Sejumlah orang tua dan aktivis membawa alat dapur ke Monas pada Rabu (1/10/2025) dalam bentuk protes program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyerukan evaluasi, investigasi keracunan, hingga audit keuangan program tersebut.
Aksi tersebut bukan sebuah pertunjukan atau demo masak, melainkan unjuk rasa dari para orang tua murid, emak-emak, hingga aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia dan ICW.
Mereka kompak menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Dalam orasinya, mereka menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan MBG yang dianggap bermasalah dan terburu-buru.
Kompak mengenakan baju pink cerah, membawa poster, dan bernyanyi “Tolak, tolak, tolak MBG! tolak MBG sekarang juga,” seru mereka diiringi kentungan alat dapur yang mereka bawa sebagai simbol protes.
Di Balik Niat Baik, Ada Masalah Serius
Program MBG sejatinya bertujuan mulia, menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk anak-anak sekolah. Namun di lapangan, pelaksanaannya menuai kritik dan kekhawatiran.
Sejumlah kasus keracunan massal akibat makanan MBG telah dilaporkan di berbagai daerah hingga menembus angka 7.000 anak.
Tuntutan Emak-Emak dan Aktivis
Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Menghentikan dan evaluasi total program MBG.
2. Transparansi penggunaan anggaran, termasuk dana yang sudah digunakan selama hampir satu tahun, mengingat besarnya anggaran yang dinilai berpotensi membuka celah praktik korupsi.
3. Investigasi mendalam terhadap kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG.
4. Audit terbuka dan menyeluruh oleh lembaga pengawas keuangan, guna memastikan tidak ada penyimpangan dana atau potensi korupsi dalam pelaksanaan program.
Simbol Dapur: Suara Hati dari Rumah ke Jalan
Alat-alat dapur yang dibawa dalam aksi ini bukan sekadar properti. Ini jadi simbol keresahan mendalam dari dapur-dapur rakyat, tempat gizi keluarga seharusnya dijaga, bukan dikompromikan oleh kebijakan yang tergesa-gesa.
Pemerintah Harus Mendengar
Aksi ini menegaskan bahwa kebijakan besar seperti MBG tidak bisa dijalankan tanpa evaluasi, pengawasan, dan partisipasi publik. Jika suara-suara seperti ini diabaikan, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah bisa runtuh.
Apakah pemerintah akan menanggapi tuntutan ini secara serius, atau justru mempertahankan program tanpa perbaikan? Yang jelas, dentang panci dari Monas telah terdengar sampai ke ruang publik, dan publik menunggu jawaban.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
