Sawit, Deforestasi, dan Konflik: Mengupas Visi Besar Presiden Prabowo

Indonesia kembali dihadapkan pada perdebatan seputar ekspansi kelapa sawit. Dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Senin (30/12/2024), Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perluasan lahan sawit sebagai langkah strategis.

Alasannya sederhana, sawit adalah pohon, berdaun, dan mampu menyerap karbon dioksida. Namun, apakah benar sesederhana itu?

Data berbicara lain. Penelitian Carbon costs and benefits of Indonesian rainforest conversion to plantations (2018) menyebut konversi hutan hujan tropis menjadi kebun sawit mengurangi stok karbon secara signifikan.

Memang benar sawit menyerap karbon, tetapi tidak sebanding dengan hutan asli yang digantikannya. Jadi, jika ekspansi sawit terus didorong, bisakah kita benar-benar menutup mata terhadap deforestasi?

Prabowo juga menyinggung bahwa negara-negara lain khawatir kehabisan produk sawit Indonesia. Tapi, apakah ini cukup untuk mengabaikan dampak lingkungan yang lebih luas?

Riset Sawit Watch (2024) menunjukkan bahwa luas lahan sawit di Indonesia sudah melebihi batas maksimal, yakni mencapai 18,22 juta hektare. Ironisnya, sebagian besar lahan tersebut berada di zona yang tidak sesuai, seperti hutan lindung dan gambut.

Tak hanya soal lingkungan, pendekatan ini bisa menambah panjang daftar konflik agraria. Pada 2023 saja, tercatat ada 108 kasus konflik agraria di sektor perkebunan, dengan 82 persen terkait langsung dengan sawit.

Instruksi Presiden agar TNI/Polri menjaga kebun sawit hanya berpotensi memperburuk konflik, mengingat tindakan represif dalam sengketa tanah sering kali terjadi.

Kita juga perlu bertanya, apa sebenarnya harga yang harus dibayar masyarakat lokal? Perluasan lahan sawit sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak adat dan keberlanjutan ekosistem.

Deforestasi memang "hanya" 14 persen dari total deforestasi tahun 2020, tapi dampaknya terhadap ekosistem dan keberlanjutan jauh lebih besar.

Langkah Prabowo menyebut sawit sebagai aset negara memang menarik, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan.

Tidak cukup hanya menjaga kebun sawit, pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Mengabaikan isu-isu ini sama saja dengan membangun masa depan rapuh.

Ekspansi kelapa sawit bisa saja menjadi kebanggaan nasional, tetapi bukan berarti kita harus menutup mata terhadap dampak buruknya.

Saatnya mengedepankan solusi yang lebih bijak, yang tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Di sinilah pemerintah dituntut lebih dari sekadar berjanji, mereka harus bertindak dengan hati-hati.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS