Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Dengan begitu, sudah semestinya rakyat menjadi kunci dalam lahirnya segala kebijakan. Namun jika ditelisik lebih jauh, ternyata demokrasi yang berjalan di Indonesia masih jauh dari harapan.
Pasalnya masih terdapat banyak kepentingan politik yang menunggangi demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi di Indonesia belum menjadi demokrasi yang ideal. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan akibat kekuasaan yang disalahgunakan oleh para birokrat.
Kepentingan politik pada dasarnya merupakan sebuah penyakit yang telah mandarah daging dalam tatanan kenegaraan. Meskipun bukan tidak mungkin sebuah lembaga pemerintahan menjunjung tinggi demokrasi dan profesionalitas, namun di negara Indonesia sendiri kepentingan politik masih menjadi topik hangat dalam menjalankan pemerintahan.
Kepentingan politik yang terjadi di lingkungan birokrasi tentunya memberikan dampak buruk bagi negara dan warga negara. Adanya kepentingan politik, tugas dan kewajiban sebagai birokrat jelas tidak mengarah pada demokrasi dan kepentingan rakyat yang sesungguhnya.
Karna dengan adanya kepentingan politik didalamnya, para birokat akan bekerja untuk dirinya sendiri yang tentunya bertujuan memperoleh sesuatu, seperti korupsi.
Sebagai tangan kanan presiden, birokrat-birokrat di Indonesia jelas memiliki kekuasaan sah yang diakui negara. Dengan itu, setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat sangat menentukan masa depan negara.
Sebab kebijakan sendiri menjadi dasar hukum serta pedoman bagi segala kehidupan masyarakat, sehingga jika regulasi dan kebijakan yang lahir telah berisikan kepentingan politik maka negara dan masyarakatlah yang menjadi korban utama.
Sejatinya korupsi dapat tumbuh dan berkembang dalam sistem dan bentuk pemerintahan apapun. Tumbuh dan berkembangnya korupsi menjadi sebuah persoalan serius di beberapa negara, termasuk Indonesia. Akibat yang disebabkan oleh tindak korupsi itu sendiri mampu meruntuhkan dan menjatuhkan sistem perkembangan perekonomian pada suatu negara.
Namun, dampak lain dari tindak korupsi tidak sampai di situ saja. Masih terdapat banyak lagi persoalan yang lahir seiring dengan korupsi yang kian subur.
1. Hilangnya Modal Finansial.
Dengan suburnya tindak korupsi di suatu negara, bukan tidak mungkin akan menyabebkan hilangnya uang milik negara. Penyalahgunaan maupun penggelapan sumber daya keuangan negara jelas akan menguras kas keuangan negara. Yang dari situ, secara tidak langsung masyarakatpun juga ikut dikebiri oleh birokrasi koruptor.
Dikatakan demikian karena kekayaan negara juga merupakan sebagaian uang rakyat yang di mana dari uang tersebut masyarakat menanam harapan besar agar dipergunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga dengan tingginya angka korupsi di Indonesia, jelas mematahkan harapan masyarakat akan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Hilangnya Modal Sosial
Modal sosial yang dimaksudkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Di Indonesia sendiri, sepertinya bukan hanya tindak korupsi saja yang berhasil melahirkan kekecewaan masyarakat terhadap negara dan jalannya pemerintah. Terlalu banyak masalah yang timbul akibat ketimpangan kepentingan antara birokrasi dan masyarakat.
Masalah yang timbul tidak jauh dari kepentingan politik dalam lingkup birokrat. Lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak masyarakat menjadi salah satu sumber pemicu perpecahan antara masyarakat dan juga pemerintah.
Masyarakat seakan dipaksa bungkam ketika kebijakan secara tiba-tiba lahir tanpa melibatkan suara masyarakat sedikitpun. Dari situ makin memperkuat stigma masyarakat bahwa sejatinya birokrasi di Indonesia haus akan reformasi di masa depan.
3. Hilangnya Modal Fisik
Richard Holloway menerangkan, “hutan-hutan di Indonesia hampir hancur lebur karena praktik-praktik korup terburuk yang pernah ada di muka bumi. Di mana sungai-sungai menjadi rusak dan tanah adat milik masyarakat mengalami erosi, seperti bukit dan lembah-lembah’’.
Pernyataan itulah yang seakan menjelaskan bahwa praktik korup di Indonesia sangat ganas dan kejam. Di mana uang tidak lagi cukup untuk membeli kepuasan pribadi para birokrat sehingga alam pun ikut dimanfaatkan. Infrastruktur nasional yang sering dibangun dibawah standar karena korupsi juga mengalami kehancuran secara perlahan-lahan.
Jalan-jalan raya, jaringan jalan kereta api, jembatan-jembatan, saluran irigasi dan banyak lagi bagian penting dari kehidupan ekonomi negara terlantar.
Tetapi korupsi membuat para pejabat birokrat lebih memilih membangun sarana baru dan Gedung-gedung baru, bukannya memelihara yang sudah ada. Dengan begitu, alam lah yang perlahan-lahan akan menjadi kekayaan negara yang sangat langka keberadaannya.
4. Hilangnya Modal Sosial
Sering kali dampak korupsi dilihat hanya pada tingkat makro, padahal dampak perorangan juga perlu diperhatikan. Indonesia sendiri terkadang buta akan dampak yang akan datang pada perorangan setiap warga negaranya.
Masyarakat dilihat bukan sebagai korban penting dalam hal ini, padahal masyarakatlah yang seharusnya di utamakan keberadaannya pasca korupsi yang terjadi di mana-mana. Contohnya seorang anak tidak bisa bersekolah karena orang tua tidak mampu membayar yang cukup tinggi, padahal uang tersebut dipergunakan oleh guru yang korup.
Dari contoh tersebut, dapat di ilustrasikan bahwa dari masyarakatlah akan tumbuh bibit-bibit masa depan negara yang mungkin jauh lebih baik, namun dengan adanya tindak korupsi bibit-bibit tersebut seakan tidak diberi nafas dan kesempatan sehingga korupsi sendiri akhirnya dapat menghilangkan modal-modal manusia di suatu negara.
Melihat birokrasi di Indonesia yang masih belum ideal, maka penting untuk mereformasi birokrasi untuk birokrasi di masa depan yang lebih professional.
Meskipun dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia kearah yang lebih baik untuk mengutamakan demokrasi dan kepentingan masyarakat akan memerlukan proses yang panjang, namun reformasi birokrasi harus terus dijalankan.
Akan memerlukan waktu yang panjang pasalnya kebiasaan yang tidak berorientasi pada masyarakat dan perilaku korup dalam birokrasi telah terpupuk lama jauh berdasarkan sejarah panjang birokrasi di negara Indonesia.
Upaya pembentukan dan perubahan nilai-nilai birokratisme baru lebih profesionalisme, rasional, dan bertanggung jawab akhirnya terletak pada kemampuan dan kesunggungan pemerintah.
Namun reformasi birokrasi tidak hanya menitikberatkan pada gerak pemerintahan saja, seluruh kommponen masyarakat dan swasta juga dapat mendukung reformasi birokrasi sehingga effective governance akan mudah tercapai karena semua pihak dapat turut andil berperan dalam mendukung pencapaian tersebut.
