Dari Jaga Perairan ke Tanam Kedelai: Apa Kabar Mandat TNI AL?

Beberapa waktu lalu, publik dibuat angkat alis karena kabar yang cukup tak biasa: TNI Angkatan Laut—yang selama ini dikenal sebagai penjaga wilayah laut dan kedaulatan maritim Indonesia—ternyata akan mulai terlibat dalam budidaya kedelai. Ya, kedelai. Bukan latihan tempur, bukan patroli laut, tapi urusan tanam-menanam di darat.

Sekilas terdengar seperti kabar ringan, tapi makin dibaca, makin terasa aneh. Karena yang muncul di benak langsung: ini serius? Kenapa tentara laut mulai turun ke sawah?

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, menyatakan bahwa TNI AL sekarang ikut turun ke sawah (secara harfiah) untuk bantu ketahanan pangan nasional.

Mereka bekerja sama dengan peneliti bioteknologi dan mulai proyek budidaya kedelai di Serang, Banten. Katanya, karena Indonesia masih sangat tergantung pada impor kedelai, terutama dari Amerika Serikat.

Bentar, kita sepakat ya kalau ketergantungan pada kedelai impor itu masalah serius. Tempe dan tahu—makanan sejuta umat di negeri ini—bisa jadi barang mewah kalau harga kedelai impor naik. Tapi, yang jadi pertanyaan penting: apakah tugas mengatasi krisis pangan ini memang harus dikerjakan oleh TNI AL?

Kalau kamu mahasiswa jurusan teknik elektro tiba-tiba ikut lomba masak nasional, mungkin ada dua kemungkinan: kamu jenius banget atau kamu lagi nyasar. Nah, TNI AL ikut tanam kedelai juga bikin kita mikir dua hal: “Wah, keren inisiatifnya,” atau “Eh, ini gak salah jurusan, Pak?”

To be fair, TNI memang sering dikerahkan dalam berbagai urusan—mulai dari vaksinasi massal, penanggulangan bencana, sampai pembangunan infrastruktur. Tapi ketika sekarang mereka mulai masuk ke pertanian, kita mulai bertanya-tanya: Ini tentara atau kementerian segala urusan?

Sebelumnya, sempat juga beredar kabar bahwa ada rencana produksi obat-obatan oleh TNI. Sekarang, babak baru: TNI AL bertani.

Warganet pun bereaksi dengan canda sarkas: "TNI tanam kedelai, petani jaga laut aja sekalian, Pak." Lucu sih, tapi juga nyentil. Karena esensinya jelas: apakah kita sedang kehilangan batas dan kejelasan fungsi antar-lembaga negara?

Fakta bahwa Indonesia punya masalah serius dengan pencurian ikan oleh kapal asing bukan hal baru. Setiap tahun, kerugian negara dari illegal fishing bisa mencapai triliunan rupiah. Bayangin, laut kita luas banget, tapi hasilnya banyak dicuri.

Nah, seharusnya di sinilah energi TNI AL difokuskan. Jaga laut, jaga perbatasan maritim, tangkap pencuri ikan, dan perkuat pertahanan laut yang strategis.

Bukannya kita anti dengan TNI yang ikut bantu masyarakat. Tapi... kalau urusan intinya aja belum beres, kenapa malah ambil tugas baru yang jauh dari mandat utamanya? Ini kayak kamu belum nyelesaiin skripsi tapi udah daftar ikut lomba stand-up comedy. Niatnya bagus, tapi fokusnya ngambang.

Ketahanan pangan itu penting. Tapi seharusnya yang pegang kendali adalah institusi yang memang dibentuk untuk itu: Kementerian Pertanian, Bapanas, perguruan tinggi, dan sektor petani lokal.

Kalau kita mulai mengandalkan tentara untuk menanam, lalu siapa yang bakal mendorong reformasi kebijakan pertanian? Siapa yang menyentuh langsung petani kecil yang selama ini terlupakan?

Kita harus jujur: masalah kedelai bukan karena Indonesia kekurangan tangan yang mau nanam, tapi karena kita tidak serius membangun sistem produksi yang berpihak pada petani.

Impor dipermudah, tapi subsidi pupuk dipersulit. Riset pertanian minim, tapi anggaran infrastruktur fisik gila-gilaan. Petani kedelai lokal sudah lama terpinggirkan karena harga pasar selalu dikalahkan oleh kedelai impor.

Sekarang, ketimbang memperkuat rantai produksi lokal lewat kebijakan berkelanjutan, solusinya justru seperti tambal sulam: "Biar TNI aja yang nanam."

Keterlibatan TNI AL dalam tanam kedelai bisa jadi cuma simbol—semacam gesture bahwa “kami peduli pangan.” Tapi simbol bukan solusi kalau tidak disertai langkah sistemik.

Apakah proyek percontohan ini akan dilanjutkan dengan investasi besar untuk petani lokal? Apakah TNI AL akan tetap terlibat kalau harga kedelai jatuh dan petani rugi? Apakah ini hanya jadi bahan presentasi untuk rapat kabinet?

Daripada sekadar bangga karena institusi di luar pertanian mulai ikut turun ke sawah, kita harusnya mulai tanya: kenapa sampai sekarang kita belum bisa mandiri produksi kedelai? Kenapa sistem pasar tidak melindungi petani? Kenapa tidak ada roadmap yang jelas dari hulu ke hilir soal pangan strategis?

Jadi, kita bisa apresiasi niat baik TNI AL. Tapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat hanya karena ada simbol besar yang menarik headline.

Karena kalau kita terus-terusan membiarkan lembaga bergeser dari fungsi aslinya, ujung-ujungnya kita akan hidup dalam negara di mana tentara bertani, petani menyelam, dan rakyat cuma bisa scroll Twitter sambil nahan harga tempe.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS