Sejarah Demokrasi Parlementer di Indonesia

Melihat demokrasi ialah suatu sistem yang bermula dari polis Athena Kuno. Demokrasi sendiri merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat atas suatu negara tersebut. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi Parlementer atau yang disebut pula dengan demokrasi liberal merupakan salah satu sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia. Melihat rentang waktunya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 hingga 1959. Melihat sejarahnya, demokrasi parlementer memiliki kabinet-kabinet sepanjang tahun 1950 hingga 1959.

Dalam kabinet-kabinet tersebut mencetak atau telah menulis sejarah yang mewarnai sejarah Republik Indonesia dalam cakupan sejarah demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet-kabinet tersebut, seperti kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo II, hingga kabinet Djuanda yang terdapat dalam kabinet di masa demokrasi liberal atau parlementer.

Melihat kabinet Natsir yang terbentuk pada tanggal 6 september 1950 hingga maret 1951, dan pelantikannya pada 7 September 1950. Dalam kabinet ini PNI (Partai Nasional Indonesia) tidak diberi posisi yang sesuai padahal Partai Nasional Indonesia merupakan partai terbesar  kedua di Indonesia. Menengok Mohammad Natsir sendiri merupakan dari partai Masjumi, dan memiliki posisi sebagai perdana mentri di kabinet ini.

Dalam kabinet Natsir ini diisi oleh kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli dalam bidangnya, dan bukan berdasarkan pada perwakilan dari Parpol (Partai Politik). Mengutip Ebook Sejarah Indonesia kelas XII, adapun tokoh-tokoh yang menempati di kabinet Natsir, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Namun, kabinet yang dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana mentri ini berdiri hanya seumur jagung, dan selanjutnya timbul kabinet baru, yakni kabinet Sukiman.

Masih mengutip Ebook Sejarah Indonesia kelas XII, setelah runtuhnya kabinet Natsir, Soekiman Wijosandjojo dan Sidik Djojosukatro ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI, terbentuklah kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Dalam kabinet Sukiman terdapat program-program yang mencakup bidang keamanan, bidang sosial-ekonomi, bidang politik luar negeri, dan bidang hukum.

Dalam sejarahnya kabinet Sukiman mengalami langkah memasuki blok barat, hal tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan dari blok barat, yakni Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar MSA (Mutual Security Act). Dan hal tersebut merupakan penyebab dari keruntuhan kabinet Sukiman.

Selanjutnya terdapat kabinet Wilopo dalam masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ini, Kabinet yang terhitung dari tanggal 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, merupakan zaken kabinet atau kabinet yang diisi oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Kabinet Wilopo berjalan untuk menyukseskan program-programnya. 

Mengutip artikel Kompas, Adapun program-programnya, yakni organisasi negara, kemakmuran, keamanan, perburuhan, pendidikan dan pengajaran, dan luar negeri. Sejarah mencatat, pada 2 Juni 1953, Wilopo mesti mengembalikan mandatnya kepada presiden RI I, yakni presiden Ir. Soekarno.

Tercatat pada 30 Juli 1953, terbentuklah kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kemudian, pada 12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956 adanya kabinet Burhanuddin Harahap. Lalu, tercatat 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957 kabinet Ali Sastroamijoyo II. Dan kabinet Djuanda pada tanggal 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959.