langsung meluapkan kekecewaan mereka di media sosial, memaksa jaringan bioskop Cinema XXI sampai Istana untuk buka suara.
Saat Bioskop Mendadak Jadi Ajang Pamer 'Rapor' Pemerintah
Video yang jadi biang kerok ini viral setelah banyak penonton merekam dan mengunggahnya. Isinya? Pameran program-program andalan pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, sampai Sekolah Rakyat.
Nggak cuma itu, video ini juga lengkap dengan klaim data capaian kinerja, seperti total produksi beras nasional yang katanya sudah mencapai 21,7 juta ton. Bagi banyak penonton, tayangan ini terasa sangat tidak pada tempatnya.
Ruang hiburan yang seharusnya netral dari politik, kini justru disusupi oleh pesan-pesan yang berbau propaganda.
Klarifikasi Cinema XXI: "Itu Iklan Layanan Masyarakat, dan Udah Selesai Kok"
Nggak butuh waktu lama setelah viral, pihak Cinema XXI langsung buka suara. Menurut mereka, video itu diklasifikasikan sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Mereka juga menegaskan kalau penayangannya bersifat sementara dan kini sudah berakhir.
"Penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni dari 9 hingga 14 September 2025," ujar Corporate Secretary Cinema XXI, Indah Tri Wahyuni, Senin (15/9).
Singkatnya, pihak bioskop ingin bilang, "Tenang, kalian nggak akan lihat video itu lagi."
Pembelaan dari Istana: "Iklan Komersial Boleh, Kenapa Pesan Pemerintah Nggak?"
Di sisi lain, pemerintah justru memberikan pembelaan yang kuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mempertanyakan kenapa publik harus heboh.
"Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?" tanyanya retoris.
Menurutnya, tujuannya murni untuk sosialisasi agar masyarakat tahu apa saja yang sedang dikerjakan pemerintah.
Nah, di sinilah letak plot twist-nya. Hasan Nasbi mengklaim bahwa penayangan video ini tidak melibatkan biaya sepeser pun dari anggaran negara! Katanya, ini semua terwujud berkat komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.
Mensesneg Prasetyo Hadi juga menambahkan bahwa penggunaan media publik seperti bioskop itu adalah hal yang "lumrah", selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan.
Jadi, Ini Sosialisasi atau Propaganda?
Kini, bola panas ada di tangan publik. Pemerintah menyebutnya "sosialisasi". Penonton menyebutnya "propaganda yang mengganggu". Pihak bioskop menyebutnya "Iklan Layanan Masyarakat".
Dan yang paling bikin penasaran, klaim "gratis tidak pakai uang negara" itu. Kalau gratis, terus siapa yang bayar? Apakah ini murni "kebaikan hati" para pemangku kepentingan, atau ada udang di balik batu?
Meskipun iklannya sudah tidak tayang lagi, perdebatan soal batas antara layanan publik dan pesan politik di ruang komersial kini terbuka lebar.
Jadi, gimana menurutmu? Iklan kayak gini wajar sebagai layanan masyarakat, atau udah kelewatan batas dan merusak pengalaman nonton kita?
