Deforestasi Hari Ini Bukan Lagi soal Pembangunan, tapi Krisis Ekologis

Ada satu argumen yang belakangan sering muncul setiap kali pembahasan soal pembukaan hutan kembali menghangat. 

“Dari zaman kolonial juga sudah ada deforestasi, tapi tidak menimbulkan bencana sebesar sekarang. Semua negara juga melakukan untuk pembangunan.”

Sekilas argumen itu terdengar logis. Memang benar, eksploitasi hutan di era kolonial sudah berlangsung besar-besaran. Pemerintah kolonial Belanda membuka lahan perkebunan, membangun jalur perdagangan, mengeksploitasi kayu, hingga mengubah bentang alam demi kepentingan ekonomi.

Namun menyamakan deforestasi masa lalu dengan kondisi hari ini adalah kekeliruan besar, karena konteks ekologis dunia sudah berubah total.

Bumi yang dieksploitasi ratusan tahun lalu bukanlah bumi yang sama dengan hari ini.

Pada masa kolonial, populasi manusia dunia masih jauh lebih kecil. Konsumsi industri belum seagresif sekarang. Emisi karbon global belum mencapai titik ekstrem seperti hari ini. Hutan tropis dunia juga masih jauh lebih luas dan mampu menyerap kerusakan yang terjadi. Artinya, daya tahan ekologis bumi saat itu masih relatif kuat.

Sementara sekarang, kondisi planet sudah berada dalam tekanan besar. Krisis iklim terjadi di mana-mana. Suhu global meningkat. Siklus hujan berubah. Cuaca ekstrem semakin sering muncul. Dalam situasi seperti ini, hutan tropis seperti di Indonesia bukan lagi sekadar cadangan lahan pembangunan, tetapi menjadi benteng ekologis yang tersisa bagi dunia.

Karena itu, argumen penebangan hutan di era lampau tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengulang pola yang sama hari ini.

Apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek pembukaan lahan modern justru gagal memenuhi janji pembangunan, tetapi sukses menghasilkan kerusakan ekologis.

Contoh paling jelas adalah proyek food estate di beberapa wilayah Indonesia. Proyek ini awalnya dipromosikan sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Ribuan hektare lahan dibuka dengan dalih meningkatkan produksi pangan strategis. Namun yang terjadi justru banyak lahan tidak produktif, gagal panen, salah perencanaan, hingga kerusakan lingkungan yang luas.

Hutan dibabat, ekosistem rusak, tetapi hasil pangannya tidak sebanding dengan kerusakan yang ditinggalkan.

Di Kalimantan dan Sumatera, dampaknya bahkan lebih nyata. Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan, tambang, dan pembukaan lahan membuat banyak daerah kehilangan kemampuan alami menyerap air. Sungai menjadi dangkal, tanah kehilangan daya ikat, dan hujan deras sedikit saja langsung berubah menjadi banjir bandang.

Bencana ekologis yang terjadi di beberapa provinsi dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya bukan sekadar “musibah alam”. Banyak di antaranya merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan lingkungan yang terus dibiarkan.

Ironisnya, pola pembangunan kita masih sering memakai logika lama: hutan dianggap lahan kosong yang tinggal dibuka demi pertumbuhan ekonomi. Padahal fungsi hutan jauh lebih besar daripada sekadar nilai kayu atau lahan produksi.

Hutan Indonesia hari ini memegang peran global sebagai salah satu paru-paru dunia. Ia menyimpan cadangan karbon besar, menjaga keseimbangan iklim, menjadi sumber air, habitat biodiversitas, sekaligus pelindung alami dari bencana.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pohon. Yang ikut hilang adalah kemampuan bumi menahan krisis.

Yang membuat situasi semakin paradoks, alasan pembukaan hutan sering dibungkus atas nama kebutuhan pangan. Padahal teknologi pertanian modern sebenarnya sudah berkembang jauh. Produksi pangan tidak lagi selalu bergantung pada perluasan lahan secara masif. Intensifikasi pertanian, teknologi hidroponik, rekayasa bibit, optimalisasi lahan tidur, hingga pertanian vertikal sudah memungkinkan peningkatan produksi tanpa harus terus membabat hutan primer.

Artinya, pilihan membangun dengan merusak hutan sebenarnya bukan lagi satu-satunya jalan. Masalahnya lebih sering terletak pada kemauan politik, tata kelola, dan orientasi ekonomi jangka pendek.

Karena itu publik wajar skeptis setiap kali ada rencana pembukaan lahan baru berskala besar. Bukan karena masyarakat anti pembangunan, tetapi karena rekam jejak sebelumnya menunjukkan terlalu banyak proyek yang berakhir menjadi kerusakan ekologis tanpa hasil nyata yang sebanding.

Pertanyaannya sederhana: kalau proyek-proyek sebelumnya banyak gagal dan meninggalkan bencana, mengapa pola yang sama terus diulang?

Di titik ini, Indonesia sebenarnya sedang menghadapi pilihan besar. Apakah pembangunan akan terus memakai pola eksploitasi lama yang mengorbankan lingkungan demi target jangka pendek, atau mulai bergerak menuju model pembangunan yang mempertimbangkan daya tahan ekologis jangka panjang?

Sebab yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya soal hutan, tetapi soal masa depan hidup manusia itu sendiri. Ketika banjir, longsor, kekeringan, hingga krisis iklim semakin sering terjadi, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua itu hanya kebetulan alam biasa.