Bukan Sekadar Melindungi Rakyat, Ini Alasan Pemerintah Menahan Kenaikan BBM

Kenaikan harga minyak dunia kembali menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Ketegangan geopolitik, fluktuasi produksi global, hingga meningkatnya permintaan energi pascapandemi membuat harga minyak bergerak naik dan sulit diprediksi.

Bagi negara seperti Indonesia, kondisi ini punya dampak langsung. Harga minyak dunia yang naik biasanya berimbas pada beban subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM). Jika tidak dikelola dengan tepat, tekanan ini bisa memengaruhi anggaran negara sekaligus harga-harga kebutuhan masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah memilih untuk menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini bukan hanya soal menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan strategi ekonomi yang lebih luas.

Melansir wawancara di kanal YouTube Kompas TV pada Rabu (8/4/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang dan arahan langsung dari Presiden.

Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait BBM bukan keputusan sepihak. “Kebijakan kemarin itu semuanya sudah mendapat arahan presiden. Bahkan kita menjalankan saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi berbagai skenario harga minyak dunia, mulai dari 80 hingga 100 dolar AS per barel. Dari perhitungan tersebut, pemerintah menilai kondisi anggaran masih mampu menahan harga BBM tanpa harus menaikkannya dalam waktu dekat.

Penjelasan ini juga disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV. Dalam forum tersebut, Purbaya menepis isu bahwa anggaran negara tidak cukup untuk menahan subsidi.

“Kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia 100 dolar rata-rata sepanjang tahun 2026, dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih di 2,92 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah masih memiliki bantalan fiskal yang cukup kuat. Salah satunya berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai sekitar Rp420 triliun.

“Kalau kepepet masih ada lagi buffer yang saya bilang tadi. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis,” ujarnya.

Menurut Purbaya, keputusan menahan kenaikan BBM tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi langsung meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, efek lanjutan seperti kenaikan biaya transportasi juga bisa memicu inflasi.

“Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak utamanya yang kecil kan terganggu,” katanya.

Dari sudut pandang ekonomi, Purbaya juga menyinggung soal efisiensi pengeluaran. Ia menilai bahwa dalam banyak kasus, masyarakat lebih efisien dalam membelanjakan uang dibandingkan pemerintah.

“Hampir pasti masyarakat lebih efisien karena dia belanja sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Artinya, jika harga BBM dinaikkan dan beban dialihkan ke masyarakat, konsumsi bisa melambat dan pertumbuhan ekonomi ikut terdampak.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa inflasi masih dalam kondisi terkendali. Ia membedakan antara inflasi yang disebabkan oleh permintaan tinggi dan inflasi akibat kenaikan biaya (cost-push inflation), seperti yang dipicu oleh harga energi.

Dalam kondisi saat ini, pemerintah cenderung berhati-hati karena kenaikan harga energi lebih berkaitan dengan faktor biaya. Kebijakan moneter maupun fiskal tidak selalu efektif untuk menekan jenis inflasi ini tanpa menimbulkan dampak lain terhadap ekonomi.

Purbaya juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal negara. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas hingga akhir tahun.

“Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi, dengan asumsi harga minyak 100 dolar per barel,” ucapnya.

Secara keseluruhan, keputusan menahan kenaikan BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara luas.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.