Scroll untuk membaca artikel
Hayuning Ratri Hapsari | Wahyu Astungkara
Ilustrasi Tugu Jogja (Freepik/muhherjan88)

Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi yang dikenal dengan budayanya yang kental dengan keindahan alamnya, kini menyandang predikat sebagai daerah termiskin di Pulau Jawa dengan angka kemiskinan di 11,49%. Data BPS tersebut tentu saja menjadi kabar yang mengejutkan.

Yogyakarta selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Namun, kini ternyata Yogyakarta juga menjadi daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Dilansir Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) menyebutkan, jika jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2022 tercatat sebanyak 463.630 orang, meningkat menjadi 11,49 persen dibandingkan dengan posisi Maret 2022 yakni 11,34 persen.

Namun, warga miskin di DIY pada September 2022 turun 10.900 orang dibandingkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2021.

Faktor penyebab

Dihimpun dari berbagai informasi, kenaikan angka kemiskinan di Yogyakarta ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain pandemi COVID-19, konflik agraria, dan ketimpangan ekonomi.

Tidak dimungkiri jika pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada perekonomian Yogyakarta, terutama sektor pariwisata yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Konflik agraria juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di Yogyakarta. Konflik agraria sering kali menyebabkan petani kehilangan lahan pertaniannya, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki ketimpangan ekonomi yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya orang "kaya" yang tinggal di Yogyakarta, namun di sisi lain masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Potret masyarakat miskin 

Masyarakat miskin di Yogyakarta umumnya bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Mereka memiliki penghasilan yang rendah dan sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tidak mengherankan jika ada yang menyebut bahwa kenaikan angka kemiskinan di Yogyakarta tentunya menjadi hal yang memprihatinkan. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Upaya pemerintah

Pemerintah perlu fokus pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian Yogyakarta, seperti pariwisata, pertanian, UMKM dan industri.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan membuka seluas-luasnya akses sumber daya, namun harus dengan pengawasan dan evaluasi berkala.

Pemerintah provinsi tampaknya wajib melakukan upaya yang serius dengan menggandeng seluruh stakeholder dan masyarakat. Dengan begitu, angka kemiskinan di Yogyakarta dapat segera menurun dan masyarakat Yogyakarta hidup dengan sejahtera.

Wahyu Astungkara