Merosotnya Kepercayaan Publik dan Pemerintah yang Tak Mau Mengalah

Ketika krisis atau bencana terjadi, publik sering berharap ada pengakuan kesalahan atau permintaan maaf dari pihak berwenang. Namun kenyataannya, kata maaf sering tidak terdengar, meski keputusan atau kebijakan pemerintah turut memperburuk situasi.

Fenomena ini bukan sekadar masalah politik, tetapi juga berkaitan dengan psikologi kekuasaan, terutama bagaimana posisi otoritas memengaruhi empati dan kemampuan mengakui kesalahan.

Salah satu konsep psikologi sendiri turut menjelaskan fenomena ini. Illusion of invulnerability atau ilusi tidak bisa salah, yang muncul dalam teori groupthink olej Irving Janis, menjelaskan bahwa kelompok pengambil keputusan dalam posisi kuat cenderung percaya bahwa keputusan mereka benar.

Mereka mengabaikan kritik dan risiko karena merasa kelompok atau institusi mereka tidak mungkin salah. Dalam pemerintahan, ilusi ini membuat pejabat lebih fokus pada citra dan legitimasi diri, dan menganggap pengakuan kesalahan sebagai ancaman terhadap wibawa atau kekuasaan.

Fenomena ini bisa kita lihat dalam kondisi wilayah Sumatera, di mana banjir dan luapan sungai bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga karena alih fungsi lahan, pembangunan tanpa mitigasi risiko, dan drainase yang tidak memadai.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa daerah pesisir dan dataran rendah mengalami kerentanan yang meningkat setiap tahun.

Masyarakat merasakan dampaknya secara langsung, rumah terendam, akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi terganggu, dan risiko kesehatan meningkat.

Namun, tanggapan pemerintah sering menekankan faktor eksternal. Pernyataan resmi mengenai curah hujan ekstrem atau bencana alam menjadi alasan utama, sementara pengakuan terhadap kesalahan kebijakan jarang muncul.

Dari perspektif psikologi, hal ini berkaitan dengan efek kekuasaan terhadap empati. Individu atau lembaga yang memiliki otoritas tinggi lebih fokus pada citra diri dan stabilitas posisi daripada merasakan tekanan dan penderitaan masyarakat secara mendalam.

Mengakui kesalahan dianggap berisiko, karena bisa menurunkan kepercayaan publik atau menimbulkan kritik politik.

Akibatnya, publik menanggung tidak hanya dampak fisik, tetapi juga beban psikologis. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf menimbulkan kekecewaan, sinisme, dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi.

Dalam jangka panjang, hal ini memengaruhi partisipasi publik, kepatuhan terhadap kebijakan, dan hubungan psikologis antara warga dan pemerintah.

Fenomena ini juga diperparah oleh diffusion of responsibility, atau penyebaran tanggung jawab. Ketika bencana terjadi, instansi pusat menyalahkan daerah, daerah menyalahkan faktor alam, dan lembaga teknis menyebut keterbatasan anggaran.

Tidak ada pihak yang jelas mengakui kesalahan, sehingga permintaan maaf jarang terdengar. Hal ini membuat publik merasa pemerintah enggan mengalah, meski dampak nyata terus dirasakan.

Menghadapi realitas ini, masyarakat kerap membangun strategi bertahan secara mandiri, mulai dari gotong royong membersihkan rumah setelah banjir, berbagi air bersih dan makanan, serta mempersiapkan diri menghadapi musibah berikutnya.

Namun beban psikologis tetap ada. Rasa frustrasi, takut, dan sinisme terhadap pemerintah menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari, sementara harapan akan pengakuan kesalahan terus tertahan.

Solusi jangka panjang bukan hanya soal mitigasi teknis atau alokasi anggaran. Pemerintah perlu membangun budaya akuntabilitas dan empati, di mana pengakuan kesalahan menjadi bagian dari kepemimpinan.

Permintaan maaf bukan tanda kelemahan, tetapi bukti tanggung jawab dan keberanian moral. Dengan transparansi dan komunikasi yang jujur, pemerintah dapat memperbaiki kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi moral.

Fenomena ini bukan hanya berkaitan dengan bencana alam. Setiap kebijakan yang berdampak luas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan sumber daya berpotensi menghadirkan risiko sosial dan psikologis.

Pemerintah yang enggan mengakui kesalahan menghadapi risiko hilangnya legitimasi moral, sementara publik menanggung beban fisik dan psikologis sekaligus.

Mengakui kesalahan adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan publik, memperkuat kepercayaan, dan memastikan bahwa kebijakan masa depan lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan warga.

Ketika kata maaf dapat diucapkan, bukan hanya kepercayaan yang pulih, tetapi juga ketahanan sosial dan psikologis masyarakat semakin kuat.