Dilema Fakultas Kedokteran Baru: Kuantitas Melimpah, Kualitas Dipertaruhkan

Sobat Yoursay, instruksi Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memperbanyak Fakultas Kedokteran (FK) dan kuota mahasiswa sekilas terdengar sangat logis.

Tujuannya untuk menutup kekurangan 100.000 dokter. Sebuah langkah yang secara matematis terlihat masuk akal, perbanyak institusinya agar lulusannya melimpah. Bahkan pemerintah membuka peluang beasiswa penuh bagi mahasiswa kedokteran.

Namun, seperti banyak kebijakan yang lahir dari angka besar, masalahnya justru terletak pada apa yang tidak dibicarakan. Kekurangan dokter di Indonesia tidak sedangkal masalah jumlah lulusan.

Ia adalah soal kualitas pendidikan, distribusi tenaga kesehatan, kesejahteraan dokter, dan mahalnya biaya menjadi dokter itu sendiri.

Mari kita mulai dari kondisi faktual. Saat ini, tidak sedikit fakultas kedokteran di Indonesia yang masih memiliki akreditasi C atau bahkan berada di ambang penurunan mutu. Fasilitas terbatas, rasio dosen dan mahasiswa timpang, rumah sakit pendidikan minim, hingga kurikulum yang tertinggal.

Dalam kondisi seperti ini, sobat Yoursay, menambah FK  justru memunculkan masalah baru, siapa yang akan mengajar, di mana mereka akan praktik, dan standar apa yang dijaga?

Kualitas pendidikan kedokteran bukan perkara sepele karena menyangkut nyawa manusia. Dokter bukan produk pabrik yang bisa dikejar target kuantitasnya tanpa risiko.

Ketika negara memilih memperbanyak jumlah FK tanpa memastikan kualitas sumber daya manusia dan fasilitasnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi kampus, tapi juga keselamatan pasien di masa depan.

Kritik publik yang menyebut kebijakan ini lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas bukannya tanpa alasan. Banyak yang menilai pemerintah belum benar-benar memahami akar masalah kekurangan dokter.

Persoalannya bukan hanya minimnya orang yang mau masuk FK, tapi mahalnya biaya pendidikan, lamanya masa studi, dan ketidakpastian kesejahteraan setelah lulus.

Sobat Yoursay, kita juga perlu bicara soal distribusi. Indonesia bukan kekurangan dokter secara absolut, melainkan kekurangan dokter di daerah-daerah tertentu. Dokter menumpuk di kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga medis.

Menambah FK tidak otomatis membuat dokter mau ditempatkan di pelosok. Tanpa insentif yang layak, fasilitas memadai, dan jaminan karier yang jelas, lulusan baru pun akan kembali terkonsentrasi di wilayah yang sama.

Janji beasiswa penuh tentu patut diapresiasi. Namun beasiswa hanya menjawab satu sisi masalah, yakni akses masuk pendidikan. Setelah itu, bagaimana? Biaya hidup selama pendidikan dokter, biaya koas, hingga pendidikan spesialis yang mahal sering kali menjadi beban besar.

Belum lagi gaji dokter umum, terutama di daerah, yang kerap tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab. Jika persoalan ini tidak disentuh, beasiswa bisa berubah menjadi solusi setengah hati.

Sungguh ironis, negara ingin memperbanyak dokter, tapi belum sepenuhnya memperbaiki ekosistem profesinya. Dokter diharapkan mengabdi, tapi sering kali tidak dilindungi secara layak, baik dari sisi kesejahteraan maupun keselamatan kerja. Dalam situasi seperti ini, menambah jumlah lulusan justru berpotensi memperlebar jurang kekecewaan.

Sobat Yoursay, ada pendekatan yang lebih masuk akal dan berkelanjutan. Alih-alih tergesa menambah FK baru, negara seharusnya fokus membantu fakultas yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas.

Menaikkan akreditasi, memperbaiki fasilitas laboratorium dan rumah sakit pendidikan, memperkuat kualitas dosen, serta memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional. Langkah ini mungkin tidak secepat membuka kampus baru, tapi dampaknya jauh lebih solid.

Negara harus menyadari bahwa keinginan rakyat akan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas tidak bisa dijawab dengan kebijakan instan.

Kualitas yang sesungguhnya hanya bisa lahir jika negara berani mendengar kritik, mengakui akar masalah, dan mau bekerja keras membenahi sektor hulu, bukan sekadar menambal persoalan di hilir.

Meskipun menambah fakultas kedokteran terlihat sebagai langkah yang progresif, tanpa keberanian untuk menjamin kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga medisnya, kebijakan ini hanya akan menjadi angka-angka statistik yang gagal menjawab krisis kesehatan yang sebenarnya.