Bukan Sekadar Objek Politik: Saatnya Anak Muda Jadi Mitra Strategis Kawal Isu Daerah

Selama ini, anak muda sering kali hanya dipandang sebagai angka atau objek politik menjelang pemilu. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen yang kaku, muncul sebuah kebutuhan mendesak akan hadirnya ruang perwakilan yang lebih inklusif, segar, dan tidak terjebak dalam kepentingan partisan.

Melalui diskusi media bertajuk “Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa” yang digelar Indonesian Parliamentary Center (IPC), SPD, dan Warga Muda di Jakarta, Rabu (6/5/2026), terungkap bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki potensi besar sebagai kanal alternatif bagi aspirasi anak muda di daerah.

Oase di Tengah Krisis Kepercayaan

Kesenjangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di daerah sering kali membuat aspirasi lokal tenggelam. Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan bahwa generasi muda menaruh harapan besar agar DPD bisa menjadi jembatan kebijakan yang lebih nyata.

“Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder, melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” tegas Akbar.

Berdiri di Luar Kepentingan Partisan

Salah satu kekuatan utama dari lembaga ini adalah posisinya yang berada di luar struktur partai politik. Hal ini memungkinkan setiap kebijakan yang dikawal lebih fokus pada keadilan pembangunan antarwilayah. Dr. Abdul Kholik, Anggota DPD RI, menjelaskan posisi unik tersebut sebagai penyeimbang kekuatan di tingkat nasional.

"Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai, sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," ungkap Abdul Kholik.

Namun, desain perwakilan yang saat ini ada memang masih menyimpan tantangan. Dra. Chusnul Mar’iyah, Ph.D., akademisi Universitas Indonesia, menyoroti bahwa desain bikameral yang tidak seimbang menjadi akar persoalan. Menurutnya, representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik. "Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik," ujarnya.

Menjalin Kolaborasi Modern dan Inklusif

Meskipun memiliki keterbatasan secara formal, DPD didorong untuk lebih berani mengambil langkah strategis melalui kekuatan jejaring sosial dan komunitas pemuda. Mahyu Darma, S.H, M.H., Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan energi gerakan anak muda saat ini.

"DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," jelas Mahyu Darma.

Sebagai penutup, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong agar lembaga perwakilan daerah ini mulai berani menerapkan strategi non-struktural guna memperluas pengaruh politiknya demi kepentingan rakyat di daerah. "Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," pungkasnya.

Bagi anak muda yang selama ini merasa suaranya tidak terdengar hingga ke pusat, kolaborasi dengan perwakilan daerah bisa menjadi celah baru untuk ikut menentukan arah pembangunan tanah kelahiran dengan cara yang lebih bermartabat dan berdampak nyata.