Scroll untuk membaca artikel
Munirah | Agung
Ilustrasi kriminalitas.(pixabay)

Kebijakan PPKM Semakin meresahkan rakyat indonesia melihat PPKM telah berjalan selama satu minggu. Kebijkan PPKM sebagai solusi reaksi pemerintah melihat angka penyebaran Covid-19 semakin meningkat. Hal ini baik ketika dilihat pada satu sudut panjang saja, melihat kebijkan PPKM berjalan banyak hal yang terbengkalai salah satunya kendala pada roda ekonomi Indonesia.

Negara hanya melihat bahaya covid 19 tetapi tidak memperhatikan nasib rakyat ketika PPKM di terapkan. Pedagang kecil dan warung rumahan merasakan dampak besar akibat penerapan PPKM disebabkan adanya pemberlakuan batas jam kerja dan aturan tidak makan di tempat sehingga mengakibatkan penghasilan pedagang mengalami kemerosotan.

Seharusnya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyatnya di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang semakin meresahkan warga. "Boleh lapar yang penting prokes" adalah slogan yang cocok untuk kondisi negara hari ini, melihat realita di masyarakat banyaknya pengangguran dan adanya fenomena aparat negara yang bertindak arogan dikarenakan PPKM diberlakukan.

Beberapa kejadian di Indonesia mengenai PPKM yaitu tindakan aparat negara ketika melakukan sidak ke warung makan dan pedagang kecil mereka seenaknya berbicara dan tidak ada tawar menawar mengenai PPKM sehingga beberapa kejadian di lapangan aparat memukul pedagang kecil dan ini sangat mencoreng nama baik aparat negara dan pemangku kebijakan.

Terlepas dari persoalan itu adanya kebijakan denda ketika kedapatan melanggar PPKM hal ini juga sumpang siur dengan kondisi ekonomi hari ini. Bagaimana rakyat mampu membayar denda sedangkan mereka melanggar itu dikarenakan krisis keuangan pada keluarganya dan kehadiran negara meminta denda sangat merusak citra negara sebagai pelindung rakyatnya.

Agung