Gen Z: Di Medsos Teriak Antikorupsi, Di Kantor Pajak Mendadak Amnesia

Siapa yang tidak geram melihat berita korupsi? Nominalnya bukan lagi ratusan juta, tetapi miliaran bahkan triliunan rupiah. Rasanya menjijikkan. Uang sebanyak itu seharusnya bisa membangun sekolah, memperbaiki jalan, atau membantu biaya kesehatan masyarakat. Padahal, uang negara bukan berasal dari kantong pribadi pejabat. Uang itu berasal dari kita, dari pajak yang kita bayarkan.

Media sosial hari ini dipenuhi Gen Z yang semakin peduli isu pemerintahan. Setiap ada kasus korupsi, kita vokal. Kita menuntut transparansi. Kita ingin keadilan. Kita ingin sistem yang bersih dan pejabat yang bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dikelola.

Namun, ketika bicara soal pajak, kenapa banyak dari kita justru memilih tidak tahu?

Bahkan tak jarang yang menghindar. Apakah karena merasa takut membayar pajak? Atau bingung soal aturan dan prosedurnya? Atau merasa tidak ada manfaatnya karena fasilitas umum terlihat belum maksimal? Atau muncul pikiran, “Untuk apa bayar pajak kalau nanti dikorupsi juga?”

Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di situlah letak paradoksnya.

Gen Z dan Idealismenya

Akhir-akhir ini Gen Z bagaikan superhero di media sosial. Mengutip laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, generasi yang lahir pada 1997–2012 mendominasi penggunaan internet di Indonesia. Artinya, ruang digital hari ini banyak dibentuk oleh perspektif dan suara Gen Z.

Dominasi ini merupakan kabar baik. Informasi bergerak cepat. Ketika ada kebijakan yang dirasa tidak adil, respons publik segera muncul. Ketika ada kasus korupsi, berita dengan cepat tersebar luas. Gen Z tidak ragu untuk mengkritik, membagikan, dan mengawal isu hingga viral.

Kesadaran terhadap transparansi dan akuntabilitas ini menjadi fondasi penting bagi demokrasi. Pemerintah tidak lagi bisa bekerja dalam ruang tertutup karena publik, terutama generasi muda, terus mengawasi.

Namun, idealisme saja belum cukup. Ia membutuhkan fondasi pengetahuan dan partisipasi nyata agar tidak berhenti sebagai reaksi sesaat di media sosial.

Krisis Kepercayaan

Sikap kritis Gen Z bukan tanpa alasan. Banyak kebijakan pemerintah yang dipersepsikan lebih mengutamakan kenyamanan pejabat dibanding kebutuhan masyarakat luas. Pengadaan kendaraan operasional yang mahal, fasilitas mewah, atau kebijakan yang terasa jauh dari persoalan rakyat kecil menjadi contoh yang sering disorot.

Di sisi lain, realitas di lapangan masih menghadirkan tantangan: jalan yang rusak, biaya pendidikan yang belum sepenuhnya terjangkau, akses kesehatan yang belum merata di berbagai daerah. Ketimpangan ini memicu rasa frustrasi.

Dari sinilah lahir krisis kepercayaan. Pajak yang dibayarkan terasa tidak kembali dalam bentuk pelayanan yang memadai. Maka muncul kalimat sinis: “Toh, uangnya akan dikorupsi, untuk apa bayar pajak?”

Di sinilah jarak itu terbentuk. Jarak antara idealisme dan kewajiban. Antara tuntutan terhadap pemerintah dan peran sebagai warga negara.

Literasi Pajak Masih Rendah

Kekecewaan yang berlarut-larut dapat berubah menjadi sikap apatis. Pajak kemudian dilihat sebagai instrumen yang hanya menguntungkan segelintir golongan. Tidak perlu dipahami lebih dalam karena dianggap hasil akhirnya tetap sama.

Banyak yang melihat pajak sekadar sebagai potongan gaji. Sesuatu yang mengurangi pendapatan tanpa terasa manfaat langsungnya. NPWP terasa menakutkan karena identik dengan kewajiban administratif yang rumit. Aplikasi perpajakan dianggap membingungkan. Bahkan petugas pajak sering dipandang dengan curiga.

Padahal, berdasarkan postur final APBN 2026, sekitar 85 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Artinya, hampir seluruh program pembangunan bergantung pada kontribusi tersebut. Tanpa pajak, negara tidak memiliki sumber daya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga bantuan sosial.

Kurangnya literasi membuat jarak antara masyarakat dan sistem perpajakan semakin lebar. Banyak yang belum memahami bagaimana pajak dihitung, bagaimana ia dikelola, dan bagaimana mekanisme pengawasannya berjalan. Ketidaktahuan inilah yang sering kali memperkuat prasangka.

Pajak sebagai Alat Perubahan

Pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Pajak adalah instrumen keberlangsungan negara dan alat distribusi keadilan. Melalui pajak, negara dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Jalan dibangun agar mobilitas ekonomi berjalan lancar. Transportasi umum dioperasikan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Pendidikan wajib belajar dibiayai agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Layanan kesehatan diperkuat agar masyarakat mendapat perlindungan.

Kita ingin negara transparan dan bebas korupsi? Maka kita juga perlu memahami sumber dan mekanisme keuangannya. Kritik yang berbasis pengetahuan akan jauh lebih kuat dibanding kritik yang hanya dilandasi emosi.

Memahami pajak bukan berarti membela pemerintah. Justru dengan memahami pajak, kita memiliki dasar yang lebih kokoh untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban. Pengetahuan memberikan posisi tawar yang lebih tinggi dalam demokrasi.

Sistem Perpajakan Menyasar Gen Z

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melihat Gen Z sebagai generasi strategis. Sebagian sudah menjadi wajib pajak, dan sebagian lagi akan memasuki usia produktif dalam waktu dekat. Karena itu, pendekatan komunikasi mulai disesuaikan dengan karakter generasi digital.

Konten edukasi pajak di media sosial dikemas lebih ringan dan mengikuti tren. Program Relawan Pajak serta Tax Goes to School dan Tax Goes to Campus hadir untuk meningkatkan literasi sejak dini. Reformasi juga dilakukan melalui peluncuran Coretax Administration System (CTAS), sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan pajak dalam satu platform digital.

Sistem ini dirancang agar lebih sederhana dan dapat diakses secara daring, sejalan dengan gaya hidup Gen Z yang menginginkan kemudahan dan kecepatan. Meski demikian, kompleksitas aturan pajak memang masih menjadi tantangan. Persepsi bahwa pajak itu rumit belum sepenuhnya hilang.

Di sinilah peran edukasi berkelanjutan menjadi penting, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari institusi pendidikan dan masyarakat itu sendiri.

Perubahan Besar Dimulai dari Langkah Dasar

Gen Z akan mencapai puncak produktivitas ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada 2045, yang sering disebut sebagai Indonesia Emas. Masa depan itu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah hari ini, tetapi juga oleh kontribusi generasi mudanya.

Menjadi generasi yang vokal dan antikorupsi adalah hal yang patut diapresiasi. Namun, perubahan tidak hanya lahir dari kritik semata. Ia juga lahir dari konsistensi dan partisipasi.

Jika kita ingin berani menuntut pertanggungjawaban pemerintah, maka kita juga perlu menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya adalah menjadi wajib pajak yang taat dan sadar.

Mempelajari, memahami, dan menjalankan kewajiban pajak dengan benar adalah bentuk kontribusi nyata bagi masa depan bangsa. Pajak adalah salah satu modal utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Junjung tinggi idealisme antikorupsi, tetapi iringi dengan tanggung jawab sebagai wajib pajak yang baik. Dengan begitu, ketika kita menuntut transparansi dan akuntabilitas, kita melakukannya bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi sebagai warga negara yang telah berkontribusi.